DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Pemberlakuan UU Cipta Kerja melalui mekanisme omnibus law sejak tahun 2020 hingga revisinya pada tahun 2023 telah menimbulkan kontroversi hukum, sosial, dan etika yang signifikan di Indonesia. Proses pembentukannya yang dinilai terburu-buru, minim partisipasi publik, dan kurang transparan telah menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat, namun tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan legitimasi hukum Omnibus Law melalui perspektif filsafat hukum, khususnya menggunakan Teori Legitimasi Komunikatif dan Teori Hukum Kritis Jurgen Habermas. Analisis dilakukan untuk mengkaji apakah suatu undang-undang yang sah secara prosedural dapat dianggap sah secara moral dan sosial jika dibentuk tanpa ruang dialog deliberatif dan tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan. Hasil kajian menunjukkan bahwa suatu undang-undang tidak dapat dianggap sah sepenuhnya jika hanya bertumpu pada formalitas prosedural tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif, partisipasi publik, dan legitimasi masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, undang-undang seperti UU Cipta Kerja berpotensi mengalami krisis legitimasi di mata masyarakat sipil meskipun secara formal masih sah. Artikel ini merekomendasikan agar asas keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan sosial menjadi salah satu landasan dalam proses legislasi ke depan.

Undang-Undang Cipta Kerja dan revisinya merupakan salah satu studi kasus paling relevan dalam wacana filsafat hukum kontemporer, khususnya dalam menguji batas antara legalitas formal dan legitimasi substansial dari suatu produk hukum.Proses pembentukannya masih minim partisipasi, dominasi narasi teknokratis, dan pengabaian terhadap keberagaman suara warga negara menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dinilai dari segi prosedural, akan tetapi harus ditelaah dari perspektif etika publik dan keadilan sosial.Pendekatan Jurgen Habermas menekankan pentingnya diskursus rasional dan inklusif dalam proses legislasi, sebagai syarat sahnya suatu hukum dalam masyarakat demokratis.Sedangkan teori hukum kritis menyadarkan kita bahwa hukum bisa menjadi alat kekuasaan jika tidak diawasi secara etis dan partisipatif.Sehingga, kajian terhadap UU Cipta Kerja memperlihatkan jika legitimasi hukum yang sejati hanya dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan antara keabsahan prosedural dan keadilan substantif.Hukum yang baik bukan hanya yang sah secara normatif, tetapi juga yang diakui secara sosial, didukung secara moral, dan dibentuk secara partisipatif.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak jangka panjang UU Cipta Kerja terhadap hak pekerja, terutama kelompok rentan, dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam. Selain itu, perlu dilakukan studi perbandingan kebijakan omnibus law di negara-negara Asia Tenggara untuk mengidentifikasi pelajaran dan tantangan yang relevan dengan konteks Indonesia. Terakhir, penelitian tentang partisipasi publik dalam proses legislasi omnibus law dapat dikembangkan dengan mengeksplorasi mekanisme digital yang lebih inklusif dan transparan untuk memastikan suara masyarakat sipil terwakili secara adil.

  1. ANALISIS DEMOKRASI HABERMAS PADA TEKS FORUM DISKUSI ONLINE RUU OMNIBUS LAW | JIKE : Jurnal Ilmu Komunikasi... e-journal.umc.ac.id/index.php/jike/article/view/1099ANALISIS DEMOKRASI HABERMAS PADA TEKS FORUM DISKUSI ONLINE RUU OMNIBUS LAW JIKE Jurnal Ilmu Komunikasi e journal umc ac index php jike article view 1099
  2. POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA | Indonesian Journal of Law and... doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Indonesian Journal of Law and doi 10 31000 ijlp v1i1 2655
  3. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF TEORI TINDAKAN KOMUNIKATIF JURGEN HABERMAS | Jurnal El-Hamra... ejournal.amertamedia.co.id/index.php/elhamra/article/view/121PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF TEORI TINDAKAN KOMUNIKATIF JURGEN HABERMAS Jurnal El Hamra ejournal amertamedia index php elhamra article view 121
Read online
File size332.9 KB
Pages8
DMCAReport

Related /

JURIS Penerapan Teori Hukum Positivisme Terhadap Penghapusan Tanah Adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah 2026More at 2026

DINASTIREVDINASTIREV Teori hukum positivisme adalah teori hukum yang mengedepankan kepastian hukum di atas tujuan hukum yang lain termasuk keadilan. Penghapusan tanah bekasTeori hukum positivisme adalah teori hukum yang mengedepankan kepastian hukum di atas tujuan hukum yang lain termasuk keadilan. Penghapusan tanah bekas

JURIS Living Law Versus Hukum Negara Konflik Tanah Adat Dayak dan Izin Pertambangan 2026More at 2026

UNJAUNJA Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, metode triangulasi digunakan untuk mengujinya. HasilData dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, metode triangulasi digunakan untuk mengujinya. Hasil

JURIS Peran Strategis Advokat Sebagai Opesium Nobel Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia 2026More at 2026

STAIN TDMSTAIN TDM Penelitian ini membahas, peran strategi sebagai officium nobile dalam penegakan hukum di Indonesia. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentinganPenelitian ini membahas, peran strategi sebagai officium nobile dalam penegakan hukum di Indonesia. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan

JURIS Pemakaian Pas Lintas Batas PLB dan Kartu Traditional Boarding Cross TBC Sebagai Instrumen Diplomasi dalam Hubungan Indonesia Papua Nugini di Era Presiden Joko Widodo 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Dengan seiring waktu berjalan hubungan ini semakin erat dengan adanya kerjasama menuju perubahan yang baik. Kedua negara memiliki perjanjian Treaty ofDengan seiring waktu berjalan hubungan ini semakin erat dengan adanya kerjasama menuju perubahan yang baik. Kedua negara memiliki perjanjian Treaty of

JURIS Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kasus Kepailitan PT XYZ Ditinjauan Berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Kepailitan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban direksi dalam kasus kepailitan PT XYZ, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi yangPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban direksi dalam kasus kepailitan PT XYZ, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi yang

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Terhadap Risiko Jual Beli Organ Dalam Transplantasi Ginjal Tinjauan Terhadap Undang Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV 17 Tahun 2023 memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi rumah sakit dalam menghadapi risiko jual beli organ ilegal. Implementasi ketat regulasi17 Tahun 2023 memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi rumah sakit dalam menghadapi risiko jual beli organ ilegal. Implementasi ketat regulasi

JURIS Problematika Perubahan Status Peserta Magang Menjadi Pekerja Kontrak Kajian Yuridis Terhadap Kepatuhan Perusahaan Ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelengg 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, perusahaan yang tidak menetapkan status secara benar wajib dianggap telah membentuk hubungan kerja berdasarkan asas fakta kerja, yangOleh karena itu, perusahaan yang tidak menetapkan status secara benar wajib dianggap telah membentuk hubungan kerja berdasarkan asas fakta kerja, yang

JURIS Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 2025More at 2025

UNJAUNJA Oleh karena itu, peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki posisi strategis dalam menjaga integrasi pemilu. penelitian ini menggunakan metode pendekatanOleh karena itu, peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki posisi strategis dalam menjaga integrasi pemilu. penelitian ini menggunakan metode pendekatan

Useful /

JURIS Perhitungan Biaya Pelaksanaan Konstruksi Pelat Lantai Beton Dan Panel Lantai Pada Proyek Puskesmas Petungkriyono Kabupaten Pekalongan 2026More at 2026

PUSKOMCERIAPUSKOMCERIA Perkembangan teknologi pada dunia konstruksi memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Bermacam usaha dilakukan untuk mempercepat danPerkembangan teknologi pada dunia konstruksi memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Bermacam usaha dilakukan untuk mempercepat dan

JURIS Penerapan Metode DRASTIC untuk Penilaian Tingkat Kerentanan Air Tanah di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang 2026More at 2026

PUSKOMCERIAPUSKOMCERIA Penilaian tingkat kerentanan air tanah terhadap pencemaran dilakukan menggunakan metode DRASTIC yang berdasarkan pada 7 parameter yaitu Kedalam muka airPenilaian tingkat kerentanan air tanah terhadap pencemaran dilakukan menggunakan metode DRASTIC yang berdasarkan pada 7 parameter yaitu Kedalam muka air

JURIS The 22nd And 25th Amendments Constitutional Succession And Presidential Term Limits 2026More at 2026

UNJAUNJA Studi ini menyimpulkan bahwa plastisitas institusional Amandemen ke-25 merupakan jalur yang secara konstitusional lebih dapat digunakan untuk mempertahankanStudi ini menyimpulkan bahwa plastisitas institusional Amandemen ke-25 merupakan jalur yang secara konstitusional lebih dapat digunakan untuk mempertahankan

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Menjamin Hak Warga Negara Dalam Perspektif Peraturan Perundang Undangan 2026More at 2026

UNJAUNJA Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi warga negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan saat ini masih belum terlindungiHasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi warga negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan saat ini masih belum terlindungi

ads-block-test