HARAPANHARAPAN
Jurnal Perspektif HukumJurnal Perspektif HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu yang timbul dari keputusan administratif penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Permasalahan utama yang dibahas adalah sejauh mana kewenangan PTUN dalam menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepemiluan mampu menjamin perlindungan hak politik peserta pemilu serta mewujudkan kepastian hukum dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, didukung oleh analisis terhadap putusan pengadilan dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN memiliki peran strategis dalam mengontrol legalitas tindakan administrasi penyelenggara pemilu agar tetap sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta berkontribusi signifikan dalam memperkuat legitimasi dan kredibilitas pemilu yang demokratis. Dengan demikian, keberadaan PTUN menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, menjaga netralitas penyelenggara pemilu, dan melindungi hak konstitusional warga negara dalam proses demokrasi.
Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan bahwa keputusan administratif yang dibuat oleh otoritas negara, termasuk penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, mengikuti hukum, PTUN sangat penting.Pilihan administratif tentang pencalonan, verifikasi peserta, atau fase lain yang memengaruhi hak politik terkadang menimbulkan sengketa terkait pemilu.PTUN bertindak sebagai pengecekan untuk memastikan bahwa pilihan-pilihan ini sejalan dengan nilai-nilai akuntabilitas, keadilan, dan keterbukaan.Fungsinya dalam menyelesaikan sengketa pemilu meningkatkan kredibilitas proses pemilu dan sistem demokrasi yang lebih besar selain memberikan kepastian hukum kepada peserta.Lebih jauh, untuk menjaga keadilan dan kejelasan hukum dalam proses pemilu, putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap harus berhasil dilaksanakan.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme upaya hukum administrasi sebelum mengajukan sengketa ke PTUN, dengan fokus pada hambatan dan solusi untuk mempercepat penyelesaian sengketa secara administratif. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak putusan PTUN terhadap kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Ketiga, penelitian komparatif antara sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem demokrasi yang matang dapat memberikan wawasan baru tentang praktik terbaik dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu.
- PERAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA | Ilmu Hukum Prima (IHP). peran administrasi... doi.org/10.34012/jihp.v7i1.4969PERAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Ilmu Hukum Prima IHP peran administrasi doi 10 34012 jihp v7i1 4969
- Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN) | JUSTICES: Journal... justices.pdfaii.org/index.php/i/article/view/8Authority Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court PTUN JUSTICES Journal justices pdfaii index php i article view 8
- jurnal perspektif. evaluasi penyelesaian sengketa proses pemilihan perspektif konstruksi hukumnya kajian... jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/744jurnal perspektif evaluasi penyelesaian sengketa proses pemilihan perspektif konstruksi hukumnya kajian jurnal perspektif index php perspektif article view 744
- Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia | Jurnal Analisis Hukum. mekanisme penyelesaian... doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia Jurnal Analisis Hukum mekanisme penyelesaian doi 10 38043 jah v5i2 3763
| File size | 323.95 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Penelitian dua siklus ini melibatkan siswa kelas XI-7 dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumen, yang dianalisis secara kualitatifPenelitian dua siklus ini melibatkan siswa kelas XI-7 dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumen, yang dianalisis secara kualitatif
ITSCIENCEITSCIENCE Kondisi ini melanggar jaminan konstitusional hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28C Ayat (1) yang menegaskanKondisi ini melanggar jaminan konstitusional hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28C Ayat (1) yang menegaskan
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Sikap ini harus dipupuk sehingga dapat terus-menerus melekat di setiap warga negara. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasiSikap ini harus dipupuk sehingga dapat terus-menerus melekat di setiap warga negara. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi
UNISSULAUNISSULA (2) Polrestabes Semarang menghadapi hambatan internal seperti keterbatasan personel, perlengkapan, dan pelatihan, serta tekanan politik, sementara hambatan(2) Polrestabes Semarang menghadapi hambatan internal seperti keterbatasan personel, perlengkapan, dan pelatihan, serta tekanan politik, sementara hambatan
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Perkawinan antarbudaya di Kampung Lapua menjadi ruang pembelajaran hidup bersama dalam perbedaan dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila, khususnya PersatuanPerkawinan antarbudaya di Kampung Lapua menjadi ruang pembelajaran hidup bersama dalam perbedaan dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila, khususnya Persatuan
YAYASANBHZYAYASANBHZ Penguatan wewenang MK menjadi krusial untuk menjamin kepatuhan konstitusional, melindungi hak dasar warga negara, dan memelihara integritas demokrasi dalamPenguatan wewenang MK menjadi krusial untuk menjamin kepatuhan konstitusional, melindungi hak dasar warga negara, dan memelihara integritas demokrasi dalam
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Pancasila sebagai ideologi berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus dipahami dan dikomunikasikanPancasila sebagai ideologi berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus dipahami dan dikomunikasikan
ASY SYUKRIYYAHASY SYUKRIYYAH Dinamika politik yang berkutik pada pemberitaan korupsi, politik uang, saling serang antar kudu dan sebagainya membuat muak anak muda dan tidak tertarikDinamika politik yang berkutik pada pemberitaan korupsi, politik uang, saling serang antar kudu dan sebagainya membuat muak anak muda dan tidak tertarik
Useful /
HARAPANHARAPAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan pelanggaran tetap berlangsung adalah rendahnya konsistensi pengawasan dan pemberian sanksiHasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan pelanggaran tetap berlangsung adalah rendahnya konsistensi pengawasan dan pemberian sanksi
HARAPANHARAPAN Penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus menyesuaikan sistem, anggaran, serta regulasi teknis yang belum memiliki landasan operasional yang jelas.Penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus menyesuaikan sistem, anggaran, serta regulasi teknis yang belum memiliki landasan operasional yang jelas.
HARAPANHARAPAN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas kerentanan sistem perdagangan saham berbasis AI, serta mengevaluasiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas kerentanan sistem perdagangan saham berbasis AI, serta mengevaluasi
INASNACCINASNACC Dalam laporan kasus ini, seorang pria berusia 29 tahun dengan diagnosis cedera kepala berat yang dikomplikasi oleh syok hemoragik dari trauma ganda hadirDalam laporan kasus ini, seorang pria berusia 29 tahun dengan diagnosis cedera kepala berat yang dikomplikasi oleh syok hemoragik dari trauma ganda hadir