UNESUNES
Ekasakti Legal Science JournalEkasakti Legal Science JournalPenelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan praktik dan prosedur hukum antara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Oditur Militer dalam penanganan perkara koneksitas. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu pelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Oditur Militer dalam penanganan perkara koneksitas, serta kendala yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi koordinasi fungsional tersebut. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum dengan Oditur Militer mengalami perbedaan dalam proses hukum, prosedur, dan peradilan di masing-masing lingkungan pengadilan. Kendala yang ditemui terbagi menjadi dua aspek: aspek yuridis, yaitu penyidik kepolisian tidak menyertakan Pasal 55 KUHP dalam dakwaan meskipun keterlibatan terdakwa sipil dan TNI jelas; dan aspek non-yuridis, yaitu kesulitan menghadirkan saksi ahli dari keluarga korban karena keterbatasan finansial dan trauma mendalam. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa koordinasi fungsional belum berjalan optimal, sehingga Asisten Pidana Militer berperan memberikan dukungan, evaluasi, dan masukan antarlembaga penegak hukum untuk menghindari disparitas hukum.
Pelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer dalam penanganan perkara koneksitas mengalami hambatan dalam kesatuan tindakan akibat perbedaan prosedur hukum antara peradilan umum dan peradilan militer.Kendala yuridis utama terletak pada tidak dimasukkannya Pasal 55 KUHP dalam dakwaan, padahal keterlibatan bersama antara sipil dan TNI telah jelas, sedangkan kendala non-yuridis terkait kesulitan menghadirkan saksi ahli dari keluarga korban karena faktor sosial-ekonomi dan trauma.Untuk menghindari disparitas hukum, peran Asisten Pidana Militer sebagai penghubung teknis perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana mekanisme koordinasi teknis antara Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer dapat distandardisasi dalam bentuk protokol bersama yang mengintegrasikan prosedur hukum peradilan umum dan militer, sehingga meminimalkan ketidaksesuaian tahapan penyidikan hingga penuntutan. Selain itu, perlu diteliti dampak dari keterbatasan sosial-ekonomi keluarga korban terhadap kelancaran persidangan perkara koneksitas, khususnya terkait kesiapan sistem pendukung seperti bantuan finansial atau akomodasi saksi dari daerah terpencil, agar keadilan tidak terhambat oleh faktor di luar hukum. Terakhir, studi dapat mengembangkan model kelembagaan yang mengintegrasikan peran Asisten Pidana Militer sebagai mediator tetap dengan kewenangan resmi untuk mengatur jadwal, komunikasi, dan pemenuhan bukti antarlembaga, sehingga koordinasi tidak lagi bersifat ad hoc tetapi menjadi sistem yang terstruktur, berkelanjutan, dan terukur dalam penanganan perkara koneksitas.
| File size | 441.34 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Dalam Undang-Undang ini, bila debitor dan kreditor tidak dapat mencapai kesepakatan pembayaran utang pada masa PKPU Sementara, maka debitor dapat dinyatakanDalam Undang-Undang ini, bila debitor dan kreditor tidak dapat mencapai kesepakatan pembayaran utang pada masa PKPU Sementara, maka debitor dapat dinyatakan
UNESUNES Dalam pelaksanaan pengawasan, Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dihadapkan pada sejumlah hambatan seperti keterbatasanDalam pelaksanaan pengawasan, Inspektur Angkutan Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dihadapkan pada sejumlah hambatan seperti keterbatasan
UNESUNES Penelitian ini mengkaji tentang penerapan asas keadilan terhadap penetapan cerai talak yang tidak diikrarkan pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I.Penelitian ini mengkaji tentang penerapan asas keadilan terhadap penetapan cerai talak yang tidak diikrarkan pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I.
UNESUNES Pembimbing kemasyarakatan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi, seperti kewajiban anak untuk meminta maaf kepada korban,Pembimbing kemasyarakatan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi, seperti kewajiban anak untuk meminta maaf kepada korban,
AKADEMITNIALAKADEMITNIAL Implementasi pengamanan perairan di Laut Sulawesi terhadap illegal fishing dilakukan melalui operasi laut dan operasi udara. Bentuk ancaman keamanan diImplementasi pengamanan perairan di Laut Sulawesi terhadap illegal fishing dilakukan melalui operasi laut dan operasi udara. Bentuk ancaman keamanan di
UNUSIAUNUSIA Penerapan hukuman mati pada masa itu didasarkan pada pandangan bahwa hukuman tersebut adalah bentuk pembalasan yang setimpal atas tindakan yang dilakukan.Penerapan hukuman mati pada masa itu didasarkan pada pandangan bahwa hukuman tersebut adalah bentuk pembalasan yang setimpal atas tindakan yang dilakukan.
UNIGRESUNIGRES Manusia dibelahan dunia manapun setiap saat dihampiri oleh musibah maupun risiko yang datang silih berganti, hal ini perlu ditanggulangi oleh para pihakManusia dibelahan dunia manapun setiap saat dihampiri oleh musibah maupun risiko yang datang silih berganti, hal ini perlu ditanggulangi oleh para pihak
UNIGRESUNIGRES Dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat dan nilai-nilai yang hidup di dalamnya, diperlukan amandemen terhadap rumusan delik zina dalam KUHP untuk mengakomodasiDengan mempertimbangkan dinamika masyarakat dan nilai-nilai yang hidup di dalamnya, diperlukan amandemen terhadap rumusan delik zina dalam KUHP untuk mengakomodasi
Useful /
UNIGRESUNIGRES Kontrak kerja pemain sepakbola profesional tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang merupakan Lex SpecialisKontrak kerja pemain sepakbola profesional tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang merupakan Lex Specialis
USNIUSNI Semakin berkembang dan majunya dunia teknologi, dapat mendukung untuk terciptanya manajemen yang baik dalam suatu organisasi gereja. Teknologi InformasiSemakin berkembang dan majunya dunia teknologi, dapat mendukung untuk terciptanya manajemen yang baik dalam suatu organisasi gereja. Teknologi Informasi
UNUSIAUNUSIA Apa peluang dan tantangan pengembangan kecerdasan artifisial dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum yang sebelumnya banyak dikerjakanApa peluang dan tantangan pengembangan kecerdasan artifisial dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum yang sebelumnya banyak dikerjakan
STIKES MAJAPAHITSTIKES MAJAPAHIT Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuhan kebidanan yang diberikan dapat membantu ibu Ny E untuk mengatasi keluhan yang dialaminya dan memperlancar prosesHasil penelitian menunjukkan bahwa asuhan kebidanan yang diberikan dapat membantu ibu Ny E untuk mengatasi keluhan yang dialaminya dan memperlancar proses