UNESAUNESA
Lex Favor ReoLex Favor ReoPenelitian ini menganalisis konflik norma antara Undang‑Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 serta No. 12 Tahun 2019 mengenai angkutan sewa khusus. Fokusnya adalah mengevaluasi apakah ketentuan dalam peraturan ministerial tersebut selaras atau bertentangan dengan kerangka hukum dan prinsip hierarki perundang‑undangan. Metode yang digunakan adalah analisis hukum normatif dengan pendekatan statistik, konseptual, dan analitis, yang melibatkan bahan hukum primer seperti UU LLAJ, UU no. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang‑Undangan, serta peraturan perundang‑undangan Menteri. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian substansial antara UU LLAJ dan peraturan ministerial, di mana pembuatan kategori baru angkutan sewa khusus tidak memiliki dasar delegasi yang jelas, sehingga melebihi kewenangan (ultra vires). Hal ini menambah ketidakpastian hukum dan merusak prinsip hierarki norma. Implikasi penelitian menekankan perlunya reformasi legislatif agar undang‑undang nasional dapat menyesuaikan diri dengan inovasi digital tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum.
Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur transportasi berbasis aplikasi telah melebihi batas kewenangan delegatif (ultra vires) yang diotorisasi oleh Undang‑Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).Secara normatif, kewenangan Menteri untuk membuat peraturan pelaksanaan terbatas pada penjelasan atau pengoperasian ketentuan dalam undang‑undang, bukan pada penciptaan norma substantif baru yang mengubah struktur atau makna hukum yang sudah ada.Dalam kasus ini, Permenhub 108/2017, 118/2018, dan 12/2019 tidak sekadar menerapkan undang‑undang, melainkan juga menciptakan kategori baru seperti angkutan sewa khusus dengan subjek hukum seperti platform digital dan mitra pengemudi, yang sebelumnya tidak diakui dalam UU LLAJ.Tindakan ini merupakan penciptaan norma substantif baru di luar lingkup kewenangan delegatif, sehingga secara hukum bertentangan dengan prinsip lex superior derogat legi inferiori, di mana peraturan tingkat bawah tidak boleh melanggar atau menambah substansi undang‑undang tingkat atas.Penelitian juga menyoroti celah temporal dan konseptual antara undang‑undang dan perkembangan teknologi.UU LLAJ dirancang pada konteks sosial 2009 di mana model transportasi konvensional masih berlaku, sedangkan munculnya transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek dan Grab telah mengganggu sistem hukum yang masih kaku.Oleh karena itu, reformasi legislasi menjadi penting untuk memastikan sistem hukum nasional dapat mengikuti inovasi teknologi tanpa mengorbankan integritas normatif.
Pertanyaan penelitian baru yang dapat dijelajah lebih lanjut meliputi (1) bagaimana desain kerangka regulasi yang dapat menyeimbangkan perlindungan konsumen dan hak pekerja di sektor transportasi berbasis aplikasi tanpa menimbulkan konflik norma; (2) apakah pendekatan legislatif berbasis partisipatif dapat menghasilkan regulasi yang lebih adaptif terhadap teknologi baru, dan bagaimana mekanisme feedback antara pemain industri dan lembaga legislatif mempengaruhi proses revisi UU LLAJ; (3) bagaimana model tata kelola pusat‑daerah dapat dioptimalkan agar peraturan lokal dan nasional saling mendukung, khususnya dalam pemberian izin dan pengawasan terhadap aplikasi transportasi online, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan menjaga kepastian hukum bagi semua pihak terkait.
| File size | 405.57 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESAUNESA Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim menerapkan Pasal 303 secara luas dan adaptif, menegaskan bahwa pihak yang menyediakan fasilitas maupun sistem intermediairHasil analisis menunjukkan bahwa hakim menerapkan Pasal 303 secara luas dan adaptif, menegaskan bahwa pihak yang menyediakan fasilitas maupun sistem intermediair
UNESAUNESA Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi komprehensif ada, penegakan efektif masih lemah karena kurangnya koordinasi lintas lembaga, penggunaanHasilnya menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi komprehensif ada, penegakan efektif masih lemah karena kurangnya koordinasi lintas lembaga, penggunaan
UNESAUNESA Penelitian ini meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang belum efektif dalam menjamin akses fisik, transportasi,Penelitian ini meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang belum efektif dalam menjamin akses fisik, transportasi,
DAARULHUDADAARULHUDA Pertama, Kasus Korupsi Pertamina 2025 terbukti secara signifikan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang berlapis dan melanggengkan ketimpangan energi.Pertama, Kasus Korupsi Pertamina 2025 terbukti secara signifikan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang berlapis dan melanggengkan ketimpangan energi.
DINASTIREVDINASTIREV Pertambangan ilegal di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius berupa deforestasi, ancaman longsor, dan terganggunyaPertambangan ilegal di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius berupa deforestasi, ancaman longsor, dan terganggunya
UNESAUNESA Namun, tantangan digital yang signifikan tetap ada, seperti infrastruktur, kesiapan guru yang tidak memadai, kendala keuangan, dan kekhawatiran tentangNamun, tantangan digital yang signifikan tetap ada, seperti infrastruktur, kesiapan guru yang tidak memadai, kendala keuangan, dan kekhawatiran tentang
UNESAUNESA Dari ketiga faktor tersebut, teknik pemasaran merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi keputusan konsumen. Hal ini menunjukkan pentingnya strategiDari ketiga faktor tersebut, teknik pemasaran merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi keputusan konsumen. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Kasus yang sering terjadi adalah menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu kendaraan, tidak membawa surat kelengkapan kendaraanKasus yang sering terjadi adalah menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu kendaraan, tidak membawa surat kelengkapan kendaraan
Useful /
UNESAUNESA Perubahan transformasi pendidikan vokasi di era ekonomi digital menuntut pergeseran paradigma dari pengakuan berbasis diploma ke sistem berbasis kompetensi.Perubahan transformasi pendidikan vokasi di era ekonomi digital menuntut pergeseran paradigma dari pengakuan berbasis diploma ke sistem berbasis kompetensi.
BDKJAKARTABDKJAKARTA Beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan lembut widyaiswara termasuk tadzkirah (pengingat), uswah hasanah (teladan), dan ihsan. Pengaturan harus dibuatBeberapa cara untuk meningkatkan keterampilan lembut widyaiswara termasuk tadzkirah (pengingat), uswah hasanah (teladan), dan ihsan. Pengaturan harus dibuat
UNESAUNESA Praktek penegakan hukum yang ada menunjukkan kecenderungan menggunakan pasal ini secara represif terhadap kritik yang sebenarnya sah dalam konteks demokrasi.Praktek penegakan hukum yang ada menunjukkan kecenderungan menggunakan pasal ini secara represif terhadap kritik yang sebenarnya sah dalam konteks demokrasi.
UNDIPUNDIP Sebelum adanya teknologi biometrik, sistem pengenalan menggunakan metode konvensional seperti PIN, password, kunci, maupun kartu. Sistem biometrik menggunakanSebelum adanya teknologi biometrik, sistem pengenalan menggunakan metode konvensional seperti PIN, password, kunci, maupun kartu. Sistem biometrik menggunakan