UNJAUNJA
Limbago: Journal of Constitutional LawLimbago: Journal of Constitutional LawPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan ruang digital sebagai tempat baru dalam berinteraksi sosial yang menimbulkan tantangan terhadap penerapan prinsip konstitusionalisme, khususnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip konstitusionalisme dalam menjamin perlindungan data pribadi warga negara dan menilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Penguatan terhadap kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas menjadi kunci utama dalam optimalisasi terhadap praktik penerapan prinsip konstitusionalisme dalam menjamin perlindungan data pribadi di ruang digital.
Untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di era digital, diperlukan penguatan kelembagaan pengawas data pribadi yang independen dan akuntabel. Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi UU PDP sangat penting untuk memastikan regulasi tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum positif dalam pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan efektif terhadap hak konstitusional warga negara. Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif, serta peningkatan kapasitas dan infrastruktur teknologi untuk melindungi data pribadi secara komprehensif.
- PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI | Indonesian... jurnal.umt.ac.id/index.php/IJLP/en/article/view/2648PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Indonesian jurnal umt ac index php IJLP en article view 2648
- PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI | AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. perlindungan data... doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum perlindungan data doi 10 47776 alwasath v2i1 127
- IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEAMANAN INFORMASI IDENTITAS DI INDONESIA | Esensi... journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/240IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEAMANAN INFORMASI IDENTITAS DI INDONESIA Esensi journal upnvj ac index php esensihukum article view 240
| File size | 321.71 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Dengan demikian, pelatihan AI berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi literasi digital mahasiswa di era transformasi digital. Pelatihan penggunaanDengan demikian, pelatihan AI berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi literasi digital mahasiswa di era transformasi digital. Pelatihan penggunaan
UNJAUNJA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pertimbangan hukum dalam kedua putusan serta meninjaunya berdasarkan hukum acara pengujianPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pertimbangan hukum dalam kedua putusan serta meninjaunya berdasarkan hukum acara pengujian
UNJAUNJA Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, metode triangulasi digunakan untuk mengujinya. HasilData dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, metode triangulasi digunakan untuk mengujinya. Hasil
UNJAUNJA Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan, serta menganalisis prosedur pembentukan Undang-Undang melalui studi proses pembentukan Undang-UndangTujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan, serta menganalisis prosedur pembentukan Undang-Undang melalui studi proses pembentukan Undang-Undang
UNJAUNJA Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi warga negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan saat ini masih belum terlindungiHasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi warga negara Indonesia menurut peraturan perundang-undangan saat ini masih belum terlindungi
UNJAUNJA Dalam proses pemilu, pelanggaran pemilu seperti pelanggaran politik uang, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan kecurangan dalam perhitunganDalam proses pemilu, pelanggaran pemilu seperti pelanggaran politik uang, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan kecurangan dalam perhitungan
UNJAUNJA Larangan ultra petita lebih tepat diterapkan dalam hukum perdata, karena dalam ranah tersebut hak yang dipertahankan bersifat pribadi, dan keputusan hanyaLarangan ultra petita lebih tepat diterapkan dalam hukum perdata, karena dalam ranah tersebut hak yang dipertahankan bersifat pribadi, dan keputusan hanya
UNJAUNJA Hal ini menunjukkan bahwa peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda perlu terus diperkuat dan ditingkatkan.Hal ini menunjukkan bahwa peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi e-Perda perlu terus diperkuat dan ditingkatkan.
Useful /
UNJAUNJA Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia kerap menggunakan putusan bersyarat yang memiliki akibat hukum erga omnes untuk secara efektif membentukPerbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia kerap menggunakan putusan bersyarat yang memiliki akibat hukum erga omnes untuk secara efektif membentuk
UNJAUNJA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengisian jabatan Jaksa Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 serta implikasinya terhadapPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengisian jabatan Jaksa Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 serta implikasinya terhadap
UNJAUNJA Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis intervensi politik dan ekonomi yang memengaruhi perubahan UU Minerba dan menjelaskan caraTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis intervensi politik dan ekonomi yang memengaruhi perubahan UU Minerba dan menjelaskan cara
UNJAUNJA Pergantian ini berdampak pada degradasi eksistensi masyarakat hukum adat sebagai daerah istimewa sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945. Dengan menggunakanPergantian ini berdampak pada degradasi eksistensi masyarakat hukum adat sebagai daerah istimewa sebagaimana yang disebutkan dalam UUD 1945. Dengan menggunakan