UNKRISUNKRIS
PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public AffairsPANDITA: Interdisciplinary Journal of Public AffairsPengembangan ekowisata berbasis masyarakat adat memerlukan tata kelola yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, pelestarian budaya, konservasi lingkungan, dan kewenangan kelembagaan lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola kolaboratif ekowisata berbasis masyarakat adat dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan diskusi terbatas dengan tokoh adat, pemerintah desa, pemerintah daerah, masyarakat lokal, akademisi, dan aktor pendukung pariwisata. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kasepuhan Karang memiliki modal ekowisata yang kuat melalui kearifan lokal, pengelolaan hutan adat, ritual budaya, dan partisipasi masyarakat. Namun, pengembangannya masih menghadapi kendala berupa koordinasi antaraktor yang belum optimal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum kuatnya integrasi kebijakan formal dengan aturan adat, serta risiko tekanan lingkungan dan komersialisasi budaya. Tata kelola kolaboratif menjadi kunci untuk memperkuat peran lembaga adat, pemerintah, SABAKI, Pokdarwis, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pembagian manfaat ekowisata. Penelitian ini merekomendasikan model pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat adat yang menekankan kolaborasi kelembagaan, perlindungan etnoekologi, penguatan kapasitas lokal, pengendalian daya dukung destinasi, dan inovasi produk wisata yang tetap sesuai dengan nilai adat dan prinsip keberlanjutan.
Kasepuhan Karang memiliki potensi ekowisata kuat berbasis masyarakat adat, namun menghadapi stagnasi kelembagaan karena koordinasi, kapasitas, dan integrasi kebijakan yang belum optimal, sehingga perlu penguatan tata kelola menuju rejuvenation.Praktik tata kelola kolaboratif telah melibatkan berbagai aktor, tetapi memerlukan pembagian peran yang lebih jelas, koordinasi berkelanjutan, dan integrasi aturan adat-kebijakan formal.Model tata kelola yang direkomendasikan menempatkan kelembagaan adat sebagai fondasi, diperkuat kolaborasi multiaktor, penguatan kapasitas dan regulasi, serta pengendalian daya dukung untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang melestarikan budaya dan lingkungan serta menyejahterakan masyarakat lokal.
Melihat pentingnya tata kelola kolaboratif dalam ekowisata berbasis masyarakat adat, penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas model tata kelola yang direkomendasikan dalam paper ini, misalnya melalui studi longitudinal untuk mengukur dampak implementasinya terhadap penguatan kapasitas lokal, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan di Kasepuhan Karang. Studi ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan kolaborasi pentahelix secara nyata. Selain itu, mengingat tantangan dalam promosi digital dan keterlibatan pemuda, bagaimana teknologi digital seperti realitas virtual (VR) atau platform media sosial dapat dimanfaatkan secara inovatif untuk mempromosikan ekowisata Kasepuhan Karang, sekaligus melibatkan generasi muda dalam pelestarian budaya dan pengelolaan destinasi, menjadi pertanyaan penelitian yang relevan. Penelitian ini bisa meninjau adopsi teknologi oleh komunitas dan dampaknya terhadap daya tarik wisata serta partisipasi aktif kaum muda. Terakhir, untuk mengatasi integrasi kebijakan formal dengan aturan adat, riset mendalam diperlukan untuk menganalisis mekanisme negosiasi, membangun kepercayaan, dan menyelesaikan konflik kepentingan antara lembaga adat dan pemerintah dalam pengelolaan ekowisata. Studi kasus komparatif dengan destinasi masyarakat adat lain dapat memberikan wawasan mengenai praktik terbaik dalam menciptakan kerangka hukum yang harmonis dan adaptif, sehingga pengelolaan ekowisata dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai lokal serta peraturan yang berlaku.
| File size | 1.22 MB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
UNKRISUNKRIS Temuan ini menegaskan bahwa kondisi psikologis, khususnya keyakinan diri, memiliki peran sentral dalam mendorong keterlibatan sosial mahasiswa di lingkunganTemuan ini menegaskan bahwa kondisi psikologis, khususnya keyakinan diri, memiliki peran sentral dalam mendorong keterlibatan sosial mahasiswa di lingkungan
UNKRISUNKRIS Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kerja yang positif mampu mendukung peningkatan efektivitas kinerja aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kerja yang positif mampu mendukung peningkatan efektivitas kinerja aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik.
UNKRISUNKRIS Pengembangan pariwisata di kawasan ini memiliki potensi ekonomi yang besar, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalamPengembangan pariwisata di kawasan ini memiliki potensi ekonomi yang besar, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam
UNKRISUNKRIS Efektivitas pengelolaan program menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutanEfektivitas pengelolaan program menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan
UNJAUNJA Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni vertikal antara regulasi pusat dan daerah, terutama dalam hal perizinan dan pengawasan usaha perkebunanHasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni vertikal antara regulasi pusat dan daerah, terutama dalam hal perizinan dan pengawasan usaha perkebunan
UNJAUNJA Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa secara e-voting di Desa Senaning, Kabupaten Batanghari, dapat disimpulkanBerdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa secara e-voting di Desa Senaning, Kabupaten Batanghari, dapat disimpulkan
UNANDUNAND Prinsip-prinsip kerjasama, prinsip-prinsip keadilan dalam sistem distribusi panen, dan sistem hukum dalam bentuk sanksi adat terhadap anggota komunitasPrinsip-prinsip kerjasama, prinsip-prinsip keadilan dalam sistem distribusi panen, dan sistem hukum dalam bentuk sanksi adat terhadap anggota komunitas
UNJAUNJA Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam pencegahan pelanggaran pemilu telah diatur kuat secara normatif dan teknis, diimplementasikan melalui sosialisasi,Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam pencegahan pelanggaran pemilu telah diatur kuat secara normatif dan teknis, diimplementasikan melalui sosialisasi,
Useful /
UNJAUNJA Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terhadap kewenangan MK, menghapus dualisme antaraHasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terhadap kewenangan MK, menghapus dualisme antara
UNJAUNJA Penelitian ini menggunakan meetode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkanPenelitian ini menggunakan meetode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan
UNJAUNJA Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keterwakilan perempuan melalui Obligation Of Conduct, sehingga perlu melakukan upaya konkret untuk meningkatkanNegara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keterwakilan perempuan melalui Obligation Of Conduct, sehingga perlu melakukan upaya konkret untuk meningkatkan
YAYASANCECYAYASANCEC The discussion indicates that the success of oversight depends heavily on the consistent implementation of strategic management and the internalizationThe discussion indicates that the success of oversight depends heavily on the consistent implementation of strategic management and the internalization