UNJAUNJA
Limbago: Journal of Constitutional LawLimbago: Journal of Constitutional LawPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda; untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh langsung dari orang atau masyarakat dengan melalui tahapan penelitian langsung ke lapangan dan dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi telah berperan dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala baik kendala secara teknis maupun kendala non teknis. Aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi masih tidak efektif, dikarenakan dalam pelaksanaannya masih belum terdapat sanksi, dan sebelumnya belum pernah dilakukan sosialisasi dari Kemendagri terkait penggunaan aplikasi e-Perda, sehingga dalam pelaksanaannya masih ada beberapa fitur yang tidak berjalan secara efektif.
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi telah melaksanakan perannya dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda, sehingga peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda telah tercapai, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala baik secara teknis maupun non teknis.Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi telah melakukan koordinasi, meskipun belum optimal.Hal ini menunjukkan bahwa peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda perlu terus diperkuat dan ditingkatkan.Berdasarkan penelitian, efektivitas aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dinilai tidak efektif.Kelemahan dalam implementasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keberlanjutan penggunaan aplikasi akan terhenti setelah berakhirnya masa jabatan Pj Wali Kota Jambi.Karena berdasarkan penelitian, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi memiliki ketidakmampuan menjalankan aplikasi e-Perda setelah berakhirnya masa jabatan Pj Wali Kota Jambi, yang mungkin disebabkan oleh permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) atau faktor lainnya.Aplikasi e-Perda masih membutuhkan perbaikan secara menyeluruh dari Kemendagri untuk dapat berfungsi efektif, karena Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi tidak memiliki kewenangan untuk memperbaiki permasalahan pada aplikasi e-Perda.Penerapan sistem punish and reward juga disarankan dalam pelaksanaan aplikasi e-Perda.
Untuk meningkatkan efektivitas aplikasi e-Perda di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi, disarankan agar Kemendagri segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem aplikasi, khususnya pada fitur-fitur yang belum optimal dan aksesibilitas aplikasi agar dapat digunakan dengan lebih lancar dan cepat. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya penggunaan aplikasi e-Perda. Kemendagri juga perlu menerapkan sistem pemberian sanksi (punishment), serta memberikan penghargaan (reward) kepada pemerintah daerah, guna mendorong motivasi dan memastikan keberlanjutan penggunaan aplikasi e-Perda. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi perlu meningkatkan efektivitas koordinasi dengan pihak terkait, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk mendorong pengembangan dan penyempurnaan fitur aplikasi e-Perda, yang saat ini belum optimal dalam aplikasi. Selain itu, Kemendagri perlu melakukan upaya perbaikan pada aspek teknis maupun non teknis. Dengan begitu, diharapkan implementasi aplikasi e-Perda dapat berjalan lebih optimal, mendukung kelancaran komunikasi dan koordinasi antar instansi, serta memperkuat peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi.
| File size | 337.19 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNJAUNJA Penelitian ini menganalisis konstitusionalisasi hak masyarakat adat pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan implikasiPenelitian ini menganalisis konstitusionalisasi hak masyarakat adat pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan implikasi
UNJAUNJA Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. HasilMetode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Hasil
UNJAUNJA Pemilihan Umum adalah sarana konstitusional bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan secara langsung, dengan memilih wakil-wakil mereka di lembagaPemilihan Umum adalah sarana konstitusional bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan secara langsung, dengan memilih wakil-wakil mereka di lembaga
UNJAUNJA Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi UU Minerba menunjukkan adanya ketidakaturan hukum yang bersifat sistemik serta merekomendasikan perlunya prosesPenelitian ini menyimpulkan bahwa revisi UU Minerba menunjukkan adanya ketidakaturan hukum yang bersifat sistemik serta merekomendasikan perlunya proses
UNJAUNJA Meskipun demikian, Satpol PP telah berupaya melakukan pendekatan humanis melalui sosialisasi dan mediasi kepada para pedagang. Peran Satuan Polisi PamongMeskipun demikian, Satpol PP telah berupaya melakukan pendekatan humanis melalui sosialisasi dan mediasi kepada para pedagang. Peran Satuan Polisi Pamong
SARAUINSTITUTESARAUINSTITUTE Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman dan mendukung proses pembentukan karakter justru sering kali menjadi tempat terjadinya pelanggaranLingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman dan mendukung proses pembentukan karakter justru sering kali menjadi tempat terjadinya pelanggaran
UNJAUNJA Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Politik dan PSSI adalah organisasi yang dibiayai dari APBN dan APBD, sehingga pengaturan larangan rangkap jabatanHasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Politik dan PSSI adalah organisasi yang dibiayai dari APBN dan APBD, sehingga pengaturan larangan rangkap jabatan
UNJAUNJA Kontribusi utama adalah pemahaman tentang peran negara dalam memenuhi kewajiban hak asasi manusia terkait dengan perempuan dalam politik. Melalui perspektifKontribusi utama adalah pemahaman tentang peran negara dalam memenuhi kewajiban hak asasi manusia terkait dengan perempuan dalam politik. Melalui perspektif
Useful /
UNJAUNJA Pengaturan pengisian jabatan Jaksa Agung dalam UU No. 11 Tahun 2021 belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai karena hanya menekankan pada syaratPengaturan pengisian jabatan Jaksa Agung dalam UU No. 11 Tahun 2021 belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai karena hanya menekankan pada syarat
UNJAUNJA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat serta kendala dalam penerapannya di masyarakat. Metode penelitianPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat serta kendala dalam penerapannya di masyarakat. Metode penelitian
UNJAUNJA Namun, praktik pelaksanaannya sering menghadapi hambatan koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan, seperti pada kasus Paniai tahun 2014 di Papua. PenelitianNamun, praktik pelaksanaannya sering menghadapi hambatan koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan, seperti pada kasus Paniai tahun 2014 di Papua. Penelitian
UNJAUNJA Akibatnya, kepala desa ditunjuk langsung oleh camat, tanpa melalui mekanisme pemilihan oleh warga. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan teknikAkibatnya, kepala desa ditunjuk langsung oleh camat, tanpa melalui mekanisme pemilihan oleh warga. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan teknik