AMSIRAMSIR

Amsir Law JournalAmsir Law Journal

Indonesia sebagai negara demokrasi menghadapi tantangan baru berupa penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 271 wilayah yang jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023, sehingga pemilihan tersebut digelar bersamaan dengan Pemilu Nasional 2024. Penundaan ini menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah yang diisi oleh kepala daerah pengganti (acting head) dengan masa jabatan satu hingga dua tahun. Penunjukan pengganti secara langsung oleh Presiden menimbulkan ketidakpastian pada sistem demokrasi dan dapat merusak prinsip otonomi daerah, sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif dan demokratis, termasuk revisi Undang‑Undang Pilkada, mekanisme seleksi terbuka, serta regulasi teknis yang menjamin partisipasi publik dalam pemilihan kepala daerah pengganti.

Penundaan Pilkada pada 2024 menghasilkan kekosongan tenaga kepemimpinan di 271 wilayah, yang diisi oleh kepala daerah pengganti dengan masa jabatan satu hingga dua tahun.Penunjukan langsung oleh Presiden menimbulkan ketidakpastian demokrasi dan mengancam prinsip otonomi daerah.Untuk menghindari dampak negatif tersebut, diperlukan reformasi undang‑undang, mekanisme seleksi transparan, dan partisipasi publik dalam penunjukan kepala daerah pengganti.

Kegiatan penelitian lanjutan dapat memfokuskan pada evaluasi dampak jangka panjang penunjukan kepala daerah pengganti terhadap kualitas pemerintahan lokal, dengan membuat studi perbandingan antara wilayah yang menggunakan pengganti berjangka satu tahun dan dua tahun. Selanjutnya, penelitian dapat mengkaji efektivitas mekanisme pemilihan Kepala Daerah Pengganti yang melibatkan partisipasi publik melalui platform digital, serta menilai sejauh mana transparansi proses tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akhirnya, studi dapat mengidentifikasi indikator kinerja terbaik bagi kepala daerah pengganti, dan mengusulkan pedoman kebijakan yang dapat diterapkan secara nasional agar penunjukan pengganti lebih bersifat demokratis dan akuntabel.

  1. Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu... ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/1739Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Jurnal Noken Ilmu Ilmu ejournal um sorong ac index php jn article view 1739
  2. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya |... doi.org/10.36746/alj.v5i1.223Politik Hukum Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya doi 10 36746 alj v5i1 223
  3. One moment, please.... one moment please wait request verified online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/22189One moment please one moment please wait request verified online journal unja ac Limbago article view 22189
Read online
File size377.34 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Diskursus War Tiket Haji dalam Media Online Analisis Wacana Kritis Gunther Kress 2026More at 2026

INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Perbedaan ini menunjukkan peran media sebagai aktor diskursif yang memproduksi beragam realitas atas isu yang sama. Diskursus war tiket haji menjadi arenaPerbedaan ini menunjukkan peran media sebagai aktor diskursif yang memproduksi beragam realitas atas isu yang sama. Diskursus war tiket haji menjadi arena

JURIS Urgensi Pencatatan Hak Cipta Dalam Akses Pembiayaan Strategi Memperkuat Ekonomi Kreatif Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru 2025More at 2025

UEUUEU PP ini menegaskan bahwa kekayaan intelektual, termasuk Hak Cipta yang telah tercatat atau terdaftar secara resmi, dapat dijadikan agunan atau jaminan untukPP ini menegaskan bahwa kekayaan intelektual, termasuk Hak Cipta yang telah tercatat atau terdaftar secara resmi, dapat dijadikan agunan atau jaminan untuk

JURIS PENERAPAN PENGHITUNGAN DALUWARSA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN ATAU SURAT OTENTIK OLEH PARA PENEGAK HUKUM Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118 PUU XX 2022 2025More at 2025

UEUUEU Namun, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penghitungan daluwarsa hendaknya dimulai setelah bukti pemalsuan diketahui, dipergunakan, dan menimbulkanNamun, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penghitungan daluwarsa hendaknya dimulai setelah bukti pemalsuan diketahui, dipergunakan, dan menimbulkan

JURIS Peran Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2025More at 2025

UEUUEU Penegakan hukum yang konsisten, adil, dan transparan menjadi fondasi sekaligus motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menekan praktikPenegakan hukum yang konsisten, adil, dan transparan menjadi fondasi sekaligus motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menekan praktik

JURIS Persesuian Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Pn Baturaja No 184 Pid Sus 2019 Jo Putusan Ma Ri No 3815 K Pid Sus 2019 2025More at 2025

UEUUEU Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan dukungan data primer sebagai pelengkap data sekunder, danPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan dukungan data primer sebagai pelengkap data sekunder, dan

JURIS Tinjauan Yuridis Hak Guna Bangunan Atas Hak Pengelolaan Dalam Sengketa Rumah Susun Mangga Dua Court 2025More at 2025

UEUUEU Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis HGB atas HPL dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, dengan fokus pada sengketa kepemilikan di ApartemenPenelitian ini menganalisis kedudukan yuridis HGB atas HPL dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, dengan fokus pada sengketa kepemilikan di Apartemen

JURIS FRAMING BERITA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH DI CNNIndonesia EDISI 21 AGUSTUS 2024 2025More at 2025

Tel-UTel-U Framing media dapat memengaruhi persepsi publik terhadap konflik politik, dengan menekankan supremasi hukum sebagai prinsip fundamental yang harus dijunjungFraming media dapat memengaruhi persepsi publik terhadap konflik politik, dengan menekankan supremasi hukum sebagai prinsip fundamental yang harus dijunjung

JURIS Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam 2022More at 2022

UNARSUNARS dengan pokok masalah (1) Apa yang dimaksud dengan status anak yang lahir diluar kawin menurut Hukum Islam. (2) Bagaimana Kedudukan anak tersebut. Penelitiandengan pokok masalah (1) Apa yang dimaksud dengan status anak yang lahir diluar kawin menurut Hukum Islam. (2) Bagaimana Kedudukan anak tersebut. Penelitian

Useful /

JURIS Persepsi Multigenerasi Terhadap Elemen Persisten Kawasan Pusat Kota Pasuruan 2026More at 2026

UNDIPUNDIP Penelitian menemukan adanya hubungan antara elemen permanensi dengan persepsi masyarakat Kota Pasuruan, yang terbukti positif pada elemen‑elemen sepertiPenelitian menemukan adanya hubungan antara elemen permanensi dengan persepsi masyarakat Kota Pasuruan, yang terbukti positif pada elemen‑elemen seperti

JURIS Validity of Non Disclosure Agreement as The Protection Undisclosed Information 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Ikatan tersebut tidak hanya berlaku selama masa kerja atau kemitraan, tetapi juga setelah hubungan kerja berakhir, sehingga pelanggaran dapat dituntutIkatan tersebut tidak hanya berlaku selama masa kerja atau kemitraan, tetapi juga setelah hubungan kerja berakhir, sehingga pelanggaran dapat dituntut

JURIS Dugaan Praktik Pungutan Liar Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko 2022More at 2022

UNARSUNARS Kedua: sanksi hukum terhadap praktik Pungutan Liar terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9Kedua: sanksi hukum terhadap praktik Pungutan Liar terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9

JURIS Vaksinasi Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia 2022More at 2022

UNARSUNARS Penelitian yang berjudul Prinsip Hukum Vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilatarbelakangi oleh virus Corona atau Covid-19 yang merupakan pandemi global yangPenelitian yang berjudul Prinsip Hukum Vaksinasi Covid-19 di Indonesia dilatarbelakangi oleh virus Corona atau Covid-19 yang merupakan pandemi global yang

ads-block-test