UNJAUNJA
Limbago: Journal of Constitutional LawLimbago: Journal of Constitutional LawPenelitian ini membahas interpretasi konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, khususnya melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi di bawah 40 tahun jika memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Latar belakang penelitian adalah kontroversi putusan tersebut yang dinilai melampaui kewenangan MK dan memengaruhi fairness demokrasi elektoral menjelang Pemilu 2024, di tengah dugaan konflik kepentingan. Tujuan Penelitian adalah menganalisis dasar hukum interpretasi MK, keselarasannya dengan prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan hak politik berdasarkan UUD 1945, serta implikasi yuridis dan politik terhadap sistem pemilu. Kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik bagi studi hukum tata negara, pemahaman kritis tentang judicial activism, dan rekomendasi reformasi untuk menjaga stabilitas demokrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan library research, melibatkan analisis dokumen hukum seperti UUD 1945, UU Pemilu, Putusan MK, serta literatur akademik, melalui teknis analisis kualitatif deskriptif.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan upaya MK dalam menjaga hak politik warga negara dengan memperluas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.Namun, putusan ini memicu kontroversi terkait batas kewenangan MK dalam proses legislasi.Implikasi yuridis dan politiknya berpotensi mengganggu prinsip checks and balances serta menimbulkan kekhawatiran tentang independensi lembaga peradilan konstitusi.Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dan kestabilan demokrasi dalam sistem pemilu Indonesia.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak judicial activism Mahkamah Konstitusi terhadap stabilitas demokrasi Indonesia melalui analisis longitudinal terhadap putusan-putusan konstitusi. Selain itu, perlu dikaji bagaimana mekanisme checks and balances dapat diperkuat untuk mencegah ekspansi kewenangan lembaga yudisial dalam pembentukan norma hukum. Terakhir, penelitian dapat mengembangkan kerangka kerja transparansi dalam interpretasi konstitusional untuk meningkatkan kredibilitas keputusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks persaingan politik yang dinamis.
- Judicial Activism on Indonesia’s Constitutional Court Verdict on the Judicial Review of Job Creation... doi.org/10.26740/ijalgov.v1i02.39279Judicial Activism on IndonesiaAos Constitutional Court Verdict on the Judicial Review of Job Creation doi 10 26740 ijalgov v1i02 39279
- Reconstruction of the 1945 Constitution for strengthening the legal framework of Indonesia Environmental... jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2172Reconstruction of the 1945 Constitution for strengthening the legal framework of Indonesia Environmental jurnalkonstitusi mkri index php jk article view 2172
- Guarding Democracy: Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court Decisions in Regional Head... consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/2160Guarding Democracy Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court Decisions in Regional Head consrev mkri index php const rev article view 2160
- Legal Politics in the Perspective of the Constitutional Court's Decision on Presidential and Vice... journal.formosapublisher.org/index.php/jlca/article/view/13600Legal Politics in the Perspective of the Constitutional Courts Decision on Presidential and Vice journal formosapublisher index php jlca article view 13600
| File size | 396.03 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UNJAUNJA Hal ini menegaskan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi secara merata tanpa diskriminasi. Namun, implementasi putusanHal ini menegaskan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi secara merata tanpa diskriminasi. Namun, implementasi putusan
UNJAUNJA Namun demikian, masih terdapat kelemahan normatif, terutama pada rumusan pasal yang bersifat multitafsir, sehingga keseimbangan antara kedua hak tersebutNamun demikian, masih terdapat kelemahan normatif, terutama pada rumusan pasal yang bersifat multitafsir, sehingga keseimbangan antara kedua hak tersebut
UNJAUNJA Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025
UNJAUNJA Tujuannya adalah mengevaluasi pertimbangan hukum Mahkamah serta dampak putusan terhadap kepastian hukum dan perkembangan hukum ketatanotariatan. TemuanTujuannya adalah mengevaluasi pertimbangan hukum Mahkamah serta dampak putusan terhadap kepastian hukum dan perkembangan hukum ketatanotariatan. Temuan
SARAUINSTITUTESARAUINSTITUTE Model pembagian waris menurut hukum adat masyarakat Tarlawi menekankan prinsip keadilan distributif, substantif dan kontekstual berbasis pada musyawarah,Model pembagian waris menurut hukum adat masyarakat Tarlawi menekankan prinsip keadilan distributif, substantif dan kontekstual berbasis pada musyawarah,
UNJAUNJA Fokus kajian terletak pada pertimbangan hukum hakim serta implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap Pemilu Daerah. Putusan ini menimbulkan konsekuensiFokus kajian terletak pada pertimbangan hukum hakim serta implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap Pemilu Daerah. Putusan ini menimbulkan konsekuensi
UNJAUNJA Kebijakan Golden Visa di Indonesia adalah instrumen keimigrasian strategis yang diatur oleh UU No. 22 Tahun 2023, bertujuan memberikan izin tinggal jangkaKebijakan Golden Visa di Indonesia adalah instrumen keimigrasian strategis yang diatur oleh UU No. 22 Tahun 2023, bertujuan memberikan izin tinggal jangka
UNJAUNJA Metode ini digunakan untuk menelaah norma hukum positif yang berlaku serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkanMetode ini digunakan untuk menelaah norma hukum positif yang berlaku serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan
Useful /
UNJAUNJA Perspektif global menunjukkan bahwa Indonesia dapat belajar dari praktik progresif negara Amerika Latin dan Filipina, meskipun tekanan ekonomi internasionalPerspektif global menunjukkan bahwa Indonesia dapat belajar dari praktik progresif negara Amerika Latin dan Filipina, meskipun tekanan ekonomi internasional
UNJAUNJA Implikasi yuridis penghapusan presidential threshold terhadap kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama,Implikasi yuridis penghapusan presidential threshold terhadap kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama,
UNJAUNJA Pertambangan mencakup berbagai pengaturan keuangan yang dibuat oleh individu, perusahaan, pemerintah, dan entitas lain yang tertarik untuk memanfaatkanPertambangan mencakup berbagai pengaturan keuangan yang dibuat oleh individu, perusahaan, pemerintah, dan entitas lain yang tertarik untuk memanfaatkan
UNJAUNJA Hal ini rendahnya kesadaran PKL untuk menaati aturan, yang berdampak pada maraknya pelanggaran di lapangan. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP punHal ini rendahnya kesadaran PKL untuk menaati aturan, yang berdampak pada maraknya pelanggaran di lapangan. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP pun