UNJAUNJA
Limbago: Journal of Constitutional LawLimbago: Journal of Constitutional LawPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Pasal 228A dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR. Rumusan masalah penelitian ini meliputi dua hal, yaitu: pertama, apakah Pasal 228A dalam Tata Tertib DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan kedua, apakah Pasal 228A tersebut masih relevan dan perlu dipertahankan untuk diterapkan di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus. Metode ini digunakan untuk menelaah norma hukum positif yang berlaku serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, namun termasuk jenis peraturan lain yang diakui secara konstitusional sebagai pedoman internal dalam menjalankan tugas lembaga. Akan tetapi, keberadaan Pasal 228A dinilai tidak relevan dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Oleh karena itu, Pasal 228A perlu dicabut guna menjaga konsistensi hierarki norma hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta melindungi prinsip independensi lembaga negara sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan secara formal, namun memiliki kekuatan hukum internal.Pasal 228A dinilai tidak relevan karena berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan dan mengganggu prinsip checks and balances.Pencabutan Pasal 228A diperlukan untuk menjaga konsistensi hukum dan independensi lembaga negara.
1. Penelitian lebih lanjut tentang implikasi konstitusional Pasal 228A terhadap prinsip pembagian kekuasaan di Indonesia. 2. Analisis perbandingan antara mekanisme evaluasi pejabat publik di DPR dengan sistem serupa di lembaga negara lain. 3. Studi mengenai dampak pencabutan Pasal 228A terhadap keseimbangan kekuasaan dan transparansi tata kelola lembaga legislatif.
| File size | 397.99 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNKRISUNKRIS Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kinerja BNNP Banten memerlukan penguatan kapasitas organisasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, dukunganKondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kinerja BNNP Banten memerlukan penguatan kapasitas organisasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, dukungan
UNJAUNJA Tumpang tindih kewenangan antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan sebagai penyidik menyebabkan stagnasi penegakan hukum akibat tidak jelasnyaTumpang tindih kewenangan antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan sebagai penyidik menyebabkan stagnasi penegakan hukum akibat tidak jelasnya
UNJAUNJA Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
UNJAUNJA Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya peran strategis pemerintah daerah dalam tata kelola sumber daya alam. Berdasarkan hasil analisis, penelitian iniKondisi ini mengakibatkan berkurangnya peran strategis pemerintah daerah dalam tata kelola sumber daya alam. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Penelitian ini membahas pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah darurat militer di Ukraina, sebuah fenomena yang relevan karena korupsi menjadi ancamanPenelitian ini membahas pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah darurat militer di Ukraina, sebuah fenomena yang relevan karena korupsi menjadi ancaman
UNJAUNJA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus, serta memanfaatkan bahan hukumPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus, serta memanfaatkan bahan hukum
UNJAUNJA Putusan tersebut membawa implikasi penting terhadap struktur kewenangan lembaga ini, yaitu. (1) memperjelas dan menegaskan posisi MK sebagai lembaga yudikatifPutusan tersebut membawa implikasi penting terhadap struktur kewenangan lembaga ini, yaitu. (1) memperjelas dan menegaskan posisi MK sebagai lembaga yudikatif
MKRIMKRI Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yangPenelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yang
Useful /
UNJAUNJA Kondisi ini berawal dari UUD 1945 sebelum amandemen yang mengatur perlunya pengakuan dan penghormatan eksistensi masyarakat hukum adat, namun Pasal 18Kondisi ini berawal dari UUD 1945 sebelum amandemen yang mengatur perlunya pengakuan dan penghormatan eksistensi masyarakat hukum adat, namun Pasal 18
MKRIMKRI Penerapan judicial activism didukung oleh konstitusi, nilai kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan semangat UUD 1945 yang dinamis, serta pentingPenerapan judicial activism didukung oleh konstitusi, nilai kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan semangat UUD 1945 yang dinamis, serta penting
UNTANUNTAN (4) peserta didik yang bisa mengerjakan soal, menjelaskan kepada anggota kelompok lainnya sehingga semua anggota dalam kelompok itu mengerti. ; (5) Guru(4) peserta didik yang bisa mengerjakan soal, menjelaskan kepada anggota kelompok lainnya sehingga semua anggota dalam kelompok itu mengerti. ; (5) Guru
ISI YogyakartaISI Yogyakarta Kreativitas dapat dipelajari dan ditingkatkan. Salah satu cara dalam meningkatkan kreativitas adalah melalui pembelajaran musik. Penelitian ini menggunakanKreativitas dapat dipelajari dan ditingkatkan. Salah satu cara dalam meningkatkan kreativitas adalah melalui pembelajaran musik. Penelitian ini menggunakan