HARAPANHARAPAN
Jurnal Perspektif HukumJurnal Perspektif HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu yang timbul dari keputusan administratif penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Permasalahan utama yang dibahas adalah sejauh mana kewenangan PTUN dalam menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepemiluan mampu menjamin perlindungan hak politik peserta pemilu serta mewujudkan kepastian hukum dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, didukung oleh analisis terhadap putusan pengadilan dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN memiliki peran strategis dalam mengontrol legalitas tindakan administrasi penyelenggara pemilu agar tetap sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta berkontribusi signifikan dalam memperkuat legitimasi dan kredibilitas pemilu yang demokratis. Dengan demikian, keberadaan PTUN menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, menjaga netralitas penyelenggara pemilu, dan melindungi hak konstitusional warga negara dalam proses demokrasi.
Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan bahwa keputusan administratif yang dibuat oleh otoritas negara, termasuk penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, mengikuti hukum, PTUN sangat penting.Pilihan administratif tentang pencalonan, verifikasi peserta, atau fase lain yang memengaruhi hak politik terkadang menimbulkan sengketa terkait pemilu.PTUN bertindak sebagai pengecekan untuk memastikan bahwa pilihan-pilihan ini sejalan dengan nilai-nilai akuntabilitas, keadilan, dan keterbukaan.Fungsinya dalam menyelesaikan sengketa pemilu meningkatkan kredibilitas proses pemilu dan sistem demokrasi yang lebih besar selain memberikan kepastian hukum kepada peserta.Lebih jauh, untuk menjaga keadilan dan kejelasan hukum dalam proses pemilu, putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap harus berhasil dilaksanakan.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme upaya hukum administrasi sebelum mengajukan sengketa ke PTUN, dengan fokus pada hambatan dan solusi untuk mempercepat penyelesaian sengketa secara administratif. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak putusan PTUN terhadap kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Ketiga, penelitian komparatif antara sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem demokrasi yang matang dapat memberikan wawasan baru tentang praktik terbaik dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu.
- PERAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA | Ilmu Hukum Prima (IHP). peran administrasi... doi.org/10.34012/jihp.v7i1.4969PERAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Ilmu Hukum Prima IHP peran administrasi doi 10 34012 jihp v7i1 4969
- Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN) | JUSTICES: Journal... justices.pdfaii.org/index.php/i/article/view/8Authority Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court PTUN JUSTICES Journal justices pdfaii index php i article view 8
- jurnal perspektif. evaluasi penyelesaian sengketa proses pemilihan perspektif konstruksi hukumnya kajian... jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/744jurnal perspektif evaluasi penyelesaian sengketa proses pemilihan perspektif konstruksi hukumnya kajian jurnal perspektif index php perspektif article view 744
- Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia | Jurnal Analisis Hukum. mekanisme penyelesaian... doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia Jurnal Analisis Hukum mekanisme penyelesaian doi 10 38043 jah v5i2 3763
| File size | 323.95 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
HARAPANHARAPAN Kemudian jika dilihat dari sisi kemanfaatan hukum, Pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah berpotensi menimbulkan beban fiskal yang lebih besarKemudian jika dilihat dari sisi kemanfaatan hukum, Pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah berpotensi menimbulkan beban fiskal yang lebih besar
STTAASTTAA Pendekatan ini bertujuan untuk membebaskan perempuan penyandang disabilitas dari diskriminasi dan membantu mereka mencapai keutuhan diri. Dengan dukunganPendekatan ini bertujuan untuk membebaskan perempuan penyandang disabilitas dari diskriminasi dan membantu mereka mencapai keutuhan diri. Dengan dukungan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas institusional, optimalisasi sistem integrasi data berbasis teknologi, dan reformulasi regulasi yangPenelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas institusional, optimalisasi sistem integrasi data berbasis teknologi, dan reformulasi regulasi yang
DINASTIREVDINASTIREV Modus operandi pelaku TIP telah berkembang dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi korban.Modus operandi pelaku TIP telah berkembang dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi korban.
DINASTIREVDINASTIREV Temuan ini mendorong perlunya peningkatan ketepatan klasifikasi delik dalam praktik peradilan pidana sebagai kontribusi terhadap penguatan penerapan asasTemuan ini mendorong perlunya peningkatan ketepatan klasifikasi delik dalam praktik peradilan pidana sebagai kontribusi terhadap penguatan penerapan asas
DINASTIREVDINASTIREV Dalam Putusan No. 250/Pid. B/2022/PN. Jkt. Brt. , pengadilan menemukan bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen sah yang dilakukan oleh terdakwa bersama-samaDalam Putusan No. 250/Pid. B/2022/PN. Jkt. Brt. , pengadilan menemukan bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen sah yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama
4141 Kabupaten Sleman memiliki jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristikKabupaten Sleman memiliki jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik
UTUUTU 001, OR: 14.14, CI: 2. 86–60.21) and unsafe acts (P-value: 0. 015, OR: 5. 5, CI: 1. 39–21.71) with work accidents. The study suggests that workshop001, OR: 14.14, CI: 2. 86–60.21) and unsafe acts (P-value: 0. 015, OR: 5. 5, CI: 1. 39–21.71) with work accidents. The study suggests that workshop
Useful /
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Evaluasi kebijakan berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan mengungkapkan bahwa meskipun kebijakanEvaluasi kebijakan berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan
DINASTIREVDINASTIREV Disarankan agar Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya bantuan hukum, baik kepada pemerintah daerah maupunDisarankan agar Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya bantuan hukum, baik kepada pemerintah daerah maupun
DINASTIREVDINASTIREV Provinsi Sumatera Barat sering kali menghadapi berbagai bencana alam yang memerlukan respons cepat dan terstruktur dari pemerintah dan masyarakat setempat.Provinsi Sumatera Barat sering kali menghadapi berbagai bencana alam yang memerlukan respons cepat dan terstruktur dari pemerintah dan masyarakat setempat.
LITPAMLITPAM Menerusi analisis kajian, didapati sebanyak lima proses morfofonemik iaitu perubahan fonem, penambahan fonem, hilang fonem, pergeseran fonem dan peluluhanMenerusi analisis kajian, didapati sebanyak lima proses morfofonemik iaitu perubahan fonem, penambahan fonem, hilang fonem, pergeseran fonem dan peluluhan