UNESUNES
Ekasakti Legal Science JournalEkasakti Legal Science JournalPenelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan praktik dan prosedur hukum antara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Oditur Militer dalam penanganan perkara koneksitas. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu pelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Oditur Militer dalam penanganan perkara koneksitas, serta kendala yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi koordinasi fungsional tersebut. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum dengan Oditur Militer mengalami perbedaan dalam proses hukum, prosedur, dan peradilan di masing-masing lingkungan pengadilan. Kendala yang ditemui terbagi menjadi dua aspek: aspek yuridis, yaitu penyidik kepolisian tidak menyertakan Pasal 55 KUHP dalam dakwaan meskipun keterlibatan terdakwa sipil dan TNI jelas; dan aspek non-yuridis, yaitu kesulitan menghadirkan saksi ahli dari keluarga korban karena keterbatasan finansial dan trauma mendalam. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa koordinasi fungsional belum berjalan optimal, sehingga Asisten Pidana Militer berperan memberikan dukungan, evaluasi, dan masukan antarlembaga penegak hukum untuk menghindari disparitas hukum.
Pelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer dalam penanganan perkara koneksitas mengalami hambatan dalam kesatuan tindakan akibat perbedaan prosedur hukum antara peradilan umum dan peradilan militer.Kendala yuridis utama terletak pada tidak dimasukkannya Pasal 55 KUHP dalam dakwaan, padahal keterlibatan bersama antara sipil dan TNI telah jelas, sedangkan kendala non-yuridis terkait kesulitan menghadirkan saksi ahli dari keluarga korban karena faktor sosial-ekonomi dan trauma.Untuk menghindari disparitas hukum, peran Asisten Pidana Militer sebagai penghubung teknis perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana mekanisme koordinasi teknis antara Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer dapat distandardisasi dalam bentuk protokol bersama yang mengintegrasikan prosedur hukum peradilan umum dan militer, sehingga meminimalkan ketidaksesuaian tahapan penyidikan hingga penuntutan. Selain itu, perlu diteliti dampak dari keterbatasan sosial-ekonomi keluarga korban terhadap kelancaran persidangan perkara koneksitas, khususnya terkait kesiapan sistem pendukung seperti bantuan finansial atau akomodasi saksi dari daerah terpencil, agar keadilan tidak terhambat oleh faktor di luar hukum. Terakhir, studi dapat mengembangkan model kelembagaan yang mengintegrasikan peran Asisten Pidana Militer sebagai mediator tetap dengan kewenangan resmi untuk mengatur jadwal, komunikasi, dan pemenuhan bukti antarlembaga, sehingga koordinasi tidak lagi bersifat ad hoc tetapi menjadi sistem yang terstruktur, berkelanjutan, dan terukur dalam penanganan perkara koneksitas.
| File size | 441.34 KB |
| Pages | 9 |
| Short Link | https://juris.id/p-13B |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNESUNES Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pencabutan program integrasi terhadap klien pengulangan tindak pidana di Bapas Kelas I Padang, hambatan yang dihadapi,Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pencabutan program integrasi terhadap klien pengulangan tindak pidana di Bapas Kelas I Padang, hambatan yang dihadapi,
IAINPTKIAINPTK Artikel ini membahas dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia sebagaimana tercermin dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait isu ibadah,Artikel ini membahas dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia sebagaimana tercermin dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait isu ibadah,
UINUIN Artikel ini menelusuri kerangka hukum dan spiritual Jamaah Tabligh (JT) di Indonesia yang bersifat diam-diam namun terstruktur, berdasarkan observasi lapangan,Artikel ini menelusuri kerangka hukum dan spiritual Jamaah Tabligh (JT) di Indonesia yang bersifat diam-diam namun terstruktur, berdasarkan observasi lapangan,
NEOLECTURANEOLECTURA Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukumPendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum
GRAHAMITRAGRAHAMITRA Berdasarkan jumlah node yang di input kan agar dapat menemukan jalur yang terpendek untuk dilalui dengan menerapkan sistem komputerasasi pada pencarianBerdasarkan jumlah node yang di input kan agar dapat menemukan jalur yang terpendek untuk dilalui dengan menerapkan sistem komputerasasi pada pencarian
UNSURIUNSURI Peran jaksa dalam penerapan kebijakan diversi dalam tahap penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu sebagai fasilitator, yang memberi pandanganPeran jaksa dalam penerapan kebijakan diversi dalam tahap penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu sebagai fasilitator, yang memberi pandangan
UINUIN Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah bagi para ulama yang memberikan bimbingan bagi umat Islam dalam bentuk fatwa tentang situasi tertentu yangMajelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah bagi para ulama yang memberikan bimbingan bagi umat Islam dalam bentuk fatwa tentang situasi tertentu yang
UNISMAUNISMA Karena kewenangan Deponering yang dimiliki oleh Jaksa Agung bersifat final dan tidak memiliki upaya hukum, dan apabila kewenangan Jaksa Agung untuk mendeponirKarena kewenangan Deponering yang dimiliki oleh Jaksa Agung bersifat final dan tidak memiliki upaya hukum, dan apabila kewenangan Jaksa Agung untuk mendeponir
Useful /
LITERASISAINSLITERASISAINS Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau menganalisis pengaruh harga, produk dan lokasi terhadap loyalitas konsumen pada CV. Triple Delapan GroupTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau menganalisis pengaruh harga, produk dan lokasi terhadap loyalitas konsumen pada CV. Triple Delapan Group
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Chudori terdiri dari nilai rela berkorban, nilai persatuan, nilai harga menghargai, nilai pantang menyerah, dan nilai kerja sama. Hasil penelitian iniChudori terdiri dari nilai rela berkorban, nilai persatuan, nilai harga menghargai, nilai pantang menyerah, dan nilai kerja sama. Hasil penelitian ini
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanan tindakan, observasi atau pengamatan dan refleksi. Analisis data yang digunakan dalamSetiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanan tindakan, observasi atau pengamatan dan refleksi. Analisis data yang digunakan dalam
UNILAUNILA Sejak Volume 7 Nomor 3, September 2019, jurnal ini terakreditasi SINTA 2 oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. JurnalSejak Volume 7 Nomor 3, September 2019, jurnal ini terakreditasi SINTA 2 oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Jurnal