UNJAUNJA
Limbago: Journal of Constitutional LawLimbago: Journal of Constitutional LawSebuah sistem hukum yang berjenjang dan saling bersinergi satu sama lain, dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh mengandung muatan yang menyalahi peraturan di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan adanya SEMA yang menganulir atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang lebih tinggi. Fokus pada penelitian ini adalah untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menganulir atau bertentangan dengan Undang-Undang dan apa implikasi dari diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung yang menganulir keberlakuan undang-undang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, serta berbagai literatur hukum terkait untuk memahami kedudukan SEMA dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga mengeksplorasi doktrin hukum, yurisprudensi, dan pendapat ahli yang relevan dengan kedudukan SEMA, serta bagaimana penerapannya di lapangan oleh badan peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum untuk menganulir atau bertentangan dengan Undang-Undang, karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang berada pada posisi yang lebih tinggi dan lebih mengikat daripada SEMA. Implikasi dari penerbitan SEMA yang berpotensi menganulir ketentuan Undang-Undang adalah adanya potensi ketidakpastian hukum dan penurunan kredibilitas sistem peradilan, karena masyarakat dan pihak yang terlibat dalam proses hukum dapat merasa kebingungan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, SEMA seharusnya hanya berfungsi sebagai pedoman atau klarifikasi teknis dalam pelaksanaan Undang-Undang dan bukan sebagai instrumen yang dapat mengubah atau membatalkan ketentuan yang lebih tinggi.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak memiliki kekuatan hukum untuk menganulir atau bertentangan dengan Undang-Undang karena posisinya berada di bawah hierarki peraturan perundang-undangan.Penerbitan SEMA yang berpotensi mengubah ketentuan hukum berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.SEMA sebaiknya hanya digunakan sebagai pedoman teknis dalam implementasi hukum, bukan sebagai alat untuk mengubah ketentuan yang lebih tinggi.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak SEMA terhadap konsistensi putusan pengadilan di berbagai wilayah Indonesia untuk memastikan penerapan hukum yang adil. Selain itu, analisis perbandingan antara SEMA dengan peraturan perundang-undangan lainnya dapat dilakukan untuk mengidentifikasi celah hukum yang mungkin muncul. Terakhir, studi tentang peran SEMA dalam konteks kebijakan hukum nasional dapat dikembangkan untuk memperkuat dasar hukumnya dan meminimalkan konflik dengan peraturan yang lebih tinggi.
| File size | 441.43 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNJAUNJA Kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik bagi studi hukum tata negara, pemahaman kritis tentang judicial activism, dan rekomendasiKegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik bagi studi hukum tata negara, pemahaman kritis tentang judicial activism, dan rekomendasi
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR E‑mediasi memperluas akses ke keadilan dan memberikan penyelesaian sengketa yang efisien, terutama bagi pelaku bisnis dan lembaga. Dari perspektif hukumE‑mediasi memperluas akses ke keadilan dan memberikan penyelesaian sengketa yang efisien, terutama bagi pelaku bisnis dan lembaga. Dari perspektif hukum
IJBLEIJBLE 1714 K/Pdt. Sus-Pailit/2022. Menggunakan pendekatan hukum normatif dikombinasikan dengan analisis jurisprudensial, studi ini mengevaluasi alasan putusan1714 K/Pdt. Sus-Pailit/2022. Menggunakan pendekatan hukum normatif dikombinasikan dengan analisis jurisprudensial, studi ini mengevaluasi alasan putusan
UNJAUNJA Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan personel, rendahnya kesadaran hukum para pedagang, serta belum optimalnyaDalam pelaksanaannya, Satpol PP menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan personel, rendahnya kesadaran hukum para pedagang, serta belum optimalnya
UNJAUNJA Oleh karena itu, Pasal 228A perlu dicabut guna menjaga konsistensi hierarki norma hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta melindungi prinsip independensiOleh karena itu, Pasal 228A perlu dicabut guna menjaga konsistensi hierarki norma hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta melindungi prinsip independensi
UNJAUNJA Pembatasan tersebut juga dapat bersifat diskriminatif, melanggar hak politik warga negara (Pasal 43 ayat (1) UU HAM), dan belum dapat dibenarkan secaraPembatasan tersebut juga dapat bersifat diskriminatif, melanggar hak politik warga negara (Pasal 43 ayat (1) UU HAM), dan belum dapat dibenarkan secara
UTBUTB Penelitian mengeksplorasi bagaimana mekanisme yang membatasi saat ini menghambat partisipasi warga negara dalam pengawasan demokratis dan berpotensi mengancamPenelitian mengeksplorasi bagaimana mekanisme yang membatasi saat ini menghambat partisipasi warga negara dalam pengawasan demokratis dan berpotensi mengancam
UNJAUNJA Penelitian ini membahas pengisian jabatan sipil oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif, khususnya di Kementerian/Lembaga, dalam perspektifPenelitian ini membahas pengisian jabatan sipil oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif, khususnya di Kementerian/Lembaga, dalam perspektif
Useful /
SARAUINSTITUTESARAUINSTITUTE Masing-masing sistem hukum memiliki karakteristik dan asas tersendiri, dimana hukum positif cenderung menekankan kepastian hukum dan pembagian berdasarkanMasing-masing sistem hukum memiliki karakteristik dan asas tersendiri, dimana hukum positif cenderung menekankan kepastian hukum dan pembagian berdasarkan
UTBUTB Penelitian ini merekomendasikan strategi inklusif meliputi layanan digital, opsi pendaftaran manual, pengembangan aplikasi ramah lansia, serta pelatihanPenelitian ini merekomendasikan strategi inklusif meliputi layanan digital, opsi pendaftaran manual, pengembangan aplikasi ramah lansia, serta pelatihan
UNJAUNJA Hal ini menunjukkan bahwa peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda perlu terus diperkuat dan ditingkatkan.Hal ini menunjukkan bahwa peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda perlu terus diperkuat dan ditingkatkan.
SARAUINSTITUTESARAUINSTITUTE Implikasi kebijakan yang dapat diterapkan antara lain perlunya penegakan penegakan hukum, peningkatan kapasitas pengawas data, serta harmonisasi regulasiImplikasi kebijakan yang dapat diterapkan antara lain perlunya penegakan penegakan hukum, peningkatan kapasitas pengawas data, serta harmonisasi regulasi