UNESUNES
Ekasakti Legal Science JournalEkasakti Legal Science JournalPenelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan praktik dan prosedur hukum antara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Oditur Militer dalam penanganan perkara koneksitas. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu pelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Oditur Militer dalam penanganan perkara koneksitas, serta kendala yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi koordinasi fungsional tersebut. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum dengan Oditur Militer mengalami perbedaan dalam proses hukum, prosedur, dan peradilan di masing-masing lingkungan pengadilan. Kendala yang ditemui terbagi menjadi dua aspek: aspek yuridis, yaitu penyidik kepolisian tidak menyertakan Pasal 55 KUHP dalam dakwaan meskipun keterlibatan terdakwa sipil dan TNI jelas; dan aspek non-yuridis, yaitu kesulitan menghadirkan saksi ahli dari keluarga korban karena keterbatasan finansial dan trauma mendalam. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa koordinasi fungsional belum berjalan optimal, sehingga Asisten Pidana Militer berperan memberikan dukungan, evaluasi, dan masukan antarlembaga penegak hukum untuk menghindari disparitas hukum.
Pelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer dalam penanganan perkara koneksitas mengalami hambatan dalam kesatuan tindakan akibat perbedaan prosedur hukum antara peradilan umum dan peradilan militer.Kendala yuridis utama terletak pada tidak dimasukkannya Pasal 55 KUHP dalam dakwaan, padahal keterlibatan bersama antara sipil dan TNI telah jelas, sedangkan kendala non-yuridis terkait kesulitan menghadirkan saksi ahli dari keluarga korban karena faktor sosial-ekonomi dan trauma.Untuk menghindari disparitas hukum, peran Asisten Pidana Militer sebagai penghubung teknis perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana mekanisme koordinasi teknis antara Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer dapat distandardisasi dalam bentuk protokol bersama yang mengintegrasikan prosedur hukum peradilan umum dan militer, sehingga meminimalkan ketidaksesuaian tahapan penyidikan hingga penuntutan. Selain itu, perlu diteliti dampak dari keterbatasan sosial-ekonomi keluarga korban terhadap kelancaran persidangan perkara koneksitas, khususnya terkait kesiapan sistem pendukung seperti bantuan finansial atau akomodasi saksi dari daerah terpencil, agar keadilan tidak terhambat oleh faktor di luar hukum. Terakhir, studi dapat mengembangkan model kelembagaan yang mengintegrasikan peran Asisten Pidana Militer sebagai mediator tetap dengan kewenangan resmi untuk mengatur jadwal, komunikasi, dan pemenuhan bukti antarlembaga, sehingga koordinasi tidak lagi bersifat ad hoc tetapi menjadi sistem yang terstruktur, berkelanjutan, dan terukur dalam penanganan perkara koneksitas.
| File size | 441.34 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESUNES Aspek regulasi dan birokrasi yang kompleks juga menjadi tantangan dalam implementasi restorative justice. Efektivitas penyelesaian tindak pidana narkotikaAspek regulasi dan birokrasi yang kompleks juga menjadi tantangan dalam implementasi restorative justice. Efektivitas penyelesaian tindak pidana narkotika
UNESUNES B. Penerapan asas keadilan terhadap perkara cerai talak yang tidak diikrarkan pada perkara cerai talak nomor 139/Pdt. LK, adalah hakim menerapkan asasB. Penerapan asas keadilan terhadap perkara cerai talak yang tidak diikrarkan pada perkara cerai talak nomor 139/Pdt. LK, adalah hakim menerapkan asas
UNESUNES Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Bapas Kelas I Padang dalam pelaksanaan diversi pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak padaPeran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Bapas Kelas I Padang dalam pelaksanaan diversi pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak pada
IAIN CURUPIAIN CURUP Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 mengenai wisata halal merupakan referensi penting di Indonesia. Penelitian ini menganalisis keautentikan hadis-hadisFatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 mengenai wisata halal merupakan referensi penting di Indonesia. Penelitian ini menganalisis keautentikan hadis-hadis
IAIN SUIAIN SU Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy tentang poligami adalah haram kecuali dalam keadaan darurat karena ketidakmampuan suamiPenelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy tentang poligami adalah haram kecuali dalam keadaan darurat karena ketidakmampuan suami
NEOLECTURANEOLECTURA Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus yaitu Undang-UndangHasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus yaitu Undang-Undang
UNCMUNCM Kode etik jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/2012, yang mencakup hak, tanggung jawab, dan larangan bagi jaksa. PelanggaranKode etik jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/2012, yang mencakup hak, tanggung jawab, dan larangan bagi jaksa. Pelanggaran
MARANATHAMARANATHA Teknik reparasi yang tepat serta penatalaksanaan pasca‑operasi yang adekuat, termasuk penempatan selang lumbal dan manajemen tekanan intrakranial, berkontribusiTeknik reparasi yang tepat serta penatalaksanaan pasca‑operasi yang adekuat, termasuk penempatan selang lumbal dan manajemen tekanan intrakranial, berkontribusi
Useful /
TSBTSB Film Horse Girl berfungsi sebagai sumber data yang diunduh dari Netflix. Ujaran karakter utama dikenal sebagai data. Metode pengumpulan data meliputi mengunduh,Film Horse Girl berfungsi sebagai sumber data yang diunduh dari Netflix. Ujaran karakter utama dikenal sebagai data. Metode pengumpulan data meliputi mengunduh,
TSBTSB Register ini mencakup istilah-istilah khusus, singkatan, dan frasa yang hanya dimengerti oleh anggota komunitas tersebut. Penelitian ini juga menemukanRegister ini mencakup istilah-istilah khusus, singkatan, dan frasa yang hanya dimengerti oleh anggota komunitas tersebut. Penelitian ini juga menemukan
UCYUCY Pengajian mujahadah Kamis Wage telah menjadi bagian penting dalam pendalaman agama Islam di Pondoks Pesantren Pandanaran Kabupaten Sleman. Pengajaran agamaPengajian mujahadah Kamis Wage telah menjadi bagian penting dalam pendalaman agama Islam di Pondoks Pesantren Pandanaran Kabupaten Sleman. Pengajaran agama
ECOJOINECOJOIN Studi ini menemukan bahwa modal kerja bersih dan profitabilitas tidak memengaruhi kepemilikan kas perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek IndonesiaStudi ini menemukan bahwa modal kerja bersih dan profitabilitas tidak memengaruhi kepemilikan kas perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia