UNJAUNJA
Limbago: Journal of Constitutional LawLimbago: Journal of Constitutional LawPenegakan peraturan daerah merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya di kawasan Tugu Keris hingga Taman Remaja Kotabaru. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini dapat kita ambil rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah Peranan Satpol.PP Jambi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Keris sampai dengan Taman Remaja Kotabaru Berdasarkan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Jambi serta apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan tersebut dan upaya untuk menanggulangi kendala tersebut. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Satpol PP Kota Jambi dalam penegakan Perda tersebut meliputi kegiatan preventif, persuasif, dan represif. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan personel, rendahnya kesadaran hukum para pedagang, serta belum optimalnya fasilitas penataan dan pemberdayaan bagi PKL. Meskipun demikian, Satpol PP telah berupaya melakukan pendekatan humanis melalui sosialisasi dan mediasi kepada para pedagang.
Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak hanya terbatas pada tindakan penertiban, tetapi mencakup pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan humanis.Dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas peran Satpol PP di Kota Jambi.Kurangnya sosialisasi menyebabkan rendahnya pemahaman PKL terhadap hak, kewajiban, serta larangan yang diatur dalam Perda.Hal ini rendahnya kesadaran PKL untuk menaati aturan, yang berdampak pada maraknya pelanggaran di lapangan.Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP pun belum berjalan optimal, ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi meskipun telah dilakukan pengawasan dan teguran.
1. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas metode sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 terhadap PKL, khususnya dalam konteks penggunaan media digital dan pendekatan komunitas. 2. Studi tentang pengaruh faktor ekonomi masyarakat terhadap kesadaran PKL dalam mematuhi peraturan dapat memberikan wawasan baru untuk merancang kebijakan pemberdayaan yang lebih efektif. 3. Penelitian tentang peran masyarakat dalam mendukung penegakan peraturan daerah dapat menghasilkan strategi kolaboratif antara pemerintah dan komunitas untuk meningkatkan kepatuhan PKL terhadap aturan yang berlaku.
- PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA: (Studi Deskriptif... doi.org/10.47080/propatria.v3i2.984PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA Studi Deskriptif doi 10 47080 propatria v3i2 984
- EFEKTIVITAS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG | Jurnal... doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1234EFEKTIVITAS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG Jurnal doi 10 33701 jurnaltatapamong v2i1 1234
- KONTRIBUSI SATPOL PP DALAM PENATAAN PEDAGANG KECIL MANDIRI (PKM) DI TROTOAR PADA MASA PPKM DI WILAYAH... doi.org/10.15408/jko.v3i1.30914KONTRIBUSI SATPOL PP DALAM PENATAAN PEDAGANG KECIL MANDIRI PKM DI TROTOAR PADA MASA PPKM DI WILAYAH doi 10 15408 jko v3i1 30914
- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENJAGA WIBAWA PEMERINTAH DENGAN... ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1588SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENJAGA WIBAWA PEMERINTAH DENGAN ejournal ipdn ac jurnaltatapamong article view 1588
| File size | 392.36 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UNJAUNJA Implikasi yuridisnya menunjukkan adanya disharmoni dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, pertambangan, dan cipta kerja yang kerap mereduksi maknaImplikasi yuridisnya menunjukkan adanya disharmoni dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, pertambangan, dan cipta kerja yang kerap mereduksi makna
UNJAUNJA Perubahan ini berdampak pada kemandirian DKPP dan potensi konflik yurisdiksi dengan PTUN.meskipun putusan DKPP tetap mengikat dalam ranah etik, tindakPerubahan ini berdampak pada kemandirian DKPP dan potensi konflik yurisdiksi dengan PTUN.meskipun putusan DKPP tetap mengikat dalam ranah etik, tindak
UNJAUNJA Sebagai solusinya, penelitian ini mengusulkan Model Harmonisasi Kewenangan Adaptif-Konstitusional (HKAK) dengan empat fitur utama.mekanisme pemerintahanSebagai solusinya, penelitian ini mengusulkan Model Harmonisasi Kewenangan Adaptif-Konstitusional (HKAK) dengan empat fitur utama.mekanisme pemerintahan
UNJAUNJA Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah menilai keserentakan Pemilu Nasional dan Daerah tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, sehingga dipisahkanHasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah menilai keserentakan Pemilu Nasional dan Daerah tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, sehingga dipisahkan
UNJAUNJA Jabatan sipil penting dalam menjalankan fungsi negara, dan ASN sebagai pelayan publik harus menjaga netralitas. Oleh karena itu, evaluasi regulasi secaraJabatan sipil penting dalam menjalankan fungsi negara, dan ASN sebagai pelayan publik harus menjaga netralitas. Oleh karena itu, evaluasi regulasi secara
UNJAUNJA Asas Ultra petita dalam praktik Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia khususnya dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang DasarAsas Ultra petita dalam praktik Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia khususnya dalam perkara pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
UNJAUNJA Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Politik dan PSSI adalah organisasi yang dibiayai dari APBN dan APBD, sehingga pengaturan larangan rangkap jabatanHasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Politik dan PSSI adalah organisasi yang dibiayai dari APBN dan APBD, sehingga pengaturan larangan rangkap jabatan
UNJAUNJA Penerbitan SEMA yang berpotensi mengubah ketentuan hukum berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistemPenerbitan SEMA yang berpotensi mengubah ketentuan hukum berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem
Useful /
UNJAUNJA Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menghadirkan penafsiran baru terkait kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa memungutPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menghadirkan penafsiran baru terkait kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa memungut
UNJAUNJA Ketiga, bukti komparatif dari sistem presidensial Amerika Latin dan keseimbangan triadik yang direkalibrasi mengkonfirmasi bahwa kerentanan antaramandemenKetiga, bukti komparatif dari sistem presidensial Amerika Latin dan keseimbangan triadik yang direkalibrasi mengkonfirmasi bahwa kerentanan antaramandemen
UNJAUNJA Keterbatasan ini menghambat kemampuan Pengadilan HAM dalam menangani kompleksitas kasus lain seperti kejahatan perang dan penghilangan orang secara paksa.Keterbatasan ini menghambat kemampuan Pengadilan HAM dalam menangani kompleksitas kasus lain seperti kejahatan perang dan penghilangan orang secara paksa.
UNJAUNJA Masyarakat menganggap e-voting rentan terhadap manipulasi dan kurang transparan, sehingga menolak penggunaannya dan menyebabkan pembatalan pelaksanaanMasyarakat menganggap e-voting rentan terhadap manipulasi dan kurang transparan, sehingga menolak penggunaannya dan menyebabkan pembatalan pelaksanaan