HARAPANHARAPAN
Jurnal Perspektif HukumJurnal Perspektif HukumPutusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 memperkenalkan pemisahan antara pemilihan umum nasional dan daerah, yang memungkinkan jeda 2–2,5 tahun. Putusan ini membuka ruang bagi perpanjangan masa jabatan eksekutif daerah atau perpanjangan pengangkatan pejabat pelaksana tanpa legitimasi elektoral, sehingga menimbulkan dilema konstitusional antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam kerangka hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis menunjukkan bahwa putusan ini mencerminkan pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari legislator negatif menjadi legislator positif yang menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran konstitusional dan inkonsistensi yudisial. Selain itu, apabila dikaji dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, bahwa apabila dilihat dari sisi keadilan putusan tersebut dapat menimbulkan voter fatigue atau kelelahan pemilih yang pada akhirnya menurunkan kualitas partisipasi politik dan dampak yang paling problematik memperpanjang masa jabatan kepala daerah atau pengangkatan kepala daerah. Sehingga secara konstitusi menimbulkan kekhawatiran serius terhadap pelanggaran 22E (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan pemilu harus dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, dalam jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya dilihat dari sisi kepastian hukum bahwa putusan ini membuka ruang ketidakpastian karena memerlukan revisi besar terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada. Penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus menyesuaikan sistem, anggaran, serta regulasi teknis yang belum memiliki landasan operasional yang jelas. Kemudian jika dilihat dari sisi kemanfaatan hukum, Pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah berpotensi menimbulkan beban fiskal yang lebih besar karena negara harus menyelenggarakan dua kali proses electoral.
135/PUU-XXII/2024 mengandung konflik tajam antara legalitas formal dan keadilan substantif.Konsekuensi normatifnya berupa perpanjangan masa jabatan atau penunjukan pejabat tanpa pemilu berpotensi mereduksi hak konstitusional warga negara dan menciptakan ketidakadilan elektoral.Mahkamah Konstitusi perlu lebih berhati-hati dalam menjangkau wilayah legislasi agar tidak melampaui batas kewenangan yang ditentukan oleh UUD NRI 1945 dan selalu mempertimbangkan dasar moral dan keadilan substantif dalam setiap putusan konstitusional.
Berdasarkan analisis terhadap putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak putusan ini terhadap partisipasi politik masyarakat, khususnya kelompok marginal dan pemilih pemula, untuk mengidentifikasi potensi penurunan kualitas demokrasi akibat jeda waktu antara pemilu nasional dan daerah. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penggunaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator, termasuk pembentukan lembaga independen yang bertugas mengevaluasi konsistensi normatif dan dampak sosial-politik dari putusan-putusan kontroversial. Ketiga, studi komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki sistem pemilu serupa dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam menyeimbangkan antara efisiensi penyelenggaraan pemilu, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat fondasi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan publik.
- Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches | Audito Comparative Law Journal... doi.org/10.22219/ACLJ.V4I1.24855Normative Legal Research in Indonesia Its Originis and Approaches Audito Comparative Law Journal doi 10 22219 ACLJ V4I1 24855
- Radbruch’s Formula in the Constitution of Bosnia and Herzegovina – Untapped Potential for... dhs.ff.untz.ba/index.php/home/article/view/778RadbruchAos Formula in the Constitution of Bosnia and Herzegovina Ae Untapped Potential for dhs ff untz ba index php home article view 778
- The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch's View... doi.org/doi:10.38142/jpls.v1i2.81The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruchs View doi doi 10 38142 jpls v1i2 81
| File size | 337 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Artikel ini membahas ambivalensi penerapan Purcell Principle dalam pengujian konstitusionalitas peraturan pemilu, khususnya perbandingan antara PutusanArtikel ini membahas ambivalensi penerapan Purcell Principle dalam pengujian konstitusionalitas peraturan pemilu, khususnya perbandingan antara Putusan
MKRIMKRI Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan yang tidak tegas, seperti dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, dapatPenelitian ini menyimpulkan bahwa putusan yang tidak tegas, seperti dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024, dapat
IBRAHIMYIBRAHIMY 3/PUU-XXII/2024 dalam sistem pembiayaan sekolah swasta. Putusan ini menegaskan kembali tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa diskriminasi,3/PUU-XXII/2024 dalam sistem pembiayaan sekolah swasta. Putusan ini menegaskan kembali tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa diskriminasi,
SAINSSAINS Namun, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi investasi dan lemahnya sanksi terhadap pelaku.Namun, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi investasi dan lemahnya sanksi terhadap pelaku.
SAINSSAINS Hubungan antara perusahaan transportasi online dan pengemudi dibangun dalam bentuk kemitraan, namun dalam praktiknya menimbulkan persoalan hukum, khususnyaHubungan antara perusahaan transportasi online dan pengemudi dibangun dalam bentuk kemitraan, namun dalam praktiknya menimbulkan persoalan hukum, khususnya
UNESAUNESA Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dan kerentanan bagi individu LGBT, serta memfasilitasi perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan sosial.Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dan kerentanan bagi individu LGBT, serta memfasilitasi perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan sosial.
UNARSUNARS Penerapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan,Penerapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan,
UNARSUNARS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian tata ruang yang efektif guna mencegah alih fungsi lahan pertanian dan cara pencegahanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian tata ruang yang efektif guna mencegah alih fungsi lahan pertanian dan cara pencegahan
Useful /
INASNACCINASNACC Resusitasi cairan dengan 1000 ml larutan kristaloid dan tetesan norepinefrin 0,1 mcg/kg/menit juga dimulai. Setelah resusitasi, hemodinamik pasien dipantauResusitasi cairan dengan 1000 ml larutan kristaloid dan tetesan norepinefrin 0,1 mcg/kg/menit juga dimulai. Setelah resusitasi, hemodinamik pasien dipantau
INASNACCINASNACC Sekitar 30-40% pasien tidak merespons obat antikejang, sehingga operasi menjadi pilihan penting. Meskipun hanya 10-30% pasien yang memenuhi syarat untukSekitar 30-40% pasien tidak merespons obat antikejang, sehingga operasi menjadi pilihan penting. Meskipun hanya 10-30% pasien yang memenuhi syarat untuk
UNARSUNARS Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan serius yang melanda dunia, yaitu pandemi Covid-19 yang belum terselesaikan. Ironisnya, fenomena kejahatanPenelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan serius yang melanda dunia, yaitu pandemi Covid-19 yang belum terselesaikan. Ironisnya, fenomena kejahatan
UNARSUNARS Pemerintah membeli tanah masyarakat untuk pembangunan jalan tol dengan dana dari pemerintah dan organisasi komersial. Sistem pengadaan tanah untuk pembangunanPemerintah membeli tanah masyarakat untuk pembangunan jalan tol dengan dana dari pemerintah dan organisasi komersial. Sistem pengadaan tanah untuk pembangunan