UNJAUNJA
Limbago: Journal of Constitutional LawLimbago: Journal of Constitutional LawAsas Ultra petita dalam praktik Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia khususnya dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi sebuah perhatian penting, secara doktrin asas ultra petita melarang hakim memberikan putusan melebihi tuntutan yang diajukan dalam petitum, sebagaimana berlaku dalam hukum acara perdata. Namun, dalam konteks peradilan konstitusi, MK kerap kali mengeluarkan putusan yang melampaui permintaan pemohon, dengan alasan untuk mewujudkan keadilan substantif dan melindungi kepentingan umum (erga omnes). Penelitian ini menggunakan meetode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas ultra petita oleh MK tidak bisa disamakan dengan peradilan umum, karena objek sengketanya bersifat publik dan berdampak luas. Oleh karena itu, selama putusan tersebut atas pertimbangan hukum yang rasional dan bertujuan untuk menegakkan supremasi konstitusi serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara, maka penerapan asas ultra petita oleh MK dapat dianggap sah dan dapat diterima. Konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung unsur ultra petita tetap harus dijalankan, karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat.
Larangan ultra petita lebih tepat diterapkan dalam hukum perdata, karena dalam ranah tersebut hak yang dipertahankan bersifat pribadi, dan keputusan hanya berdampak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bukan terhadap masyarakat secara keseluruhan sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi putusan ultra petita berfungsi untuk mencari kebenaran substantif dari suatu norma hukum yang diuji, oleh karena Putusan MK bersifat erga omnes atau berlaku secara masif bukan hanya bagi para pemohon sehingga relevan untuk diterapkan.Meskipun bersifat ultra petita, putusan Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat sejak dibacakan, sehingga wajib dipatuhi oleh semua pihak, termasuk Pemerintah, DPR, dan masyarakat.Walaupun tidak tergolong sebagai peraturan perundang-undangan dalam arti umum, putusan tersebut tetap memiliki daya ikat yang kuat terhadap keberlakuan hukum dan regulasi yang ada.
Berdasarkan hasil penelitian ini, kami menyarankan beberapa hal untuk penelitian lanjutan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam tentang konsep ultra petita secara umum dalam teori hukum dan praktik peradilan, termasuk analisis terhadap putusan-putusan yang bersifat ultra petita dalam berbagai konteks hukum. Kedua, penelitian dapat fokus pada implikasi yuridis dari penerapan asas ultra petita dalam menjaga supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Ketiga, penelitian juga dapat mengeksplorasi bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat menerapkan asas ultra petita secara bijak dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti keadilan substantif, kepastian hukum, dan kepentingan umum.
- Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang | Siallagan | OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR... doi.org/10.22146/jmh.16209Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang Undang Siallagan OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR doi 10 22146 jmh 16209
- Yuridika. kajian penerapan asas ultra petita petitum aequo bono yuridika article home current archives... doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360Yuridika kajian penerapan asas ultra petita petitum aequo bono yuridika article home current archives doi 10 20473 ydk v29i1 360
- Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan | PAMPAS: Journal of Criminal Law. ultra petita pemerkosaan... online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24075Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan PAMPAS Journal of Criminal Law ultra petita pemerkosaan online journal unja ac Pampas article view 24075
- Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi | Jurnal Konstitusi. putusan ultra petita mahkamah konstitusi... doi.org/10.31078/jk1115Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Jurnal Konstitusi putusan ultra petita mahkamah konstitusi doi 10 31078 jk1115
| File size | 533.67 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
UNJAUNJA Diperlukan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi pelindungan data pribadi dan penjelasan yang lebih jelas tentang kewajiban pengendalian data. SelainDiperlukan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi pelindungan data pribadi dan penjelasan yang lebih jelas tentang kewajiban pengendalian data. Selain
UNJAUNJA Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan library research, melibatkan analisis dokumen hukum seperti UUD 1945, UU Pemilu, Putusan MK, sertaMetode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan library research, melibatkan analisis dokumen hukum seperti UUD 1945, UU Pemilu, Putusan MK, serta
UNJAUNJA Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan makna yuridis sifat final dan mengikat serta implikasinya terhadap kedudukan DKPP sebagai lembaga courtPenelitian ini bertujuan menganalisis perubahan makna yuridis sifat final dan mengikat serta implikasinya terhadap kedudukan DKPP sebagai lembaga court
UNJAUNJA Penelitian ini mengkaji ketidakteraturan hukum dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)Penelitian ini mengkaji ketidakteraturan hukum dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
UNJAUNJA Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan model pembagian kewenangan yang proporsional dan konstitusional agar pengelolaan sawit di BangkaBerdasarkan hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan model pembagian kewenangan yang proporsional dan konstitusional agar pengelolaan sawit di Bangka
UNJAUNJA Dengan menggunakan pendekatan hukum dan politik, serta implementasi terkait dengan kebijakan keterwakilan perempuan di Indonesia, menunjukkan bahwa negaraDengan menggunakan pendekatan hukum dan politik, serta implementasi terkait dengan kebijakan keterwakilan perempuan di Indonesia, menunjukkan bahwa negara
SARAUINSTITUTESARAUINSTITUTE Jawaban eksplisit terhadap rumusan masalah menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mencegah dan menindak data partai pribadiJawaban eksplisit terhadap rumusan masalah menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mencegah dan menindak data partai pribadi
AMSIRAMSIR Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 adalah hasil dari sebuah tinjauan yudisial terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PerubahanKeputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 adalah hasil dari sebuah tinjauan yudisial terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Useful /
UNJAUNJA Prinsip parrhesia dapat menjadi dasar etis untuk memperkuat transparansi seleksi dengan mendorong kejujuran dan akuntabilitas. Penelitian ini menegaskanPrinsip parrhesia dapat menjadi dasar etis untuk memperkuat transparansi seleksi dengan mendorong kejujuran dan akuntabilitas. Penelitian ini menegaskan
UNJAUNJA Putusan tersebut membawa implikasi penting terhadap struktur kewenangan lembaga ini, yaitu. (1) memperjelas dan menegaskan posisi MK sebagai lembaga yudikatifPutusan tersebut membawa implikasi penting terhadap struktur kewenangan lembaga ini, yaitu. (1) memperjelas dan menegaskan posisi MK sebagai lembaga yudikatif
AMSIRAMSIR Penundaan ini menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah yang diisi oleh kepala daerah pengganti (acting head) dengan masa jabatan satu hingga dua tahun.Penundaan ini menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah yang diisi oleh kepala daerah pengganti (acting head) dengan masa jabatan satu hingga dua tahun.
AMSIRAMSIR Studi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Bawaslu serta perlunya mekanisme perlindungan fisik,Studi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Bawaslu serta perlunya mekanisme perlindungan fisik,