CATTLEYADFCATTLEYADF

Judge : Jurnal HukumJudge : Jurnal Hukum

Perkembangan gig economy telah mendorong meningkatnya jumlah tenaga kerja lepas (freelance) di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Timur. Namun, sistem hukum ketenagakerjaan nasional belum memberikan pengakuan yang tegas terhadap kedudukan freelance sebagai subjek hubungan kerja, sehingga perlindungan hukumnya masih bersifat parsial. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum tenaga kerja freelance serta peran Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur dalam membangun kerangka perlindungan hukum bagi pekerja freelance. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi lapangan melalui pengumpulan data primer serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja freelance masih berada dalam ambiguitas hukum karena tidak diklasifikasikan secara tegas sebagai pekerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, meskipun diakui sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dalam sistem jaminan sosial. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja freelance. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Peraturan Bupati sebagai instrumen administratif untuk memperkuat pendataan, pembinaan, fasilitasi penyelesaian sengketa, dan perluasan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja freelance di Kabupaten Aceh Timur.

Kedudukan tenaga kerja freelance di Indonesia masih ambigu karena belum diakui secara tegas sebagai subjek hubungan kerja.Di Kabupaten Aceh Timur, peran pemerintah daerah dalam perlindungan hukum tenaga kerja freelance sangat penting, terutama melalui kebijakan administratif seperti Peraturan Bupati.Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya regulasi yang lebih komprehensif untuk memastikan kepastian hukum dan akses jaminan sosial bagi pekerja freelance.Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada dan membandingkan dengan model lain di daerah lain.

1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas Peraturan Bupati Aceh Timur dalam melindungi hak-hak tenaga kerja freelance, terutama dalam penyelesaian sengketa dan akses jaminan sosial. 2. Studi perbandingan antara kebijakan perlindungan tenaga kerja freelance di Kabupaten Aceh Timur dengan daerah lain di Indonesia untuk mengidentifikasi best practices dan tantangan umum. 3. Penelitian tentang dampak platform digital terhadap dinamika hubungan kerja freelance, termasuk bagaimana regulasi lokal dapat mengakomodasi perubahan struktur ketenagakerjaan yang semakin fleksibel.

Read online
File size225.55 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test