UNJAUNJA
Limbago: Journal of Constitutional LawLimbago: Journal of Constitutional LawPembentukan Peraturan Perundang-Undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan, serta menganalisis prosedur pembentukan Undang-Undang melalui studi proses pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Nomor 3 Tahun 2025, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI secara normatif telah mengikuti tahapan legislasi sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, dalam implementasinya, proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya prosedur pembentukan undang-undang yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.
Prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari perencanaan dan penyusunan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan, pemantauan, dan peninjauan.Meskipun prosedur pembentukan undang-undang secara normatif telah mengikuti tahapan legislasi yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, implementasinya tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi, mendalilkan bahwa proses legislasi cacat hukum.Meskipun terdapat banyak gugatan, Mahkamah Konstitusi pada September 2025 menolak uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, karena proses pembentukan undang-undang sudah sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hak konstitusional.
Untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip pembentukan undang-undang yang demokratis dan partisipatif, disarankan agar pembentukan undang-undang strategis, seperti undang-undang yang mengatur sektor pertahanan dan militer, dilakukan secara transparan, inklusif, dan menjunjung tinggi supremasi sipil. Mekanisme evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI sangat penting untuk memastikan implementasi undang-undang tersebut tidak menyimpang dari tujuan pembentukannya serta tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Selain itu, perlu ada penguatan mekanisme kontrol sipil dan partisipasi publik dalam setiap tahapan legislasi untuk menjamin legitimasi substansial dalam konteks demokrasi dan negara hukum.
- Implemnetasi Prinsip Meaningful Participation Dalam Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara... jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/305Implemnetasi Prinsip Meaningful Participation Dalam Revisi Undang Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara jurnal fanshurinstitute index php jimmi article view 305
- Analisis Respons Publik di Media Sosial Terhadap Proses Legislasi RUU TNI Dalam Kerangka Demokrasi Deliberatif... doi.org/10.21009/COMM.034.09Analisis Respons Publik di Media Sosial Terhadap Proses Legislasi RUU TNI Dalam Kerangka Demokrasi Deliberatif doi 10 21009 COMM 034 09
- Penyusunan RUU Revisi TNI di Tengah Penolakan Masyarakat | Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara,... ejournal.appihi.or.id/index.php/Presidensial/article/view/1374Penyusunan RUU Revisi TNI di Tengah Penolakan Masyarakat Presidensial Jurnal Hukum Administrasi Negara ejournal appihi index php Presidensial article view 1374
| File size | 224.01 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIN MADINASTAIN MADINA Para pemikir kontemporer telah berusaha mengadaptasi hukum Islam agar tetap relevan dengan tantangan zaman, tanpa menghilangkan esensi dasar dari syariat.Para pemikir kontemporer telah berusaha mengadaptasi hukum Islam agar tetap relevan dengan tantangan zaman, tanpa menghilangkan esensi dasar dari syariat.
UNJAUNJA Artikel ini mengkaji kecenderungan yang semakin meningkat dari hakim konstitusi untuk berfungsi sebagai legislator positif, yaitu dengan menetapkan standarArtikel ini mengkaji kecenderungan yang semakin meningkat dari hakim konstitusi untuk berfungsi sebagai legislator positif, yaitu dengan menetapkan standar
UNJAUNJA Namun, ketika kebijakan dari hukum positif memberikan izin pertambangan, HPH, HTI, dan perkebunan kelapa sawit, mereka telah mengurangi wewenang masyarakatNamun, ketika kebijakan dari hukum positif memberikan izin pertambangan, HPH, HTI, dan perkebunan kelapa sawit, mereka telah mengurangi wewenang masyarakat
STIH PMSTIH PM 10/2007 memberlakukan denda bagi muzakki yang tidak membayar zakat, sanksi tersebut tidak dapat diterapkan dalam UU No. 23/2011 karena dasar negara Pancasila,10/2007 memberlakukan denda bagi muzakki yang tidak membayar zakat, sanksi tersebut tidak dapat diterapkan dalam UU No. 23/2011 karena dasar negara Pancasila,
LEMHANNASLEMHANNAS Pesantren mendukung ketahanan ideologis melalui pendidikan berlandaskan nilai nasional dan toleransi, yang meningkatkan solidaritas sosial. Selain itu,Pesantren mendukung ketahanan ideologis melalui pendidikan berlandaskan nilai nasional dan toleransi, yang meningkatkan solidaritas sosial. Selain itu,
UNJAUNJA Ketiadaan kepastian hukum terkait pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah adat, dan hak-hak tradisionalnya menjadi akar permasalahanKetiadaan kepastian hukum terkait pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, wilayah adat, dan hak-hak tradisionalnya menjadi akar permasalahan
UNJAUNJA Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas ultra petita oleh MK tidak bisa disamakan dengan peradilan umum, karena objek sengketanya bersifatHasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas ultra petita oleh MK tidak bisa disamakan dengan peradilan umum, karena objek sengketanya bersifat
SARAUINSTITUTESARAUINSTITUTE Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan, pembinaan teknis, serta integrasi lembaga adat ke dalam sistem pemerintahan desa untukPenelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan, pembinaan teknis, serta integrasi lembaga adat ke dalam sistem pemerintahan desa untuk
Useful /
UNJAUNJA Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menghadirkan penafsiran baru terkait kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa memungutPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menghadirkan penafsiran baru terkait kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa memungut
UNJAUNJA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat serta kendala dalam penerapannya di masyarakat. Metode penelitianPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat serta kendala dalam penerapannya di masyarakat. Metode penelitian
UNJAUNJA Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur jenis tindak pidana, kriteria urgensi nasional, dan mekanisme pertimbangan DPR berpotensi menimbulkan ketidakpastianKetiadaan undang-undang khusus yang mengatur jenis tindak pidana, kriteria urgensi nasional, dan mekanisme pertimbangan DPR berpotensi menimbulkan ketidakpastian
INTELEKMADANIINTELEKMADANI Fokus utama adalah meningkatkan pengetahuan wanita usia subur tentang pentingnya perawatan payudara untuk mencegah kanker serta pentingnya ASI bagi ibuFokus utama adalah meningkatkan pengetahuan wanita usia subur tentang pentingnya perawatan payudara untuk mencegah kanker serta pentingnya ASI bagi ibu