UNESUNES
Ekasakti Legal Science JournalEkasakti Legal Science JournalPenelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan praktik dan prosedur hukum antara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Oditur Militer dalam penanganan perkara koneksitas. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu pelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Oditur Militer dalam penanganan perkara koneksitas, serta kendala yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi koordinasi fungsional tersebut. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum dengan Oditur Militer mengalami perbedaan dalam proses hukum, prosedur, dan peradilan di masing-masing lingkungan pengadilan. Kendala yang ditemui terbagi menjadi dua aspek: aspek yuridis, yaitu penyidik kepolisian tidak menyertakan Pasal 55 KUHP dalam dakwaan meskipun keterlibatan terdakwa sipil dan TNI jelas; dan aspek non-yuridis, yaitu kesulitan menghadirkan saksi ahli dari keluarga korban karena keterbatasan finansial dan trauma mendalam. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa koordinasi fungsional belum berjalan optimal, sehingga Asisten Pidana Militer berperan memberikan dukungan, evaluasi, dan masukan antarlembaga penegak hukum untuk menghindari disparitas hukum.
Pelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer dalam penanganan perkara koneksitas mengalami hambatan dalam kesatuan tindakan akibat perbedaan prosedur hukum antara peradilan umum dan peradilan militer.Kendala yuridis utama terletak pada tidak dimasukkannya Pasal 55 KUHP dalam dakwaan, padahal keterlibatan bersama antara sipil dan TNI telah jelas, sedangkan kendala non-yuridis terkait kesulitan menghadirkan saksi ahli dari keluarga korban karena faktor sosial-ekonomi dan trauma.Untuk menghindari disparitas hukum, peran Asisten Pidana Militer sebagai penghubung teknis perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana mekanisme koordinasi teknis antara Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer dapat distandardisasi dalam bentuk protokol bersama yang mengintegrasikan prosedur hukum peradilan umum dan militer, sehingga meminimalkan ketidaksesuaian tahapan penyidikan hingga penuntutan. Selain itu, perlu diteliti dampak dari keterbatasan sosial-ekonomi keluarga korban terhadap kelancaran persidangan perkara koneksitas, khususnya terkait kesiapan sistem pendukung seperti bantuan finansial atau akomodasi saksi dari daerah terpencil, agar keadilan tidak terhambat oleh faktor di luar hukum. Terakhir, studi dapat mengembangkan model kelembagaan yang mengintegrasikan peran Asisten Pidana Militer sebagai mediator tetap dengan kewenangan resmi untuk mengatur jadwal, komunikasi, dan pemenuhan bukti antarlembaga, sehingga koordinasi tidak lagi bersifat ad hoc tetapi menjadi sistem yang terstruktur, berkelanjutan, dan terukur dalam penanganan perkara koneksitas.
| File size | 441.34 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia menganut prinsip keberterimaan mutlak (rule of admissibility), di mana pelanggaran kodeHasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia menganut prinsip keberterimaan mutlak (rule of admissibility), di mana pelanggaran kode
UMMUUMMU Untuk memperkuat integritas penyelenggara pemilu di masa depan, khususnya dalam konteks lokal seperti Maluku Utara, penelitian merekomendasikan reformasiUntuk memperkuat integritas penyelenggara pemilu di masa depan, khususnya dalam konteks lokal seperti Maluku Utara, penelitian merekomendasikan reformasi
UINMADURAUINMADURA Penelitian ini mengusulkan perlunya integrasi nilai-nilai qurani dalam pendidikan profesi notaris dan penguatan pengawasan kode etik untuk menciptakanPenelitian ini mengusulkan perlunya integrasi nilai-nilai qurani dalam pendidikan profesi notaris dan penguatan pengawasan kode etik untuk menciptakan
STIESIASTIESIA Menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Studi ini menemukan bahwa pengungkapan karbon memiliki efek positif dan signifikanMenggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Studi ini menemukan bahwa pengungkapan karbon memiliki efek positif dan signifikan
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, setiap dokter wajib menjalankan prosedur informed consent sebagai bagian dari standar profesi dan kode etik kedokteran, agar tidak berujungOleh karena itu, setiap dokter wajib menjalankan prosedur informed consent sebagai bagian dari standar profesi dan kode etik kedokteran, agar tidak berujung
DINASTIREVDINASTIREV Secara represif, perlindungan diwujudkan melalui kewajiban kerahasiaan, mekanisme penegakan hukum, dan sanksi bagi pelanggaran. Secara preventif, perlindunganSecara represif, perlindungan diwujudkan melalui kewajiban kerahasiaan, mekanisme penegakan hukum, dan sanksi bagi pelanggaran. Secara preventif, perlindungan
UMMUUMMU Namun, tekanan politik lokal, kepentingan elit, dan lemahnya sistem pengawasan internal sering memicu praktik korupsi yang menggerogoti integritas birokratNamun, tekanan politik lokal, kepentingan elit, dan lemahnya sistem pengawasan internal sering memicu praktik korupsi yang menggerogoti integritas birokrat
NEOLECTURANEOLECTURA Selain pidana mati pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan hukuman pidana penjara dan pidana denda. Terkait dengan putusan mahkamah agung nomor 2298Selain pidana mati pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan hukuman pidana penjara dan pidana denda. Terkait dengan putusan mahkamah agung nomor 2298
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Ketiadaan regulasi hukum spesifik untuk KIP-K Aspirasi menjadi penghambat utama akuntabilitas dan kepastian hukum, bahkan berpotensi politisasi, melemahkanKetiadaan regulasi hukum spesifik untuk KIP-K Aspirasi menjadi penghambat utama akuntabilitas dan kepastian hukum, bahkan berpotensi politisasi, melemahkan
DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana terhadap kohabitasi tidak memiliki dasar yang kuat baik secara hukum pidana modernBerdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana terhadap kohabitasi tidak memiliki dasar yang kuat baik secara hukum pidana modern
FKIP UWGMFKIP UWGM Selain itu, aktivitas musik yang dilakukan dalam kelompok juga mampu meningkatkan keterampilan sosial anak. Pembelajaran berbasis musik yang mengombinasikanSelain itu, aktivitas musik yang dilakukan dalam kelompok juga mampu meningkatkan keterampilan sosial anak. Pembelajaran berbasis musik yang mengombinasikan
STISHUSNULKHOTIMAHSTISHUSNULKHOTIMAH Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ABCD (Asset Bassed Community Development). Adapun hasil dari kegiatan ini dapat membantu membentukMetodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ABCD (Asset Bassed Community Development). Adapun hasil dari kegiatan ini dapat membantu membentuk