AMSIRAMSIR

Amsir Law JournalAmsir Law Journal

Penelitian ini mengeksplorasi kondisi perlindungan hukum saksi pelapor (whistleblower) di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam proses persidangan, dengan fokus pada kerangka hukum yang ada di Indonesia, seperti Undang‑Undang Nomor 10 tahun 2016, Undang‑Undang Nomor 7 tahun 2017, dan Undang‑Undang Nomor 31 tahun 2014. Analisis normatif terhadap peraturan perundang‑undangan dan ketentuan prosedural Bawaslu menunjukkan adanya kekosongan regulasi khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan saksi pelapor selama sidang. Studi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Bawaslu serta perlunya mekanisme perlindungan fisik, administratif, dan psikologis bagi pelapor. Hasil temuan menggarisbawahi kebutuhan akan kebijakan yang lebih komprehensif, di mana Bawaslu dapat secara mandiri menyediakan perjanjian perlindungan, mengisolasi saksi pelapor dari terlapor, dan memastikan kerahasiaan data secara hukum.

Bawaslu memiliki peran penting dalam melindungi saksi pelapor, namun regulasi saat ini belum memadai untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan pelapor selama proses persidangan.Kerangka hukum yang ada belum termasuk ketentuan spesifik mengenai perlindungan fisik, administratif, dan psikologis saksi pelapor, sehingga risiko intimidasi dan tekanan meningkat.Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan khusus yang melibatkan LPSK serta mekanisme isolasi dan perjanjian perlindungan agar saksi pelapor dapat dilindungi secara menyeluruh.

Salah satu rencana penelitian lanjutan adalah menilai efektivitas pengisian perjanjian perlindungan fisik dan psikologis bagi saksi pelapor di beberapa wilayah Bawaslu, dengan memilih sampel pelapor yang pernah menjelang sidang dan mengevaluasi tingkat rasa aman serta kepuasan layanan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menyelidiki dampak kolaborasi antara LPSK dan Bawaslu terhadap partisipasi publik dalam pelaporan pelanggaran, dengan menggunakan pendekatan komparatif di dua daerah berbeda. Terakhir, pengembangan protokol audit independen yang dapat memantau dan menilai kebijakan perlindungan saksi pelapor secara berkala merupakan agenda penting, sehingga kebijakan yang ada dapat terus disempurnakan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

  1. The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the... doi.org/10.7176/JLPG/95-07The Existence of the Right to Books for Frontier Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the doi 10 7176 JLPG 95 07
  2. Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu | Bacarita Law Journal. kewenangan... ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/10921Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Bacarita Law Journal kewenangan ojs3 unpatti ac index php bacarita article view 10921
  3. Implementasi Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Badan Pengawas... ojs.unida.info/karimahtauhid/article/view/14271Implementasi Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Badan Pengawas ojs unida karimahtauhid article view 14271
  4. Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan... doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan doi 10 37893 jbh v12i1 347
Read online
File size406.22 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Urgensi BPOM Terhadap Produk Minuman dan Makanan Kadaluarsa dalam Perlindungan Konsumen 2024More at 2024

UNARSUNARS 8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pengusaha sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajibannya

JURIS Peran Dan Tanggungjawab Notaris ppat Dalam Meminimalkan Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah 2024More at 2024

UNARSUNARS Peran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan kepada klien. Tanggung jawab Notaris/PPAT adalah memastikan pembayaran pajakPeran Notaris/PPAT adalah memberikan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan kepada klien. Tanggung jawab Notaris/PPAT adalah memastikan pembayaran pajak

JURIS Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Kriminologi 2022More at 2022

UNARSUNARS Dimana dalam undang-undan tersebut banyak dijelaskan mengenai prosesmaupun hal- hal yang berkaitan dengan pengembalian keuangan negara hasil tindak pidanaDimana dalam undang-undan tersebut banyak dijelaskan mengenai prosesmaupun hal- hal yang berkaitan dengan pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana

JURIS Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam 2022More at 2022

UNARSUNARS Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi,Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi,

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 2022More at 2022

UNARSUNARS Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah permohonan pengujian sebanyak 1573 perkara atau sebesar 46% dari seluruh perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah permohonan pengujian sebanyak 1573 perkara atau sebesar 46% dari seluruh perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

JURIS Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta 2022More at 2022

UNARSUNARS Penyimpanan minuta akta dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak dan terhadap minuta itu sendiri, mengingat minuta akta merupakan arsipPenyimpanan minuta akta dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak dan terhadap minuta itu sendiri, mengingat minuta akta merupakan arsip

JURIS Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil 2022More at 2022

UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,

JURIS Dugaan Praktik Pungutan Liar Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko 2022More at 2022

UNARSUNARS Faktor terjadinya pungutan liar pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ialah bergesernya moral petugas menjadi pribadi materialis, kesempatan yangFaktor terjadinya pungutan liar pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ialah bergesernya moral petugas menjadi pribadi materialis, kesempatan yang

Useful /

JURIS Penerapan Total Quality Management TQM Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Guru Dalam Pembelajaran 2026More at 2026

UINSAIDUINSAID Penerapan Total Quality Management (TQM) secara signifikan meningkatkan kinerja guru di SD Negeri Panohan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran.Penerapan Total Quality Management (TQM) secara signifikan meningkatkan kinerja guru di SD Negeri Panohan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran.

JURIS The Evolution of Legislative Power Relations between the Parliament and the President in Indonesia s Constitutional System 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Model cek dan keseimbangan kooperatif yang didukung oleh pengawasan yudisial melalui Mahkamah Konstitusi dapat berfungsi sebagai referensi normatif untukModel cek dan keseimbangan kooperatif yang didukung oleh pengawasan yudisial melalui Mahkamah Konstitusi dapat berfungsi sebagai referensi normatif untuk

JURIS When Customer Accounts Go Mati Suri Multiple Interpretations of Privacy and the Confusion of Indonesian Cyber Law 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Penerapan pemblokiran rekening dormant di Indonesia efektif mencegah kejahatan keuangan, namun menyebabkan masalah prosedural, etika, serta pelanggaranPenerapan pemblokiran rekening dormant di Indonesia efektif mencegah kejahatan keuangan, namun menyebabkan masalah prosedural, etika, serta pelanggaran

JURIS Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan 2024More at 2024

UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi penggunaan lahan pertanianUndang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi penggunaan lahan pertanian

ads-block-test