AMSIRAMSIR
Amsir Law JournalAmsir Law JournalPenelitian ini mengeksplorasi kondisi perlindungan hukum saksi pelapor (whistleblower) di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam proses persidangan, dengan fokus pada kerangka hukum yang ada di Indonesia, seperti Undang‑Undang Nomor 10 tahun 2016, Undang‑Undang Nomor 7 tahun 2017, dan Undang‑Undang Nomor 31 tahun 2014. Analisis normatif terhadap peraturan perundang‑undangan dan ketentuan prosedural Bawaslu menunjukkan adanya kekosongan regulasi khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan saksi pelapor selama sidang. Studi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Bawaslu serta perlunya mekanisme perlindungan fisik, administratif, dan psikologis bagi pelapor. Hasil temuan menggarisbawahi kebutuhan akan kebijakan yang lebih komprehensif, di mana Bawaslu dapat secara mandiri menyediakan perjanjian perlindungan, mengisolasi saksi pelapor dari terlapor, dan memastikan kerahasiaan data secara hukum.
Bawaslu memiliki peran penting dalam melindungi saksi pelapor, namun regulasi saat ini belum memadai untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan pelapor selama proses persidangan.Kerangka hukum yang ada belum termasuk ketentuan spesifik mengenai perlindungan fisik, administratif, dan psikologis saksi pelapor, sehingga risiko intimidasi dan tekanan meningkat.Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan khusus yang melibatkan LPSK serta mekanisme isolasi dan perjanjian perlindungan agar saksi pelapor dapat dilindungi secara menyeluruh.
Salah satu rencana penelitian lanjutan adalah menilai efektivitas pengisian perjanjian perlindungan fisik dan psikologis bagi saksi pelapor di beberapa wilayah Bawaslu, dengan memilih sampel pelapor yang pernah menjelang sidang dan mengevaluasi tingkat rasa aman serta kepuasan layanan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menyelidiki dampak kolaborasi antara LPSK dan Bawaslu terhadap partisipasi publik dalam pelaporan pelanggaran, dengan menggunakan pendekatan komparatif di dua daerah berbeda. Terakhir, pengembangan protokol audit independen yang dapat memantau dan menilai kebijakan perlindungan saksi pelapor secara berkala merupakan agenda penting, sehingga kebijakan yang ada dapat terus disempurnakan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
- The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the... doi.org/10.7176/JLPG/95-07The Existence of the Right to Books for Frontier Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the doi 10 7176 JLPG 95 07
- Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu | Bacarita Law Journal. kewenangan... ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/10921Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Bacarita Law Journal kewenangan ojs3 unpatti ac index php bacarita article view 10921
- Implementasi Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Badan Pengawas... ojs.unida.info/karimahtauhid/article/view/14271Implementasi Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Badan Pengawas ojs unida karimahtauhid article view 14271
- Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan... doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan doi 10 37893 jbh v12i1 347
| File size | 406.22 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
HARAPANHARAPAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hak restitusi terhadap korban tindak pidana penganiayaan telah diatur secara komprehensif dalamHasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hak restitusi terhadap korban tindak pidana penganiayaan telah diatur secara komprehensif dalam
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Integrasi prinsip maslahah dalam hukum Islam dengan kebijakan nasional dapat menjadi dasar moral dan yuridis untuk memperkuat tata kelola keuangan yangIntegrasi prinsip maslahah dalam hukum Islam dengan kebijakan nasional dapat menjadi dasar moral dan yuridis untuk memperkuat tata kelola keuangan yang
UHBUHB Penelitian ini mengkaji bagaimana viktimologi dapat mengubah paradigma hukum yang ada, dengan tekanan perlindungan, kompensasi, dan rehabilitasi bagi korban.Penelitian ini mengkaji bagaimana viktimologi dapat mengubah paradigma hukum yang ada, dengan tekanan perlindungan, kompensasi, dan rehabilitasi bagi korban.
PUBMEDIAPUBMEDIA Tumpang tindih kewenangan antara UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU KPK, dan PERMA menciptakan kebingungan prosedural dan ketidakpastian hukum. TemuanTumpang tindih kewenangan antara UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU KPK, dan PERMA menciptakan kebingungan prosedural dan ketidakpastian hukum. Temuan
AMSIRAMSIR Namun, perusahaan harus berhati-hati dalam mengelola konten media sosial untuk menghindari pelanggaran hak cipta atau penyebaran informasi menyesatkan,Namun, perusahaan harus berhati-hati dalam mengelola konten media sosial untuk menghindari pelanggaran hak cipta atau penyebaran informasi menyesatkan,
UntikaUntika Politik hukum pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia telah diawali bahkan sejak pemerintahan Hindia Belanda hingga di eraPolitik hukum pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia telah diawali bahkan sejak pemerintahan Hindia Belanda hingga di era
UntikaUntika G/2022/PN. Lwk dan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor:37/Pdt. G/PN. Lwk. Penelitian ini bersifat normatif, menganalisis SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dimaksud.G/2022/PN. Lwk dan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor:37/Pdt. G/PN. Lwk. Penelitian ini bersifat normatif, menganalisis SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dimaksud.
CRIACRIA Berdasarkan penelitian, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa perlindungan hukum bagi saksi berarti memberikan perlindungan bagiBerdasarkan penelitian, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa perlindungan hukum bagi saksi berarti memberikan perlindungan bagi
Useful /
UNDIPUNDIP Kerajaan berakhir pada. Banyaknya bukti dan keterangan yang mengatakan bahwa Kabupaten Kampar saat ini sudah eksis sejak abad 7 melalui peninggalan candiKerajaan berakhir pada. Banyaknya bukti dan keterangan yang mengatakan bahwa Kabupaten Kampar saat ini sudah eksis sejak abad 7 melalui peninggalan candi
IAIN LANGSAIAIN LANGSA 1 Tahun 2023) menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat diharmonisasikan dengan hukum pidana nasional tanpa mengorbankan1 Tahun 2023) menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat diharmonisasikan dengan hukum pidana nasional tanpa mengorbankan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan korban tetap menjadi prioritas utama sambil melindungi prinsip-prinsip non-diskriminasiLangkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan korban tetap menjadi prioritas utama sambil melindungi prinsip-prinsip non-diskriminasi
UINSAIDUINSAID pemahaman konsep bentuk geometris (kubus dan kuboid) dan kemampuan memecahkan masalah, termasuk operasi aritmatika, soal cerita, serta konversi kalimatpemahaman konsep bentuk geometris (kubus dan kuboid) dan kemampuan memecahkan masalah, termasuk operasi aritmatika, soal cerita, serta konversi kalimat