UNJAUNJA
Limbago: Journal of Constitutional LawLimbago: Journal of Constitutional LawPenelitian ini menganalisis perbedaan antara hukum negara yang dikodifikasi dan hukum adat yang telah berkembang secara alami dalam masyarakat mengenai hak atas tanah pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum adat berfungsi dalam pengelolaan tanah ulayat dan bagaimana hal itu berhubungan dengan hukum positif. Metode yang digunakan adalah antropologi hukum dan socio-legal. Ini menggunakan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder seperti dokumen, berita, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik. Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, metode triangulasi digunakan untuk mengujinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat, hukum adat Dayak masih berfungsi sebagai hukum hidup yang mengatur pengelolaan tanah ulayat secara komunal. Namun, ketika kebijakan dari hukum positif memberikan izin pertambangan, HPH, HTI, dan perkebunan kelapa sawit, mereka telah mengurangi wewenang masyarakat adat atas tanah komunalnya. Hal ini menyebabkan konflik antara hukum positif dan hukum adat. Masyarakat adat adalah lapangan sosial yang memiliki sedikit autonomi karena situasi ini. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan hak atas tanah adat yang lebih efektif, hukum positif dan hukum adat harus diharmonisasi.
Hukum adat Dayak berperan sebagai hukum hidup yang mengatur pengelolaan tanah ulayat secara komunal.Namun, kebijakan hukum positif seperti izin pertambangan mengurangi wewenang masyarakat adat.Konflik antara hukum positif dan hukum adat terjadi karena ketidakseimbangan kekuasaan dan akses dalam pengambilan keputusan.Harmonisasi hukum positif dan hukum adat diperlukan untuk melindungi hak atas tanah adat secara efektif.
1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam melindungi hak atas tanah adat. 2. Studi tentang peran hukum adat dalam konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. 3. Analisis dampak jangka panjang eksploitasi sumber daya alam terhadap identitas budaya dan struktur sosial komunitas adat. Penelitian ini perlu menggabungkan pendekatan hukum sosial dan antropologi untuk memahami dinamika interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks perubahan ekonomi dan lingkungan.
- PENGUASAAN FISIK TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DI PENGADILAN | Salam | CREPIDO. penguasaan... ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/15959PENGUASAAN FISIK TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DI PENGADILAN Salam CREPIDO penguasaan ejournal2 undip ac index php crepido article view 15959
- PERANAN HUKUM ADAT MASYARAKAT DAYAK DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEDAMAIAN... rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/134PERANAN HUKUM ADAT MASYARAKAT DAYAK DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEDAMAIAN rechtsvinding bphn go ejournal index php jrv article view 134
- PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN... aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1728PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN aksiologi index php courtreview article view 1728
- Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Melalui Sanksi Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua) |... journal.unika.ac.id/index.php/jhpk/article/view/10278Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Melalui Sanksi Adat Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua journal unika ac index php jhpk article view 10278
| File size | 220.74 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNJAUNJA Sementara itu, Meksiko memperkuat perlindungan hak melalui juicio de amparo dan pembentukan preseden mengikat yang progresif secara bertahap. BerdasarkanSementara itu, Meksiko memperkuat perlindungan hak melalui juicio de amparo dan pembentukan preseden mengikat yang progresif secara bertahap. Berdasarkan
UNJAUNJA Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen telah menaikkan derajat pengakuan masyarakat adat dari sekadar kebijakan menjadi norma konstitusional yangHasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen telah menaikkan derajat pengakuan masyarakat adat dari sekadar kebijakan menjadi norma konstitusional yang
SARAUINSTITUTESARAUINSTITUTE Pengaturan Pembagian Waris dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia menunjukkan adanya pluralisme hukum, yakni berlakunya tiga sistem hukum waris secaraPengaturan Pembagian Waris dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia menunjukkan adanya pluralisme hukum, yakni berlakunya tiga sistem hukum waris secara
UNJAUNJA (3) menutup peluang bagi badan peradilan khusus untuk menangani perkara serupa. dan (4) berpotensi memperkuat otoritas Mahkamah Konstitusi serta meningkatkan(3) menutup peluang bagi badan peradilan khusus untuk menangani perkara serupa. dan (4) berpotensi memperkuat otoritas Mahkamah Konstitusi serta meningkatkan
UNJAUNJA Pergantian ini berdampak pada degradasi eksistensi masyarakat hukum adat sebagai daerah istimewa sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945. Dengan menggunakanPergantian ini berdampak pada degradasi eksistensi masyarakat hukum adat sebagai daerah istimewa sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945. Dengan menggunakan
UNJAUNJA Kontribusi utama adalah pemahaman tentang peran negara dalam memenuhi kewajiban hak asasi manusia terkait dengan perempuan dalam politik. Melalui perspektifKontribusi utama adalah pemahaman tentang peran negara dalam memenuhi kewajiban hak asasi manusia terkait dengan perempuan dalam politik. Melalui perspektif
UMSUMS Jika sengketa tetap tidak terselesaikan, maka para pihak dapat mencari intervensi hukum positif. Sebagai kesimpulan, hukum adat Tolaki memandang sengketaJika sengketa tetap tidak terselesaikan, maka para pihak dapat mencari intervensi hukum positif. Sebagai kesimpulan, hukum adat Tolaki memandang sengketa
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Indonesia melalui perspektif sosiologis, dengan fokusPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Indonesia melalui perspektif sosiologis, dengan fokus
Useful /
UNJAUNJA Putusan ini sekaligus mengoreksi praktik sebelumnya yang cenderung menimbulkan ketimpangan akses pendidikan akibat perbedaan perlakuan antara sekolah negeriPutusan ini sekaligus mengoreksi praktik sebelumnya yang cenderung menimbulkan ketimpangan akses pendidikan akibat perbedaan perlakuan antara sekolah negeri
UNJAUNJA Penguatan terhadap kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas menjadi kunci utama dalam optimalisasi terhadap praktik penerapan prinsip konstitusionalismePenguatan terhadap kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas menjadi kunci utama dalam optimalisasi terhadap praktik penerapan prinsip konstitusionalisme
UNJAUNJA Penelitian ini menganalisis pengaturan dan batasan hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara RepublikPenelitian ini menganalisis pengaturan dan batasan hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
UNJAUNJA Namun, dalam implementasinya, proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diwajibkan oleh PasalNamun, dalam implementasinya, proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diwajibkan oleh Pasal