STAIN TDMSTAIN TDM
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan HukumMAQASIDI: Jurnal Syariah dan HukumPenelitian ini mengkaji regulasi masa jabatan kepala desa dari perspektif siyasah tasyriiyah melalui analisis komparatif dua kerangka hukum: ketentuan masa jabatan kepala desa dalam Undang‑Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa dan ketentuan masa jabatan keuchik dalam Undang‑Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian bertujuan menjelaskan alasan mendasar perbedaan regulasi masa jabatan pada tingkat nasional dan dalam kerangka otonomi khusus Aceh, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan (adl), kesejahteraan umum (maslahah), dan maqashid al‑shariah dalam siyasah tasyriiyah. Berbeda dengan studi sebelumnya, kajian ini tidak hanya menelaah aspek normatif hukum tetapi juga menghubungkan harmonisasi hukum nasional dan otonomi khusus Aceh dengan nilai‑nilai siyasah tasyriiyah serta keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi. Dengan pendekatan hukum normatif berbasis penelitian pustaka terhadap peraturan perundang‑undangan, dokumen hukum, dan literatur akademik terkait, ditemukan bahwa Undang‑Undang No. 3 Tahun 2024 menetapkan masa jabatan delapan tahun untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan, sedangkan Undang‑Undang No. 11 Tahun 2006 menentukan masa jabatan enam tahun sebagai lex specialis yang menjamin kontinuitas kepemimpinan serta regenerasi sesuai adat lokal dan nilai Islam. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa masa jabatan enam tahun tetap berlaku di Aceh. Oleh karena itu, regulasi masa jabatan kepala desa di Aceh dianggap lebih selaras dengan prinsip‑prinsip siyasah tasyriiyah karena mampu menyeimbangkan stabilitas pemerintahan, kesejahteraan umum, pengendalian kekuasaan, dan peluang regenerasi kepemimpinan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi masa jabatan kepala desa di Indonesia diatur oleh dua kerangka hukum, yaitu Undang‑Undang Desa Tahun 2024 (masa jabatan delapan tahun) dan Undang‑Undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 (masa jabatan enam tahun).Undang‑Undang Pemerintahan Aceh sebagai lex specialis tetap berlaku di Aceh dan lebih selaras dengan prinsip‑prinsip siyasah tasyriiyah, sehingga dapat menyeimbangkan stabilitas pemerintahan, kesejahteraan umum, akuntabilitas, dan regenerasi kepemimpinan.Harmonisasi hukum yang menghormati otonomi khusus Aceh serta kepastian hukum nasional menjadi kunci untuk mencapai tata kelola desa yang koheren, akuntabel, dan legitimasi budaya.
Penelitian lanjutan dapat menyelidiki (1) bagaimana implementasi masa jabatan enam tahun di Aceh mempengaruhi partisipasi politik warga gampong dalam pemilihan keuchik, dengan menggunakan metode survei lapangan dan analisis statistik untuk mengukur tingkat partisipasi serta persepsi keadilan; (2) apakah terdapat perbedaan persepsi keadilan (adl) dan kesejahteraan (maslahah) antara desa yang menerapkan masa jabatan delapan tahun di luar Aceh dan desa yang menerapkan masa jabatan enam tahun di Aceh, melalui pendekatan studi kasus komparatif yang menggabungkan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat; serta (3) bagaimana mekanisme harmonisasi antara Undang‑Undang Desa 2024 dan Undang‑Undang Pemerintahan Aceh dapat dioptimalkan melalui pembuatan peraturan pelaksanaan yang melibatkan dialog institusional antara pemerintah pusat dan daerah, serta evaluasi dampaknya terhadap kepastian hukum dan kepatuhan regulasi di tingkat desa. Penelitian‑penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak regulasi masa jabatan terhadap kualitas pemerintahan desa serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah.
| File size | 334.51 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UIIDALWAUIIDALWA Secara teoritis, penelitian ini memperluas cakupan studi morfologi bahasa Arab dengan mengintegrasikan variasi dialek yang kurang dieksplorasi dalam literaturSecara teoritis, penelitian ini memperluas cakupan studi morfologi bahasa Arab dengan mengintegrasikan variasi dialek yang kurang dieksplorasi dalam literatur
UNDANAUNDANA Berdasarkan nilai GAP setelah diterapkan dan digunakan oleh pelanggan, maka GAP dan ranking yang dihasilkan itu berapa, sehingga disimpulkan bahwa pelangganBerdasarkan nilai GAP setelah diterapkan dan digunakan oleh pelanggan, maka GAP dan ranking yang dihasilkan itu berapa, sehingga disimpulkan bahwa pelanggan
STAIN TDMSTAIN TDM The research method used is juridical-empirical by combining normative studies of laws and regulations and field data obtained through interviews at theThe research method used is juridical-empirical by combining normative studies of laws and regulations and field data obtained through interviews at the
STAIN TDMSTAIN TDM Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan teknik deskriptif kualitatif, melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkanMetode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan teknik deskriptif kualitatif, melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan
STAIN TDMSTAIN TDM Maka penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai peran dan mekanisme yang dilakukan oleh Lembaga Sarak Opat dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalamMaka penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai peran dan mekanisme yang dilakukan oleh Lembaga Sarak Opat dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam
4141 MoU ini menjadi komitmen bersama kedua belah pihak yang kemudian memberikan legitimasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PemerintahanMoU ini menjadi komitmen bersama kedua belah pihak yang kemudian memberikan legitimasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
LAKASPIALAKASPIA Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis melalui studi dokumen dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwaMetode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis melalui studi dokumen dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
UIN WALISONGOUIN WALISONGO Sampelnya terdiri dari kelas XI MIPA 1 (kontrol) dan XI MIPA 3 (eksperimen). Kedua kelas diberi uji akhir setelah penerapan model C-PBL pada kelas eksperimenSampelnya terdiri dari kelas XI MIPA 1 (kontrol) dan XI MIPA 3 (eksperimen). Kedua kelas diberi uji akhir setelah penerapan model C-PBL pada kelas eksperimen
Useful /
STAIN TDMSTAIN TDM Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis norma hukum (pasal 27 KHI, hal. 45) dan ratio decidendi hakim.Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis norma hukum (pasal 27 KHI, hal. 45) dan ratio decidendi hakim.
STAIN TDMSTAIN TDM Kondisi ini memerlukan reinterpretasi konsep hadhanah dalam hukum Islam agar tetap relevan dengan tantangan era digital. Penelitian ini bertujuan untukKondisi ini memerlukan reinterpretasi konsep hadhanah dalam hukum Islam agar tetap relevan dengan tantangan era digital. Penelitian ini bertujuan untuk
STAIN TDMSTAIN TDM Dari perspektif hukum Islam, pernikahan tetap dipahami sebagai ikatan suci yang bertujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, sehinggaDari perspektif hukum Islam, pernikahan tetap dipahami sebagai ikatan suci yang bertujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, sehingga
4141 Indonesia, termasuk Aceh, telah memasuki era milenial, sehingga dibutuhkan strategi dan kebijakan dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah,Indonesia, termasuk Aceh, telah memasuki era milenial, sehingga dibutuhkan strategi dan kebijakan dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah,