UNJAUNJA
Limbago: Journal of Constitutional LawLimbago: Journal of Constitutional LawPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara e-voting di Desa Senaning, Kabupaten Batanghari, serta menelaah dampaknya terhadap prinsip-prinsip demokrasi di tingkat desa. Meskipun pada awalnya Desa Senaning direncanakan mengikuti Pilkades serentak tahun 2024 menggunakan sistem e-voting, kebijakan tersebut tidak terlaksana. Penolakan dari masyarakat muncul akibat rendahnya literasi digital, minimnya sosialisasi, serta kekhawatiran terhadap potensi kecurangan dalam sistem elektronik. Akibatnya, kepala desa ditunjuk langsung oleh camat, tanpa melalui mekanisme pemilihan oleh warga. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap 10 warga Desa Senaning. Hasil temuan menunjukkan tiga implikasi utama dari tidak dilaksanakannya e-voting: (1) pelanggaran terhadap asas demokrasi desa karena hak memilih diabaikan; (2) timbulnya apatisme politik dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa; dan (3) menguatnya dominasi elit lokal yang menyebabkan lemahnya partisipasi warga dalam tata kelola desa. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kesiapan sosial dan teknologi sebelum penerapan e-voting, dengan menekankan perlunya sosialisasi menyeluruh, pelibatan aktif masyarakat, serta pengawasan yang transparan agar kebijakan digital dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang partisipatif dan inklusif.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa secara e-voting di Desa Senaning, Kabupaten Batanghari, dapat disimpulkan bahwa kebijakan e-voting tidak berjalan sesuai rencana akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem tersebut dan minimnya sosialisasi dari pihak terkait.Masyarakat menganggap e-voting rentan terhadap manipulasi dan kurang transparan, sehingga menolak penggunaannya dan menyebabkan pembatalan pelaksanaan sistem elektronik tersebut.Akibat dari pembatalan ini adalah terabaikannya prinsip-prinsip demokrasi di tingkat desa, karena kepala desa akhirnya ditunjuk oleh camat, bukan dipilih langsung oleh warga.Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan publik dan mencederai asas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa, yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi dalam demokrasi sangat tergantung pada kesiapan teknis maupun sosial masyarakat.
Untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif dan edukasi tentang sistem e-voting. Selain itu, pemerintah harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa, termasuk menghindari praktik penunjukan langsung oleh pejabat tanpa melalui mekanisme pemilihan umum yang sah. Regulasi teknis yang jelas, kesiapan infrastruktur, dan pembinaan terhadap masyarakat menjadi syarat mutlak sebelum e-voting diterapkan secara luas di desa-desa. Dengan demikian, implementasi teknologi dalam demokrasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip partisipatif dan inklusif.
| File size | 325.91 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UNKRISUNKRIS Model tata kelola yang direkomendasikan menempatkan kelembagaan adat sebagai fondasi, diperkuat kolaborasi multiaktor, penguatan kapasitas dan regulasi,Model tata kelola yang direkomendasikan menempatkan kelembagaan adat sebagai fondasi, diperkuat kolaborasi multiaktor, penguatan kapasitas dan regulasi,
UNKRISUNKRIS Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
UNJAUNJA Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Satpol PP Kota Jambi dalam penegakan Perda tersebut meliputi kegiatan preventif, persuasif, dan represif. DalamHasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Satpol PP Kota Jambi dalam penegakan Perda tersebut meliputi kegiatan preventif, persuasif, dan represif. Dalam
UNJAUNJA Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, tulisan ini menganalisis dasar hukum dalamMelalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, tulisan ini menganalisis dasar hukum dalam
IAIN MADURAIAIN MADURA Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa agama telah dieksploitasi untuk tujuan politik, mengancam kebebasan berekspresi dan berkumpul dalam demokrasi,Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa agama telah dieksploitasi untuk tujuan politik, mengancam kebebasan berekspresi dan berkumpul dalam demokrasi,
UNJAUNJA (1) memperjelas dan menegaskan posisi MK sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan sah dalam menangani sengketa hasil Pilkada. (2) mengukuhkan(1) memperjelas dan menegaskan posisi MK sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan sah dalam menangani sengketa hasil Pilkada. (2) mengukuhkan
UNJAUNJA Dalam proses pemilu, pelanggaran pemilu seperti pelanggaran politik uang, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan kecurangan dalam perhitunganDalam proses pemilu, pelanggaran pemilu seperti pelanggaran politik uang, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan kecurangan dalam perhitungan
UNJAUNJA Implikasi hukum dari rangkap jabatan Menteri adalah timbulnya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, di mana Menteri dapat menggunakan fasilitasImplikasi hukum dari rangkap jabatan Menteri adalah timbulnya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, di mana Menteri dapat menggunakan fasilitas
Useful /
IAIN MADURAIAIN MADURA Sebagai wilayah yang menerapkan hukum Syariah, Aceh memiliki Qānūn Jināyah berdasarkan prinsip Syariah. Namun, aksesibilitas platform digital yang meningkatSebagai wilayah yang menerapkan hukum Syariah, Aceh memiliki Qānūn Jināyah berdasarkan prinsip Syariah. Namun, aksesibilitas platform digital yang meningkat
POLMEDPOLMED Keripik singkong paling tipis (1 mm) menunjukkan nilai kerenyahan tertinggi (energi dan kemiringan terendah, jaggedness tertinggi), sedangkan keripikKeripik singkong paling tipis (1 mm) menunjukkan nilai kerenyahan tertinggi (energi dan kemiringan terendah, jaggedness tertinggi), sedangkan keripik
UNJAUNJA Sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidakSehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak
UNUDUNUD Menggunakan pendekatan fenomenologis, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, diskusi, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa integrasiMenggunakan pendekatan fenomenologis, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, diskusi, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa integrasi