CATTLEYADFCATTLEYADF
Judge : Jurnal HukumJudge : Jurnal HukumKeterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, termasuk pada tingkat gampong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong di Kabupaten Aceh Timur serta mengkaji perannya dalam menjamin akuntabilitas pemerintahan gampong. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui observasi dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik pada pemerintahan gampong di Kabupaten Aceh Timur telah berjalan secara formal melalui penyediaan media informasi berbasis website. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena informasi yang tersedia belum memenuhi standar Sistem Informasi Gampong sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Gampong. Informasi mengenai laporan keuangan, dokumen pembangunan, data kependudukan, dan layanan pengaduan masyarakat belum dipublikasikan secara lengkap dan berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya akuntabilitas pemerintahan gampong karena masyarakat belum memperoleh akses informasi yang memadai untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pemerintahan gampong di Kabupaten Aceh Timur telah berjalan secara formal melalui penyediaan media informasi berbasis website pada beberapa gampong, termasuk Gampong Bayeun dan Gampong Rantau Selamat.Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal karena informasi yang tersedia belum memenuhi standar Sistem Informasi Gampong sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021.Berbagai informasi penting yang wajib dipublikasikan, seperti dokumen pembangunan, laporan keuangan, data kependudukan, dan layanan pengaduan masyarakat, belum tersedia secara lengkap dan berkelanjutan.Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pengaturan normatif mengenai keterbukaan informasi publik dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan gampong di lapangan.Belum optimalnya implementasi Sistem Informasi Gampong berdampak pada belum maksimalnya akuntabilitas pemerintahan gampong karena masyarakat belum memperoleh akses informasi yang memadai untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan penguatan implementasi Sistem Informasi Gampong sebagai instrumen utama keterbukaan informasi publik serta peningkatan kapasitas aparatur gampong melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.Optimalisasi kedua aspek tersebut menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan gampong yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di Kabupaten Aceh Timur.
Untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan gampong di Kabupaten Aceh Timur, penelitian ini menawarkan dua solusi hukum. Pertama, penguatan implementasi Sistem Informasi Gampong sebagai instrumen wajib keterbukaan informasi publik pada seluruh gampong. Kedua, peningkatan kapasitas aparatur gampong melalui pembinaan dan pengawasan berkelanjutan. Kedua solusi ini bertujuan membangun model akuntabilitas pemerintahan gampong yang berbasis keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses informasi pemerintahan gampong secara cepat, mudah, dan transparan, sehingga partisipasi dan pengawasan publik dapat ditingkatkan.
| File size | 182.63 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
CATTLEYADFCATTLEYADF Namun, pelaksanaan fungsi tersebut di Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya belum berjalan optimal karena peran Tuha Peut masih dominan pada penyelesaianNamun, pelaksanaan fungsi tersebut di Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya belum berjalan optimal karena peran Tuha Peut masih dominan pada penyelesaian
CATTLEYADFCATTLEYADF Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi lapangan melalui pengumpulan data primerPenelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi lapangan melalui pengumpulan data primer
CATTLEYADFCATTLEYADF Putusan ini berhasil memulihkan hak-hak keperdataan istri serta meminimalisasi kemudaratan sosial, meskipun eksekusi hak finansial pasca-perceraian dalamPutusan ini berhasil memulihkan hak-hak keperdataan istri serta meminimalisasi kemudaratan sosial, meskipun eksekusi hak finansial pasca-perceraian dalam
STAIN TDMSTAIN TDM 11 Tahun 2006 menentukan masa jabatan enam tahun sebagai lex specialis yang menjamin kontinuitas kepemimpinan serta regenerasi sesuai adat lokal dan nilai11 Tahun 2006 menentukan masa jabatan enam tahun sebagai lex specialis yang menjamin kontinuitas kepemimpinan serta regenerasi sesuai adat lokal dan nilai
UIGMUIGM Sumber data meliputi dokumen kebijakan, laporan organisasi masyarakat sipil, publikasi akademik, dan pemberitaan media yang relevan. Temuan – WacanaSumber data meliputi dokumen kebijakan, laporan organisasi masyarakat sipil, publikasi akademik, dan pemberitaan media yang relevan. Temuan – Wacana
HARAPANHARAPAN Dengan demikian, keberadaan PTUN menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, menjaga netralitas penyelenggara pemilu, dan melindungi hakDengan demikian, keberadaan PTUN menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, menjaga netralitas penyelenggara pemilu, dan melindungi hak
UNIDA ACEHUNIDA ACEH Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara secara purposive sampling terhadap Tim Konten Media Baru (KMB) TVRI AcehData diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara secara purposive sampling terhadap Tim Konten Media Baru (KMB) TVRI Aceh
UGMUGM Meneliti Panggungharjo, Bantul, artikel ini membuktikan bahwa pendekatan kepemimpinan transformatif dan transaksional, yang diadaptasi oleh kepala desa,Meneliti Panggungharjo, Bantul, artikel ini membuktikan bahwa pendekatan kepemimpinan transformatif dan transaksional, yang diadaptasi oleh kepala desa,
Useful /
CATTLEYADFCATTLEYADF Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan pelaksanaan lelang dalam benda sitaan yang berada dalam penguasaan kejaksaan setelah ketetapan mahkamahPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan pelaksanaan lelang dalam benda sitaan yang berada dalam penguasaan kejaksaan setelah ketetapan mahkamah
UNARSUNARS Struktur ekonomi Kabupaten Situbondo masih didominasi oleh sektor primer dan jasa. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor basis utama,Struktur ekonomi Kabupaten Situbondo masih didominasi oleh sektor primer dan jasa. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor basis utama,
INTELEKMADANIINTELEKMADANI Evaluasi dilakukan terhadap mutu fisik granul, meliputi kadar lembab, waktu alir, sudut diam, bobot jenis nyata dan mampat, kompresibilitas, serta distribusiEvaluasi dilakukan terhadap mutu fisik granul, meliputi kadar lembab, waktu alir, sudut diam, bobot jenis nyata dan mampat, kompresibilitas, serta distribusi
INTELEKMADANIINTELEKMADANI Uji kestabilan dilakukan secara fisika dan kimia, sedangkan uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi cakram terhadap PropionibacteriumUji kestabilan dilakukan secara fisika dan kimia, sedangkan uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi cakram terhadap Propionibacterium