UNJAUNJA
Limbago: Journal of Constitutional LawLimbago: Journal of Constitutional LawPemilihan Umum adalah sarana konstitusional bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan secara langsung, dengan memilih wakil-wakil mereka di lembaga negara. Dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, DKPP memiliki peran penting sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu. Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor 32/PUU-XIX/2021, muncul perubahan terhadap makna sifat final dan mengikat putusan DKPP yang berdampak pada eksistensi kelembagaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan makna yuridis sifat final dan mengikat serta implikasinya terhadap kedudukan DKPP sebagai lembaga court of ethics. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK tersebut tidak menghapus sifat final dan mengikat DKPP, tetapi membatasinya hanya dalam ranah etik. Putusan DKPP tetap mengikat bagi KPU, Bawaslu, dan Presiden untuk ditindaklanjuti, namun tindak lanjut administratifnya dapat digugat ke PTUN. Hal ini menimbulkan dualisme makna finalitas dan berpotensi mengaburkan independensi DKPP sebagai lembaga etik permanen.
Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 telah mengubah makna finalitas putusan DKPP dari absolut menjadi bersyarat, yang membatasi otoritas DKPP dalam ranah etik.Perubahan ini berdampak pada kemandirian DKPP dan potensi konflik yurisdiksi dengan PTUN.Meskipun putusan DKPP tetap mengikat dalam ranah etik, tindak lanjut administratifnya dapat dikoreksi oleh PTUN, sehingga mengurangi efektivitas sanksi etik.Perlu penguatan regulasi untuk mempertahankan eksistensi dan independensi DKPP sebagai lembaga etik yang otonom.
Pertama, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi dampak putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 terhadap otoritas DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Kedua, studi tentang mekanisme kontrol PTUN terhadap tindak lanjut putusan DKPP perlu dikembangkan untuk memahami keseimbangan antara independensi DKPP dan pertanggungjawaban administratif. Ketiga, analisis perbandingan antara sistem etik DKPP dengan lembaga serupa di negara lain dapat menjadi arah penelitian untuk memperkuat kerangka hukum kelembagaan etik di Indonesia.
- Implication of the Constitutional Court Ruling on the Binding Character of the Election Organizer Ethics... jurnal.ahmar.id/index.php/daengku/article/view/1363Implication of the Constitutional Court Ruling on the Binding Character of the Election Organizer Ethics jurnal ahmar index php daengku article view 1363
- PARADIGMA MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU | Justitia et Pax. paradigma... doi.org/10.24002/jep.v37i2.4312PARADIGMA MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Justitia et Pax paradigma doi 10 24002 jep v37i2 4312
- Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang... journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/31185Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Pengujian Undang Undang journal uii ac IUSTUM article view 31185
- MENAKAR POTENSI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU: SEBUAH ANALISIS TEORI STRUKTURASI | Electoral... journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/1076MENAKAR POTENSI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU SEBUAH ANALISIS TEORI STRUKTURASI Electoral journal kpu go index php TKP article view 1076
| File size | 401.35 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UNJAUNJA Diperlukan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi pelindungan data pribadi dan penjelasan yang lebih jelas tentang kewajiban pengendalian data. SelainDiperlukan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi pelindungan data pribadi dan penjelasan yang lebih jelas tentang kewajiban pengendalian data. Selain
UNJAUNJA Kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik bagi studi hukum tata negara, pemahaman kritis tentang judicial activism, dan rekomendasiKegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik bagi studi hukum tata negara, pemahaman kritis tentang judicial activism, dan rekomendasi
UNJAUNJA Kontribusi ilmiahnya terletak pada pembentukan kerangka teoretis baru yang menggeser paradigma hubungan pusat-daerah dari pola hierarkis menuju model kolaboratifKontribusi ilmiahnya terletak pada pembentukan kerangka teoretis baru yang menggeser paradigma hubungan pusat-daerah dari pola hierarkis menuju model kolaboratif
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Studi ini merekomendasikan pembaruan strategi antikorupsi melalui penerapan teknologi seperti OSINT (Open Source Intelligence), penegakan hukum yang lebihStudi ini merekomendasikan pembaruan strategi antikorupsi melalui penerapan teknologi seperti OSINT (Open Source Intelligence), penegakan hukum yang lebih
UNJAUNJA Penelitian ini membahas implikasi yuridis dari penghapusan presidential threshold terhadap kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia. Latar belakangPenelitian ini membahas implikasi yuridis dari penghapusan presidential threshold terhadap kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia. Latar belakang
UNJAUNJA PP Jambi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Keris sampai dengan Taman Remaja Kotabaru Berdasarkan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 12PP Jambi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Keris sampai dengan Taman Remaja Kotabaru Berdasarkan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 12
UNJAUNJA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Pasal 228A dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atasPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Pasal 228A dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
MKRIMKRI Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yangPenelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yang
Useful /
UNJAUNJA Proses legislasi yang tidak transparan dan kurang partisipasi publik mengurangi kepastian hukum dan merugikan lingkungan serta masyarakat. Diperlukan perbaikanProses legislasi yang tidak transparan dan kurang partisipasi publik mengurangi kepastian hukum dan merugikan lingkungan serta masyarakat. Diperlukan perbaikan
UNJAUNJA Efektivitas pencegahan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan Bawaslu dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga diperlukan penguatan sistem pelaporanEfektivitas pencegahan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan Bawaslu dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga diperlukan penguatan sistem pelaporan
MKRIMKRI Hungaria merupakan contoh praktik sempurna perubahan konstitusi otokratik, dan studi ini bertujuan mengasesmen perubahan tersebut, mengidentifikasi risikoHungaria merupakan contoh praktik sempurna perubahan konstitusi otokratik, dan studi ini bertujuan mengasesmen perubahan tersebut, mengidentifikasi risiko
ISI YogyakartaISI Yogyakarta Penelitian ini menggunakan desain penelitian Randomized Group Pretest-Posttest, di mana pengukuran kreativitas gerak dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaranPenelitian ini menggunakan desain penelitian Randomized Group Pretest-Posttest, di mana pengukuran kreativitas gerak dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran