UNJAUNJA
Limbago: Journal of Constitutional LawLimbago: Journal of Constitutional LawPenelitian ini mengkaji ketidakteraturan hukum dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan menggunakan sudut pandang teori Disorder of Law dari Charles Sampford. Latar belakang studi ini berakar dari pengaruh yang kuat dari politik dan ekonomi dalam proses legislasi yang menimbulkan ketidakpastian serta ketidakadilan dalam penerapan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis intervensi politik dan ekonomi yang memengaruhi perubahan UU Minerba dan menjelaskan cara intervensi tersebut menyebabkan ketidakaturan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif analitis melalui studi dokumen, analisis berita, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses pembuatan undang-undang berjalan dengan sedikit transparansi, kurang partisipasi masyarakat, dan lebih mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Keadaan ini berimbas pada lemahnya perlindungan lingkungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi UU Minerba menunjukkan adanya ketidakaturan hukum yang bersifat sistemik serta merekomendasikan perlunya proses legislasi yang lebih terbuka, transparan, dan melibatkan masyarakat.
Revisi UU Minerba menunjukkan ketidakteraturan hukum yang bersifat sistemik akibat intervensi politik dan ekonomi.Proses legislasi yang tidak transparan dan kurang partisipasi publik mengurangi kepastian hukum dan merugikan lingkungan serta masyarakat.Diperlukan perbaikan sistem legislasi yang lebih inklusif dan berbasis keadilan sosial.
Pertama, penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak partisipasi publik dalam proses revisi undang-undang pertambangan untuk meningkatkan transparansi. Kedua, analisis peran kepentingan ekonomi dalam pembentukan kebijakan hukum pertambangan dapat menjadi fokus untuk memahami ketidakseimbangan kekuasaan. Ketiga, studi tentang efektivitas perlindungan lingkungan dalam UU Minerba yang direvisi diperlukan untuk mengukur kesesuaian regulasi dengan prinsip keberlanjutan. Saran-saran ini bertujuan mengembangkan pendekatan yang lebih demokratis dan berkelanjutan dalam pengaturan hukum sektor pertambangan.
| File size | 393.28 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UNJAUNJA Namun, implementasi putusan ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, belum adanya regulasi teknis, serta kesiapan institusi pendidikan. OlehNamun, implementasi putusan ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, belum adanya regulasi teknis, serta kesiapan institusi pendidikan. Oleh
UNJAUNJA Mengacu pada preseden sejarah Amerika dan bukti komparatif dari sistem presidensial Amerika Latin, analisis ini mengembangkan tipologi tiga varian suksesiMengacu pada preseden sejarah Amerika dan bukti komparatif dari sistem presidensial Amerika Latin, analisis ini mengembangkan tipologi tiga varian suksesi
UNJAUNJA Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena pelanggaran ini melibatkan pelaku dan korban dalam jumlah besar serta berdampakPelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena pelanggaran ini melibatkan pelaku dan korban dalam jumlah besar serta berdampak
UNJAUNJA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Panglima TNI saat terjadi kekosongan eksekutif serta mengkaji urgensi pembentukanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Panglima TNI saat terjadi kekosongan eksekutif serta mengkaji urgensi pembentukan
UNJAUNJA Prinsip parrhesia dapat berfungsi sebagai kontrol demokratis untuk mendorong keberanian menyampaikan kebenaran dan meningkatkan akuntabilitas seleksi.Prinsip parrhesia dapat berfungsi sebagai kontrol demokratis untuk mendorong keberanian menyampaikan kebenaran dan meningkatkan akuntabilitas seleksi.
UNJAUNJA Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan library research, melibatkan analisis dokumen hukum seperti UUD 1945, UU Pemilu, Putusan MK, sertaMetode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan library research, melibatkan analisis dokumen hukum seperti UUD 1945, UU Pemilu, Putusan MK, serta
UNESAUNESA Secara normatif, kewenangan Menteri untuk membuat peraturan pelaksanaan terbatas pada penjelasan atau pengoperasian ketentuan dalam undang‑undang, bukanSecara normatif, kewenangan Menteri untuk membuat peraturan pelaksanaan terbatas pada penjelasan atau pengoperasian ketentuan dalam undang‑undang, bukan
UNJAUNJA Namun, terdapat praktik yang tidak sesuai, seperti kasus Mayjen TNI Maryono dan Mayjen TNI Irham Waroihan yang menjabat sebagai Irjen di Kemenhub dan Kementan,Namun, terdapat praktik yang tidak sesuai, seperti kasus Mayjen TNI Maryono dan Mayjen TNI Irham Waroihan yang menjabat sebagai Irjen di Kemenhub dan Kementan,
Useful /
UNJAUNJA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik di media sosial serta mengkaji pertimbanganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik di media sosial serta mengkaji pertimbangan
UNJAUNJA Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum adat berfungsi dalam pengelolaan tanah ulayat dan bagaimana hal itu berhubungan denganTujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum adat berfungsi dalam pengelolaan tanah ulayat dan bagaimana hal itu berhubungan dengan
UNESAUNESA Secara keseluruhan, nutricosmetics menawarkan strategi komplementer yang menjanjikan untuk meningkatkan hidrasi, elastisitas, dan parameter terkait usiaSecara keseluruhan, nutricosmetics menawarkan strategi komplementer yang menjanjikan untuk meningkatkan hidrasi, elastisitas, dan parameter terkait usia
URECOLURECOL Teknik Solution Focused Brief Counseling (SFBC) efektif dalam meningkatkan pengelolaan emosi remaja. Hal ini didukung oleh adanya perbedaan signifikanTeknik Solution Focused Brief Counseling (SFBC) efektif dalam meningkatkan pengelolaan emosi remaja. Hal ini didukung oleh adanya perbedaan signifikan