HARAPANHARAPAN
Jurnal Perspektif HukumJurnal Perspektif HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu yang timbul dari keputusan administratif penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Permasalahan utama yang dibahas adalah sejauh mana kewenangan PTUN dalam menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepemiluan mampu menjamin perlindungan hak politik peserta pemilu serta mewujudkan kepastian hukum dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, didukung oleh analisis terhadap putusan pengadilan dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN memiliki peran strategis dalam mengontrol legalitas tindakan administrasi penyelenggara pemilu agar tetap sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta berkontribusi signifikan dalam memperkuat legitimasi dan kredibilitas pemilu yang demokratis. Dengan demikian, keberadaan PTUN menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, menjaga netralitas penyelenggara pemilu, dan melindungi hak konstitusional warga negara dalam proses demokrasi.
Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan bahwa keputusan administratif yang dibuat oleh otoritas negara, termasuk penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, mengikuti hukum, PTUN sangat penting.Pilihan administratif tentang pencalonan, verifikasi peserta, atau fase lain yang memengaruhi hak politik terkadang menimbulkan sengketa terkait pemilu.PTUN bertindak sebagai pengecekan untuk memastikan bahwa pilihan-pilihan ini sejalan dengan nilai-nilai akuntabilitas, keadilan, dan keterbukaan.Fungsinya dalam menyelesaikan sengketa pemilu meningkatkan kredibilitas proses pemilu dan sistem demokrasi yang lebih besar selain memberikan kepastian hukum kepada peserta.Lebih jauh, untuk menjaga keadilan dan kejelasan hukum dalam proses pemilu, putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap harus berhasil dilaksanakan.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme upaya hukum administrasi sebelum mengajukan sengketa ke PTUN, dengan fokus pada hambatan dan solusi untuk mempercepat penyelesaian sengketa secara administratif. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak putusan PTUN terhadap kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Ketiga, penelitian komparatif antara sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem demokrasi yang matang dapat memberikan wawasan baru tentang praktik terbaik dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu.
- PERAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA | Ilmu Hukum Prima (IHP). peran administrasi... doi.org/10.34012/jihp.v7i1.4969PERAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Ilmu Hukum Prima IHP peran administrasi doi 10 34012 jihp v7i1 4969
- Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN) | JUSTICES: Journal... justices.pdfaii.org/index.php/i/article/view/8Authority Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court PTUN JUSTICES Journal justices pdfaii index php i article view 8
- jurnal perspektif. evaluasi penyelesaian sengketa proses pemilihan perspektif konstruksi hukumnya kajian... jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/744jurnal perspektif evaluasi penyelesaian sengketa proses pemilihan perspektif konstruksi hukumnya kajian jurnal perspektif index php perspektif article view 744
- Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia | Jurnal Analisis Hukum. mekanisme penyelesaian... doi.org/10.38043/jah.v5i2.3763Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia Jurnal Analisis Hukum mekanisme penyelesaian doi 10 38043 jah v5i2 3763
| File size | 323.95 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UEUUEU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang‑Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia, dan Rancangan Undang‑Undang Perlindungan11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang‑Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia, dan Rancangan Undang‑Undang Perlindungan
UEUUEU Penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang komprehensif melalui tindakan lintas lembaga yang mencakup seluruh rantai penyelundupan, mulaiPenelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang komprehensif melalui tindakan lintas lembaga yang mencakup seluruh rantai penyelundupan, mulai
UNIVSMUNIVSM Temuan penelitian mengungkap bahwa pendekatan seperti Project-Based Learning (PjBL) dan Value Clarification Technique (VCT) efektif dalam membangun kesadaranTemuan penelitian mengungkap bahwa pendekatan seperti Project-Based Learning (PjBL) dan Value Clarification Technique (VCT) efektif dalam membangun kesadaran
UNDWIUNDWI Penelitian ini membahas strategi dan metode pembelajaran membaca dan menulis permulaan (MMP) yang berperan penting dalam membentuk dasar literasi bagiPenelitian ini membahas strategi dan metode pembelajaran membaca dan menulis permulaan (MMP) yang berperan penting dalam membentuk dasar literasi bagi
POLTEKBANGSBYPOLTEKBANGSBY Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tingkat Sekolah Menengah Pertama, khususnya di SMPN 2 Buduran,Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tingkat Sekolah Menengah Pertama, khususnya di SMPN 2 Buduran,
STIESTEKOMSTIESTEKOM Model konseptual dikembangkan berdasarkan Digital Transparency Theory, Institutional Trust Theory, dan Digital Divide Theory, dengan pendekatan DesignModel konseptual dikembangkan berdasarkan Digital Transparency Theory, Institutional Trust Theory, dan Digital Divide Theory, dengan pendekatan Design
UEUUEU Munculnya Peraturan Pemerintah ini menimbulkan adanya pertanyaan mendasar tentang rasionalitas dibaliknya jika melihat adanya potensi isu lingkungan yangMunculnya Peraturan Pemerintah ini menimbulkan adanya pertanyaan mendasar tentang rasionalitas dibaliknya jika melihat adanya potensi isu lingkungan yang
UEUUEU Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta dalam penyelesaian sengketa hak cipta meliputi mediasi sebelum litigasi, gugatan di Pengadilan Niaga, permohonanUpaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta dalam penyelesaian sengketa hak cipta meliputi mediasi sebelum litigasi, gugatan di Pengadilan Niaga, permohonan
Useful /
E SIBERE SIBER This study aims to examine the implementation of innovative learning models to increase teenagers interest in learning sports. Using a quantitative approach,This study aims to examine the implementation of innovative learning models to increase teenagers interest in learning sports. Using a quantitative approach,
HARAPANHARAPAN Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kolaboratif dan manusiawi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kolaboratif dan manusiawi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,
UNDWIUNDWI Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun guru menunjukkan kreativitas dalam mengatasi tantangan pendidikan inklusif, sistem dukungan yang sistematis, programStudi ini menyimpulkan bahwa meskipun guru menunjukkan kreativitas dalam mengatasi tantangan pendidikan inklusif, sistem dukungan yang sistematis, program
UNDWIUNDWI DPA berfungsi tidak hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai strategi pedagogis inovatif yang sejalan dengan Kurikulum Merdeka. Tantangan utamaDPA berfungsi tidak hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai strategi pedagogis inovatif yang sejalan dengan Kurikulum Merdeka. Tantangan utama