AMSIRAMSIR

Amsir Law JournalAmsir Law Journal

Indonesia sebagai negara demokrasi menghadapi tantangan baru berupa penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 271 wilayah yang jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023, sehingga pemilihan tersebut digelar bersamaan dengan Pemilu Nasional 2024. Penundaan ini menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah yang diisi oleh kepala daerah pengganti (acting head) dengan masa jabatan satu hingga dua tahun. Penunjukan pengganti secara langsung oleh Presiden menimbulkan ketidakpastian pada sistem demokrasi dan dapat merusak prinsip otonomi daerah, sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif dan demokratis, termasuk revisi Undang‑Undang Pilkada, mekanisme seleksi terbuka, serta regulasi teknis yang menjamin partisipasi publik dalam pemilihan kepala daerah pengganti.

Penundaan Pilkada pada 2024 menghasilkan kekosongan tenaga kepemimpinan di 271 wilayah, yang diisi oleh kepala daerah pengganti dengan masa jabatan satu hingga dua tahun.Penunjukan langsung oleh Presiden menimbulkan ketidakpastian demokrasi dan mengancam prinsip otonomi daerah.Untuk menghindari dampak negatif tersebut, diperlukan reformasi undang‑undang, mekanisme seleksi transparan, dan partisipasi publik dalam penunjukan kepala daerah pengganti.

Kegiatan penelitian lanjutan dapat memfokuskan pada evaluasi dampak jangka panjang penunjukan kepala daerah pengganti terhadap kualitas pemerintahan lokal, dengan membuat studi perbandingan antara wilayah yang menggunakan pengganti berjangka satu tahun dan dua tahun. Selanjutnya, penelitian dapat mengkaji efektivitas mekanisme pemilihan Kepala Daerah Pengganti yang melibatkan partisipasi publik melalui platform digital, serta menilai sejauh mana transparansi proses tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akhirnya, studi dapat mengidentifikasi indikator kinerja terbaik bagi kepala daerah pengganti, dan mengusulkan pedoman kebijakan yang dapat diterapkan secara nasional agar penunjukan pengganti lebih bersifat demokratis dan akuntabel.

  1. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu... ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/1739Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Jurnal Noken Ilmu Ilmu ejournal um sorong ac index php jn article view 1739
  2. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya |... doi.org/10.36746/alj.v5i1.223Politik Hukum Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya doi 10 36746 alj v5i1 223
  3. One moment, please.... one moment please wait request verified online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/22189One moment please one moment please wait request verified online journal unja ac Limbago article view 22189
Read online
File size377.34 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test