UNJAUNJA

Limbago: Journal of Constitutional LawLimbago: Journal of Constitutional Law

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelindungan hukum data pribadi warga negara dan bagaimana pelindungan data pribadi warga negara dalam menjamin hak warga negara untuk memberikan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi warga negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan saat ini masih belum terlindungi dalam memberikan kepastian hukum karena regulasi terkait tersebar di berbagai undang-undang, belum ada kejelasan mengenai kewajiban pengendalian data pribadi dalam memberitahukan kegagalan pelindungan data seperti pemulihan hak korban, belum memiliki peraturan pelaksana yang jelas, serta belum terbentuknya lembaga khusus yang menangani pelindungan data pribadi. Kondisi tersebut mengakibatkan pada lemahnya jaminan konstitusional atas hak privasi dan kepastian hukum bagi warga negara.

Perlindungan data pribadi di Indonesia masih belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena regulasi yang terpecah belah, kurangnya mekanisme pengawasan independen, dan ketidaktegasan sanksi.Diperlukan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi pelindungan data pribadi dan penjelasan yang lebih jelas tentang kewajiban pengendalian data.Selain itu, perlu adanya peraturan pelaksana yang terintegrasi untuk memastikan perlindungan hukum yang menyeluruh dan efektif bagi warga negara.

1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas regulasi perlindungan data pribadi yang sudah ada di Indonesia dan mengidentifikasi kelemahan yang masih terjadi. 2. Penelitian dapat mengeksplorasi peran lembaga khusus dalam pengawasan pelindungan data pribadi serta strategi yang diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan tersebut. 3. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak literasi digital terhadap kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadi dan mengembangkan pendekatan edukasi yang lebih efektif.

  1. UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS... doi.org/10.35334/bolrev.v5i1.2014UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI STUDI KASUS doi 10 35334 bolrev v5i1 2014
  2. Analisis Hukum Dampak Kekosongan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Terhadap Petugas Pelindungan... ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI/article/view/4818Analisis Hukum Dampak Kekosongan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Terhadap Petugas Pelindungan ejurnal ubharajaya ac index php JKI article view 4818
  3. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI YANG TERSIMPAN PADA BARCODE DITINJAU DARI... doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4281PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI YANG TERSIMPAN PADA BARCODE DITINJAU DARI doi 10 47709 ijbl v3i1 4281
Read online
File size391.12 KB
Pages21
DMCAReport

Related /

JURIS Constitution Based Positive Legislature A Comparative Study of Indonesia Bulgaria and Mexico 2026More at 2026

UNJAUNJA Model ini dimaksudkan untuk menjaga agar pembentukan hukum oleh hakim tetap terkendali, adil, dan bertanggung jawab, sekaligus tetap mampu melindungi hak,Model ini dimaksudkan untuk menjaga agar pembentukan hukum oleh hakim tetap terkendali, adil, dan bertanggung jawab, sekaligus tetap mampu melindungi hak,

JURIS Analisis Pengaturan Pengisian Jabatan Jaksa Agung dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 2026More at 2026

UNJAUNJA Pengisian jabatan Jaksa Agung merupakan manifestasi dari sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas jabatan-jabatanPengisian jabatan Jaksa Agung merupakan manifestasi dari sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas jabatan-jabatan

JURIS Analisis Konstitusionalisme Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Ruang Digital Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 2026More at 2026

UNJAUNJA Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan ruang digital sebagai tempat baru dalam berinteraksi sosial yang menimbulkan tantanganPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan ruang digital sebagai tempat baru dalam berinteraksi sosial yang menimbulkan tantangan

JURIS Demokrasi Pancasila dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Konstitusi 2026More at 2026

UNJAUNJA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat serta kendala dalam penerapannya di masyarakat. Metode penelitianPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat serta kendala dalam penerapannya di masyarakat. Metode penelitian

JURIS Rekonstruksi Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat di Indonesia 2026More at 2026

UNJAUNJA Selain itu, kewenangan penyidikan Kejaksaan berpengaruh besar terhadap efektivitas penegakan hukum, namun terhambat lemahnya regulasi teknis, potensi intervensiSelain itu, kewenangan penyidikan Kejaksaan berpengaruh besar terhadap efektivitas penegakan hukum, namun terhambat lemahnya regulasi teknis, potensi intervensi

JURIS Legitimasi Yuridis Kewenangan Panglima TNI Dalam Keadaan Darurat Akibat Kekosongan Presiden dan Wakil Presiden 2026More at 2026

UNJAUNJA Ketidakjelasan mekanisme pelimpahan komando kepada Menteri Triumvirat berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 menimbulkan dilema yuridis bagi Panglima TNIKetidakjelasan mekanisme pelimpahan komando kepada Menteri Triumvirat berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 menimbulkan dilema yuridis bagi Panglima TNI

JURIS Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota TNI Aktif Dalam Perspektif Peraturan Perundang Undangan 2025More at 2025

UNJAUNJA Konsekuensi hukum bagi anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar ketentuan adalah keharusan mengundurkan diri dari dinas aktif dan beralihKonsekuensi hukum bagi anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar ketentuan adalah keharusan mengundurkan diri dari dinas aktif dan beralih

JURIS Mahkamah Konstitusi Dan Restrukturisasi Kewenangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada 2025More at 2025

UNJAUNJA (2) mengukuhkan perluasan cakupan kewenangan MK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang secara penuh dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada. (3)(2) mengukuhkan perluasan cakupan kewenangan MK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang secara penuh dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada. (3)

Useful /

JURIS Living Law Versus Hukum Negara Konflik Tanah Adat Dayak dan Izin Pertambangan 2026More at 2026

UNJAUNJA Penelitian ini menganalisis perbedaan antara hukum negara yang dikodifikasi dan hukum adat yang telah berkembang secara alami dalam masyarakat mengenaiPenelitian ini menganalisis perbedaan antara hukum negara yang dikodifikasi dan hukum adat yang telah berkembang secara alami dalam masyarakat mengenai

JURIS Problematika Prosedur Pembentukan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia 2026More at 2026

UNJAUNJA Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan, serta menganalisis prosedur pembentukan Undang-Undang melalui studi proses pembentukan Undang-UndangTujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan, serta menganalisis prosedur pembentukan Undang-Undang melalui studi proses pembentukan Undang-Undang

JURIS Hilangnya Finalisasi Etik Kajian Kristis terhadap Eksistensi DKPP Pasca Putusan MK Nomor 32 PUU XIX 2021 2026More at 2026

UNJAUNJA Hal ini menimbulkan dualisme makna finalitas dan berpotensi mengaburkan independensi DKPP sebagai lembaga etik permanen. Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021Hal ini menimbulkan dualisme makna finalitas dan berpotensi mengaburkan independensi DKPP sebagai lembaga etik permanen. Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021

JURIS Harmonisasi Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Sawit Pasca UU Cipta Kerja di Bangka Belitung 2026More at 2026

UNJAUNJA Kontribusi ilmiahnya terletak pada pembentukan kerangka teoretis baru yang menggeser paradigma hubungan pusat-daerah dari pola hierarkis menuju model kolaboratifKontribusi ilmiahnya terletak pada pembentukan kerangka teoretis baru yang menggeser paradigma hubungan pusat-daerah dari pola hierarkis menuju model kolaboratif

ads-block-test