UNJAUNJA
Limbago: Journal of Constitutional LawLimbago: Journal of Constitutional LawIndonesia, sebagai negara hukum, menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam pengisian jabatan pejabat publik strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengisian jabatan Jaksa Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 serta implikasinya terhadap independensi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif-analitis melalui teknik penafsiran gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengisian jabatan Jaksa Agung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 belum memberikan kepastian hukum yang memadai karena hanya menekankan syarat formil tanpa mengatur kualifikasi substantif dan mekanisme seleksi yang transparan.
Pengaturan pengisian jabatan Jaksa Agung dalam UU No.11 Tahun 2021 belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai karena hanya menekankan pada syarat formil tanpa mengatur kualifikasi substantif, rekam jejak karier yang spesifik di bidang kejaksaan, serta mekanisme seleksi yang transparan.Pengisian jabatan Jaksa Agung merupakan manifestasi dari sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas jabatan-jabatan menteri dan setingkat menteri.Implikasi dari pengisian jabatan Jaksa Agung berbanding lurus dengan kinerja penegakan hukum dari kejaksaan serta tingkat independensi lembaga Kejaksaan itu sendiri.Ketika Jaksa Agung memiliki latar belakang politik yang kuat, kinerja kejaksaan cenderung mengalami tebang pilih dalam penanganan perkara, khususnya pada kasus korupsi yang melibatkan anggota politik atau kebijakan pemerintah.Independensi bukan sekadar kebebasan dari perintah Presiden, melainkan kebebasan dari kepentingan golongan yang memungkinkan Jaksa Agung menjalankan fungsi pengendali perkara secara murni demi keadilan.
Untuk memperkuat independensi Kejaksaan, perlu dilakukan revisi pada Undang-Undang Kejaksaan di Pasal 20 dengan memasukkan kualifikasi yang lebih ketat seperti pengalaman minimum sebagai jaksa karier atau memiliki rekam jejak integritas yang teruji melalui proses fit and proper test yang terbuka. Selain itu, proses pengisian jabatan Jaksa Agung sebaiknya tidak lagi menjadi hak prerogatif mutlak Presiden, melainkan melibatkan lembaga legislatif (DPR) dalam proses seleksi atau memberikan ruang bagi komisi independen untuk memberikan rekomendasi. Disarankan pula agar jabatan Jaksa Agung memiliki masa jabatan tetap (misalnya 5 tahun) untuk mengurangi tekanan politik dan kepentingan kelompok tertentu.
| File size | 264.08 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNJAUNJA Sementara itu, Meksiko memperkuat perlindungan hak melalui juicio de amparo dan pembentukan preseden mengikat yang progresif secara bertahap. BerdasarkanSementara itu, Meksiko memperkuat perlindungan hak melalui juicio de amparo dan pembentukan preseden mengikat yang progresif secara bertahap. Berdasarkan
UNJAUNJA Namun, keduanya memiliki persamaan karena menguji norma dan menggunakan dasar legal standing yang sama berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.Namun, keduanya memiliki persamaan karena menguji norma dan menggunakan dasar legal standing yang sama berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.
UNJAUNJA Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum adat berfungsi dalam pengelolaan tanah ulayat dan bagaimana hal itu berhubungan denganTujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum adat berfungsi dalam pengelolaan tanah ulayat dan bagaimana hal itu berhubungan dengan
UNJAUNJA Perkembangan media sosial telah memperluas ruang kebebasan berpendapat, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran terhadap kehormatanPerkembangan media sosial telah memperluas ruang kebebasan berpendapat, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran terhadap kehormatan
UNJAUNJA Proses legislasi yang tidak transparan dan kurang partisipasi publik mengurangi kepastian hukum dan merugikan lingkungan serta masyarakat. Diperlukan perbaikanProses legislasi yang tidak transparan dan kurang partisipasi publik mengurangi kepastian hukum dan merugikan lingkungan serta masyarakat. Diperlukan perbaikan
UNESUNES Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu pelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat denganPenelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu pelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan
NEOLECTURANEOLECTURA Dan bagaimana analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi putusan mahkamah agung nomor 2298 K/Pid.Dan bagaimana analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi putusan mahkamah agung nomor 2298 K/Pid.
UNCMUNCM Pelanggaran kode etik di kalangan jaksa semakin meningkat, didorong oleh berbagai faktor seperti tekanan eksternal, kesempatan korupsi, dan lingkunganPelanggaran kode etik di kalangan jaksa semakin meningkat, didorong oleh berbagai faktor seperti tekanan eksternal, kesempatan korupsi, dan lingkungan
Useful /
UNJAUNJA Penafsiran Mahkamah terhadap frasa tanpa memungut biaya menegaskan bahwa kewajiban negara dalam pembiayaan pendidikan dasar tidak boleh dibatasi hanyaPenafsiran Mahkamah terhadap frasa tanpa memungut biaya menegaskan bahwa kewajiban negara dalam pembiayaan pendidikan dasar tidak boleh dibatasi hanya
UNJAUNJA Meskipun telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan kebebasan berpendapat masih menghadapi berbagai tantangan,Meskipun telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan kebebasan berpendapat masih menghadapi berbagai tantangan,
UNESUNES Pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana disertai dengan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan, sebagaimana diaturPemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana disertai dengan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan, sebagaimana diatur
UNESUNES Pertimbangan hakim penggunaan kewenangan ex officio hakim terhadap pemberian nafkah anak dalam putusan hakim pada Pengadilan Agama Solok menunjukkan adanyaPertimbangan hakim penggunaan kewenangan ex officio hakim terhadap pemberian nafkah anak dalam putusan hakim pada Pengadilan Agama Solok menunjukkan adanya