INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO

Social Science AcademicSocial Science Academic

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan besar dalam sistem keuangan global, termasuk sektor ekonomi Islam melalui munculnya teknologi keuangan (fintech). Fenomena ini menawarkan peluang peningkatan efisiensi dan inklusi keuangan, sekaligus menimbulkan kebutuhan integrasi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik transformasi ekonomi syariah di era digital, mengidentifikasi bentuk integrasi fintech dalam sistem ekonomi Islam, menjelaskan peran maqāṣid al-sharīah sebagai kerangka evaluatif, serta merumuskan model konseptual integrasi fintech berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan tinjauan literatur secara integratif. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan, dan publikasi relevan lainnya, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis tematik. Hasil menunjukkan bahwa integrasi fintech dalam ekonomi Islam berkembang melalui layanan pembiayaan peer-to-peer, pembayaran digital, dan crowdfunding syariah yang mengadaptasi akad seperti mudhārabah, musyārakah, murābaḥah, dan wakālah. Temuan lain menunjukkan bahwa maqāṣid al-sharīah memainkan peran penting dalam menilai keamanan, keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial dari inovasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi ekonomi syariah akan lebih berkelanjutan jika pengembangan fintech dilakukan melalui sinergi antara teknologi, regulasi, tata kelola, dan orientasi maqāṣid al-sharīah, sehingga tercipta ekosistem keuangan digital yang modern, inklusif, dan bernilai.

Transformasi ekonomi syariah di era digital menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan telah membuka ruang baru bagi modernisasi sistem ekonomi Islam.Fintech menjadi instrumen penting dalam memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong inklusi ekonomi masyarakat melalui layanan peer-to-peer financing, digital payment, dan Islamic crowdfunding yang mengadaptasi akad-akad syariah.Keberhasilan fintech syariah tidak cukup diukur dari pertumbuhan industri, tetapi harus sesuai dengan maqāṣid al-sharīah, sehingga inovasi digital tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga memberikan manfaat sosial nyata dan berkelanjutan.

Pertama, perlu dilakukan penelitian empiris untuk menguji penerapan model konseptual integrasi fintech berbasis maqāṣid al-sharīah pada berbagai lembaga atau platform fintech syariah di Indonesia, guna mengevaluasi secara nyata sejauh mana nilai-nilai syariah terinternalisasi dalam proses bisnis dan desain produk. Kedua, diperlukan studi lebih lanjut tentang implementasi kecerdasan buatan dalam fintech syariah, khususnya bagaimana teknologi ini dapat dirancang agar sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan gharar, serta mampu mendukung pencapaian tujuan syariah secara otomatis. Ketiga, penting untuk mengembangkan penelitian tentang pengukuran indeks maqāṣid dalam layanan fintech syariah, dengan merancang indikator kuantitatif dan kualitatif yang dapat menilai sejauh mana suatu platform fintech menjaga harta, akal, jiwa, keturunan, dan agama pengguna, sehingga kepatuhan tidak hanya formal tetapi juga substansial dan terukur.

  1. Peluang & Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital | SANTRI... doi.org/10.61132/santri.v3i3.1654Peluang Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital SANTRI doi 10 61132 santri v3i3 1654
  2. A Tailored Approach: A model for literature searching in complex systematic reviews - Chris Cooper, Andrew... journals.sagepub.com/doi/10.1177/01655515221114452A Tailored Approach A model for literature searching in complex systematic reviews Chris Cooper Andrew journals sagepub doi 10 1177 01655515221114452
  3. International Journal of Research and Innovation in Social Science. journal research innovation social... rsisinternational.org/journals/ijrissInternational Journal of Research and Innovation in Social Science journal research innovation social rsisinternational journals ijriss
Read online
File size679.1 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Urgensi BPOM Terhadap Produk Minuman dan Makanan Kadaluarsa dalam Perlindungan Konsumen 2024More at 2024

UNARSUNARS Dalam hal tersebut, maka diperlukan pula campur tangan dari BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) terhadap perlindungan konsumen guna memberikanDalam hal tersebut, maka diperlukan pula campur tangan dari BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) terhadap perlindungan konsumen guna memberikan

JURIS Peran Dan Tanggungjawab Notaris ppat Dalam Meminimalkan Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah 2024More at 2024

UNARSUNARS Analisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwaAnalisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa

JURIS Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Kriminologi 2022More at 2022

UNARSUNARS Hal ini sebagaimana telah di tegaskan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakanHal ini sebagaimana telah di tegaskan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan

JURIS Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam 2022More at 2022

UNARSUNARS Jadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya. Hubungan ayah biologis terhadap anakJadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya. Hubungan ayah biologis terhadap anak

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 2022More at 2022

UNARSUNARS Amandemen Ketiga tersebut menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus sudah terbentuk pada 17 Agustus 2003. Pasal 24C ayat (1) UUD NRIAmandemen Ketiga tersebut menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus sudah terbentuk pada 17 Agustus 2003. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI

JURIS Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta 2022More at 2022

UNARSUNARS Tanggung jawab notaris terhadap kehilangan atau kerusakan minuta akta karena keadaan memaksa meliputi pembuatan berita acara dan pelaporan kepada MajelisTanggung jawab notaris terhadap kehilangan atau kerusakan minuta akta karena keadaan memaksa meliputi pembuatan berita acara dan pelaporan kepada Majelis

JURIS Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil 2022More at 2022

UNARSUNARS Keamanan terhadap warga sipil belum maksimal, seperti yang terlihat dari banyaknya warga sipil yang memiliki senjata api ilegal. Kepemilikan senjata apiKeamanan terhadap warga sipil belum maksimal, seperti yang terlihat dari banyaknya warga sipil yang memiliki senjata api ilegal. Kepemilikan senjata api

JURIS Dugaan Praktik Pungutan Liar Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko 2022More at 2022

UNARSUNARS faktor individu pelaku, adanya niat dan kesempatan, iman, kebiasaan, rasa tidak puas atau kurang apa yang telah diterima, faktor sosial, kebutuhan, danfaktor individu pelaku, adanya niat dan kesempatan, iman, kebiasaan, rasa tidak puas atau kurang apa yang telah diterima, faktor sosial, kebutuhan, dan

Useful /

JURIS Model Pengembangan Nilai Agama Islam pada Siswa Slow Learner untuk Penguatan Moderasi Beragama 2026More at 2026

INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Model yang dikembangkan menggabungkan pendekatan visual-kinestetik, belajar berbasis pengalaman, dan penggunaan media digital interaktif, yang disesuaikanModel yang dikembangkan menggabungkan pendekatan visual-kinestetik, belajar berbasis pengalaman, dan penggunaan media digital interaktif, yang disesuaikan

JURIS Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan 2024More at 2024

UNARSUNARS Namun, peraturan ini memerlukan penjabaran lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanaNamun, peraturan ini memerlukan penjabaran lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

JURIS Vaksinasi Covid 19 Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia 2022More at 2022

UNARSUNARS Keselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah dapat dikenakanKeselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Akibat hukum jika tidak melakukan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah dapat dikenakan

JURIS Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Pasal 55 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2022More at 2022

UNARSUNARS Dampak positif dari reformasi total ini, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan telah terjadi pergeseran paradigm dari sistem pemerintahan yangDampak positif dari reformasi total ini, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan telah terjadi pergeseran paradigm dari sistem pemerintahan yang

ads-block-test