UNJAUNJA
Limbago: Journal of Constitutional LawLimbago: Journal of Constitutional LawPenanaman modal di bidang usaha pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang sangat sensitif dan membutuhkan perlindungan hukum yang memadai untuk menjamin kepastian serta keamanan investasi. Sektor pertambangan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Pertambangan mencakup berbagai pengaturan keuangan yang dibuat oleh individu, perusahaan, pemerintah, dan entitas lain yang tertarik untuk memanfaatkan potensi cadangan mineral. Investasi ini dapat berupa saham ekuitas langsung di perusahaan pertambangan, pembelian hak mineral atau royalti atas produksi, pendanaan untuk proyek eksplorasi, atau pengembangan tambang melalui pembiayaan utang atau usaha patungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perlindungan hukum ini mencakup pemberian izin usaha pertambangan, kepastian hukum, perlindungan terhadap hak dan kewajiban investor, serta perlakuan yang adil dan setara antara investor asing dan lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan seperti disharmonisasi regulasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para investor.
Investasi di sektor pertambangan merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun masih menghadapi ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih regulasi dan inkonsistensi perizinan antara tingkat nasional dan daerah, yang berpotensi mengurangi daya tarik investasi asing.Meskipun kerangka hukum telah ada untuk melindungi investor, tantangan praktis dan dampak pencabutan izin tambang secara tiba-tiba dapat menimbulkan keresahan, meski juga berpotensi memperkuat investasi berkelanjutan jika prosedur lingkungan dikelola dengan ketat.Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang seimbang antara aspek hukum dan ekonomi untuk menjamin perlindungan hak investor dan menciptakan lingkungan investasi yang stabil serta dapat dipercaya di sektor pertambangan Indonesia.
Untuk mendukung pertumbuhan investasi di sektor pertambangan Indonesia yang berkelanjutan, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang relevan dan mendesak. Pertama, perlu adanya studi komprehensif mengenai bagaimana disharmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah secara empiris memengaruhi persepsi risiko dan keputusan alokasi modal oleh investor, baik domestik maupun asing, di sektor pertambangan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi secara spesifik titik-titik konflik regulasi dan dampaknya terhadap kepastian hukum, sekaligus menawarkan model harmonisasi regulasi yang adaptif dan efektif untuk meningkatkan kepercayaan investor. Kedua, penting untuk meneliti lebih lanjut sejauh mana integrasi prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kerangka hukum dan praktik operasional pertambangan dapat meningkatkan daya tarik investasi, terutama di tengah isu pencabutan izin berbasis lingkungan. Studi ini dapat menganalisis dampak implementasi ESG terhadap penilaian investor, risiko reputasi perusahaan, serta keberlanjutan operasional tambang, termasuk perbandingan praktik terbaik di tingkat global. Terakhir, perlu dilakukan investigasi mendalam mengenai efektivitas mekanisme perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi investor di sektor pertambangan Indonesia pasca-revisi undang-undang terkait. Penelitian ini bisa mengevaluasi apakah mekanisme yang ada telah memadai dalam melindungi hak-hak investor dari tindakan sepihak atau perubahan kebijakan mendadak, serta mengidentifikasi potensi reformasi hukum atau kelembagaan yang dapat memperkuat jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi para pemodal. Ketiga bidang studi ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan yang lebih kokoh untuk menciptakan iklim investasi pertambangan yang stabil, transparan, dan bertanggung jawab.
| File size | 387.87 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UNKRISUNKRIS Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan sumber daya, peningkatan sinergi antarinstansi, perluasan jaringan kemitraan, serta optimalisasi strategiBerdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan sumber daya, peningkatan sinergi antarinstansi, perluasan jaringan kemitraan, serta optimalisasi strategi
UNJAUNJA Kesimpulan utama menunjukkan adanya disharmoni kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sawit pasca UU Cipta Kerja di Bangka Belitung,Kesimpulan utama menunjukkan adanya disharmoni kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sawit pasca UU Cipta Kerja di Bangka Belitung,
UNIMALUNIMAL Meskipun perhatian terhadap praktik ESG meningkat, sedikit yang diketahui tentang dampak finansial dari kinerja sosial yang buruk. Oleh karena itu, studiMeskipun perhatian terhadap praktik ESG meningkat, sedikit yang diketahui tentang dampak finansial dari kinerja sosial yang buruk. Oleh karena itu, studi
JIMF BIJIMF BI 474 perusahaan publik yang patuh Syariah. Dengan menggunakan regresi data panel, regresi kuantil-pada-kuantil, Granger causality, dan metode FGLS, penelitian474 perusahaan publik yang patuh Syariah. Dengan menggunakan regresi data panel, regresi kuantil-pada-kuantil, Granger causality, dan metode FGLS, penelitian
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara otoritas fatwa (DSN-MUI) dan regulator (OJK) menjadi faktor kunci kesuksesan pengembangan pasar modalPenelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara otoritas fatwa (DSN-MUI) dan regulator (OJK) menjadi faktor kunci kesuksesan pengembangan pasar modal
UNJAUNJA Pengaturan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden pasca penghapusan presidential threshold kembali kepada norma asli UUD NRI Tahun 1945, PencalonanPengaturan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden pasca penghapusan presidential threshold kembali kepada norma asli UUD NRI Tahun 1945, Pencalonan
UNJAUNJA Kebijakan ini merupakan inovasi pemerintah yang memberikan izin tinggal jangka panjang bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. PenelitianKebijakan ini merupakan inovasi pemerintah yang memberikan izin tinggal jangka panjang bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Penelitian
UNJAUNJA Dalam proses pemilu, pelanggaran pemilu seperti pelanggaran politik uang, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan kecurangan dalam perhitunganDalam proses pemilu, pelanggaran pemilu seperti pelanggaran politik uang, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan kecurangan dalam perhitungan
Useful /
GOACADEMICAGOACADEMICA Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajer sumber daya manusia, supervisor atau manajer pemasaran, serta staf marketing yang telah mengikutiData dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajer sumber daya manusia, supervisor atau manajer pemasaran, serta staf marketing yang telah mengikuti
LITERASISAINSLITERASISAINS Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mengintegrasikan aspek konservasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui penerapanKegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mengintegrasikan aspek konservasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui penerapan
UNJAUNJA Peraturan ini menekankan bahwa pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI aktif harus linear dengan implementasinya untuk membatasi ruang gerak mereka, mengingatPeraturan ini menekankan bahwa pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI aktif harus linear dengan implementasinya untuk membatasi ruang gerak mereka, mengingat
UNJAUNJA Namun, dalam konteks peradilan konstitusi, MK kerap kali mengeluarkan putusan yang melampaui permintaan pemohon, dengan alasan untuk mewujudkan keadilanNamun, dalam konteks peradilan konstitusi, MK kerap kali mengeluarkan putusan yang melampaui permintaan pemohon, dengan alasan untuk mewujudkan keadilan