STAIN TDMSTAIN TDM
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan PolitikCONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan PolitikPenelitian ini membahas, peran strategi sebagai officium nobile dalam penegakan hukum di Indonesia. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela kepentingan klien, tetapi juga sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia serta akses terhadap keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan advokat telah diakui secara normatif dalam sistem Indonesia, yakni yang terdapat dapat UU nomor 18 tahun 2003, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti krisis integritas, lemahnya pengawasan profesi, intervensi kekuasaan, komersiakisasi jasa hukum, dan belum optimalnya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kode etik, reformasi organisasi advokat, pendidikan profesi yang berintegritas, pengawasan yang efektif, serta optimalisasi bantuan hukum gratis agar advokat dapat menjalankan fungsinya secara profesional dan berorentasi pada keadilan.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki peran strategis dalam penegakan hukum di Indonesia sebagai bagian dari profesi officium nobile merupakan profesi yang mulia dan terhormat, kedudukan advokat tidak hanya sebagai pemberi jasa hukum kepada klien, tetapi juga sebagai penegak hukum yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan professional dalam menjamin tegaknya keadilan, perlindungan hak asasi manusia serta kepastian hukum.Melalui fungsi pendamping, pembelaan, konsultasi, dan bantuan hukum, advokat juga berperan penting dalam menjaga prinsip terhadap keadilan bagi Masyarakat.Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran advokat dalam penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya integritas dan penegakan kode etik, inetervansi kekuasaan, jasa hukum akses bantuan hukum bagi Masyarakat miskin, serta menurunya kepercayaan public terhadap profesi advokat, kondisi tersebut menyebabkan nilai officium nobile sering kali tidak terimplementasi secara optimal dalam praktik penegakan hukum, selain itu lemahnya organisasi adavokat dalam sisitem pengawasan terhadap menjalankan tugasnya.Oleh karena itu diperlukan Upaya penguatan peran advokat melalui reformasi organisasi profesi, penguatan kode etik, Pendidikan profesi yang berintegritas, dan lebih optimal dalam pengawasan profesi, dalam peningkatan pelaksanaan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi Masyarakat yang tidak mampu, sebagai penguat yang bertujuan untuk mengembalikan hakikat profesi advokat sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak-hak Masyarakat.Profesi advokat diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, dan trasparan terhadap klien.
1) Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin, khususnya di daerah terpencil. 2) Studi tentang peran pendidikan hukum dalam membentuk integritas moral advokat melalui kurikulum yang lebih berfokus pada nilai etika dan tanggung jawab sosial. 3) Analisis kebijakan untuk memperkuat sistem pengawasan independen terhadap pelanggaran kode etik profesi advokat, dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam proses pengaduan dan sanksi yang transparan. Ketiga saran ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas profesi advokat, memastikan keadilan sosial, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.
- Bantuan Hukum Pro Bono Publico dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan dan Persamaan di Muka Hukum di... ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/4964Bantuan Hukum Pro Bono Publico dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan dan Persamaan di Muka Hukum di ejournal unikama ac index php jph article view 4964
- Peran Strategis Advokat Sebagai Opesium Nobel Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia | CONSTITUO : Jurnal... doi.org/10.47498/constituo.v5i1.6446Peran Strategis Advokat Sebagai Opesium Nobel Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia CONSTITUO Jurnal doi 10 47498 constituo v5i1 6446
- Login. required fields marked asterisk doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.44Login required fields marked asterisk doi 10 35194 jhmj v1i2 44
| File size | 342.27 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IJCSNETIJCSNET Pendekatan ini memastikan bahwa aksesibilitas harus diintegrasikan ke dalam desain pendidikan hukum, bukan hanya sebagai fasilitas tambahan. KontribusiPendekatan ini memastikan bahwa aksesibilitas harus diintegrasikan ke dalam desain pendidikan hukum, bukan hanya sebagai fasilitas tambahan. Kontribusi
CATTLEYADFCATTLEYADF Srh. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan, kajian ini mengevaluasi bagaimana hakim mengontekstualisasikanSrh. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan, kajian ini mengevaluasi bagaimana hakim mengontekstualisasikan
CATTLEYADFCATTLEYADF Hasil penelitian menunjukkan yakni pelaksanaan eksekusi dalam benda rampasan di Kejaksaan Negeri Jambi dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertamaHasil penelitian menunjukkan yakni pelaksanaan eksekusi dalam benda rampasan di Kejaksaan Negeri Jambi dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama
CATTLEYADFCATTLEYADF Perkembangan gig economy telah mendorong meningkatnya jumlah tenaga kerja lepas (freelance) di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Timur. Namun, sistemPerkembangan gig economy telah mendorong meningkatnya jumlah tenaga kerja lepas (freelance) di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Timur. Namun, sistem
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Hasil penelitian menyimpulkan bahwa spiritualitas Islam berperan sentral dalam membentuk nilai-nilai etik yang mendasari regulasi hukum ekonomi syariah.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa spiritualitas Islam berperan sentral dalam membentuk nilai-nilai etik yang mendasari regulasi hukum ekonomi syariah.
AHMADDAHLANAHMADDAHLAN Penelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual peran implementasi kode etik profesi akuntan dalam pencegahan fraud audit laporan keuangan. PendekatanPenelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual peran implementasi kode etik profesi akuntan dalam pencegahan fraud audit laporan keuangan. Pendekatan
PUSTAKAGALERIMANDIRIPUSTAKAGALERIMANDIRI Kegiatan yang sudah dilaksanakan di SMA Sinar Dharma Jakarta berhasil memaparkan materi mengenai profesi akuntan dan peran penting akuntan dalam duniaKegiatan yang sudah dilaksanakan di SMA Sinar Dharma Jakarta berhasil memaparkan materi mengenai profesi akuntan dan peran penting akuntan dalam dunia
UGMUGM Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas komite audit pada kualitas pelaporan keuangan antara GLCs Malaysia yang mengikutiTujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas komite audit pada kualitas pelaporan keuangan antara GLCs Malaysia yang mengikuti
Useful /
MALANGKOTAMALANGKOTA Analisis memastikan bahwa keberlanjutan pusat ini ditentukan oleh sinergi tiga faktor: inovasi produk dan pemasaran, program regenerasi keterampilan, sertaAnalisis memastikan bahwa keberlanjutan pusat ini ditentukan oleh sinergi tiga faktor: inovasi produk dan pemasaran, program regenerasi keterampilan, serta
UNIMUSUNIMUS Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi inventaris S-Inventory berbasis desktopBerdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi inventaris S-Inventory berbasis desktop
UINUIN Perlindungan ini memerlukan dukungan perangkat yuridis berupa perundang-undangan yang komprehensif. Proses sertifikasi halal harus melibatkan pihak-pihakPerlindungan ini memerlukan dukungan perangkat yuridis berupa perundang-undangan yang komprehensif. Proses sertifikasi halal harus melibatkan pihak-pihak
UINUIN Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia. Hukum memiliki dua unsur utama, moral dan formal.Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia. Hukum memiliki dua unsur utama, moral dan formal.