STAIN TDMSTAIN TDM
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan HukumMAQASIDI: Jurnal Syariah dan HukumPenelitian ini mengkaji regulasi masa jabatan kepala desa dari perspektif siyasah tasyriiyah melalui analisis komparatif dua kerangka hukum: ketentuan masa jabatan kepala desa dalam Undang‑Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa dan ketentuan masa jabatan keuchik dalam Undang‑Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian bertujuan menjelaskan alasan mendasar perbedaan regulasi masa jabatan pada tingkat nasional dan dalam kerangka otonomi khusus Aceh, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan (adl), kesejahteraan umum (maslahah), dan maqashid al‑shariah dalam siyasah tasyriiyah. Berbeda dengan studi sebelumnya, kajian ini tidak hanya menelaah aspek normatif hukum tetapi juga menghubungkan harmonisasi hukum nasional dan otonomi khusus Aceh dengan nilai‑nilai siyasah tasyriiyah serta keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi. Dengan pendekatan hukum normatif berbasis penelitian pustaka terhadap peraturan perundang‑undangan, dokumen hukum, dan literatur akademik terkait, ditemukan bahwa Undang‑Undang No. 3 Tahun 2024 menetapkan masa jabatan delapan tahun untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan, sedangkan Undang‑Undang No. 11 Tahun 2006 menentukan masa jabatan enam tahun sebagai lex specialis yang menjamin kontinuitas kepemimpinan serta regenerasi sesuai adat lokal dan nilai Islam. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa masa jabatan enam tahun tetap berlaku di Aceh. Oleh karena itu, regulasi masa jabatan kepala desa di Aceh dianggap lebih selaras dengan prinsip‑prinsip siyasah tasyriiyah karena mampu menyeimbangkan stabilitas pemerintahan, kesejahteraan umum, pengendalian kekuasaan, dan peluang regenerasi kepemimpinan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi masa jabatan kepala desa di Indonesia diatur oleh dua kerangka hukum, yaitu Undang‑Undang Desa Tahun 2024 (masa jabatan delapan tahun) dan Undang‑Undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 (masa jabatan enam tahun).Undang‑Undang Pemerintahan Aceh sebagai lex specialis tetap berlaku di Aceh dan lebih selaras dengan prinsip‑prinsip siyasah tasyriiyah, sehingga dapat menyeimbangkan stabilitas pemerintahan, kesejahteraan umum, akuntabilitas, dan regenerasi kepemimpinan.Harmonisasi hukum yang menghormati otonomi khusus Aceh serta kepastian hukum nasional menjadi kunci untuk mencapai tata kelola desa yang koheren, akuntabel, dan legitimasi budaya.
Penelitian lanjutan dapat menyelidiki (1) bagaimana implementasi masa jabatan enam tahun di Aceh mempengaruhi partisipasi politik warga gampong dalam pemilihan keuchik, dengan menggunakan metode survei lapangan dan analisis statistik untuk mengukur tingkat partisipasi serta persepsi keadilan; (2) apakah terdapat perbedaan persepsi keadilan (adl) dan kesejahteraan (maslahah) antara desa yang menerapkan masa jabatan delapan tahun di luar Aceh dan desa yang menerapkan masa jabatan enam tahun di Aceh, melalui pendekatan studi kasus komparatif yang menggabungkan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat; serta (3) bagaimana mekanisme harmonisasi antara Undang‑Undang Desa 2024 dan Undang‑Undang Pemerintahan Aceh dapat dioptimalkan melalui pembuatan peraturan pelaksanaan yang melibatkan dialog institusional antara pemerintah pusat dan daerah, serta evaluasi dampaknya terhadap kepastian hukum dan kepatuhan regulasi di tingkat desa. Penelitian‑penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak regulasi masa jabatan terhadap kualitas pemerintahan desa serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah.
| File size | 334.51 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
HARAPANHARAPAN Analisis menunjukkan bahwa putusan ini mencerminkan pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari legislator negatif menjadi legislator positif yang menimbulkanAnalisis menunjukkan bahwa putusan ini mencerminkan pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari legislator negatif menjadi legislator positif yang menimbulkan
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO This research employs a descriptive qualitative approach using a library research method to examine cultural communication practices within the kato nanThis research employs a descriptive qualitative approach using a library research method to examine cultural communication practices within the kato nan
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Negara melalui lembaga peradilan memiliki peran krusial dalam memastikan pemenuhan hak-hak ini, termasuk melalui mekanisme eksekusi yang tegas namun tetapNegara melalui lembaga peradilan memiliki peran krusial dalam memastikan pemenuhan hak-hak ini, termasuk melalui mekanisme eksekusi yang tegas namun tetap
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO The era of the global economy has shifted the function of the Arabic language from a theological tool to a strategic asset in economic diplomacy; however,The era of the global economy has shifted the function of the Arabic language from a theological tool to a strategic asset in economic diplomacy; however,
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis kitab klasik di SMP Islam Nahdatussubban Pacitan, dengan menggunakan kitab Fathul Qorib dan Akidah Akhlak,Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis kitab klasik di SMP Islam Nahdatussubban Pacitan, dengan menggunakan kitab Fathul Qorib dan Akidah Akhlak,
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan, dan publikasi relevan lainnya, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan analisisData diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan, dan publikasi relevan lainnya, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Diskursus war tiket haji menjadi arena kontestasi antara kekuasaan legal, administratif, dan simbolik yang masing-masing membangun legitimasi melalui strategiDiskursus war tiket haji menjadi arena kontestasi antara kekuasaan legal, administratif, dan simbolik yang masing-masing membangun legitimasi melalui strategi
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Keputusan tersebut menginterprestasi ketentuan usia minimal 40 tahun dengan membolehkan calon di bawah usia tersebut dapat mencalonkan diri apabila pernahKeputusan tersebut menginterprestasi ketentuan usia minimal 40 tahun dengan membolehkan calon di bawah usia tersebut dapat mencalonkan diri apabila pernah
Useful /
STAIN TDMSTAIN TDM Permohonan pembatalan perkawinan akibat paksaan memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Hukum Positif (Pasal 27 ayat (1) huruf b KHI) maupun dalam HukumPermohonan pembatalan perkawinan akibat paksaan memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Hukum Positif (Pasal 27 ayat (1) huruf b KHI) maupun dalam Hukum
UNIDHAUNIDHA Anggap saja medsos sebagai ruang tamu digital tempat mengobrol dengan calon pelanggan. Branding adalah janji dan perasaan yang diingat orang saat mendengarAnggap saja medsos sebagai ruang tamu digital tempat mengobrol dengan calon pelanggan. Branding adalah janji dan perasaan yang diingat orang saat mendengar
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Model yang dikembangkan menggabungkan pendekatan visual-kinestetik, belajar berbasis pengalaman, dan penggunaan media digital interaktif, yang disesuaikanModel yang dikembangkan menggabungkan pendekatan visual-kinestetik, belajar berbasis pengalaman, dan penggunaan media digital interaktif, yang disesuaikan
UNIDHAUNIDHA Selain itu, tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan juga menjadi nilai tambah dalam meningkatkan pengalaman pengguna.informasi yang ditampilkanSelain itu, tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan juga menjadi nilai tambah dalam meningkatkan pengalaman pengguna.informasi yang ditampilkan