UIGMUIGM

Jurnal Pemerintahan dan PolitikJurnal Pemerintahan dan Politik

Tujuan – Penelitian ini mengkaji diskursus politik tata kelola sumber daya alam dan relasi kekuasaan antaraktor dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.. . Metodologi – Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA). Sumber data meliputi dokumen kebijakan, laporan organisasi masyarakat sipil, publikasi akademik, dan pemberitaan media yang relevan.. . Temuan – Wacana “pembangunan digunakan oleh negara, elit lokal, dan korporasi untuk melegitimasi ekspansi ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan. Hal ini menyebabkan penyempitan ruang hidup masyarakat adat, memperkuat ketimpangan kekuasaan, dan melemahkan partisipasi masyarakat. Wacana alternatif mengenai hak atas tanah adat mulai muncul, namun masih terbatas secara struktural.

Studi ini menemukan bahwa tata kelola sumber daya alam di Mahakam Ulu banyak dipengaruhi oleh konstruksi wacana “pembangunan yang dijalankan oleh negara, elite lokal, dan perusahaan.Narasi tersebut berfungsi sebagai legitimasi atas perluasan industri ekstraktif, yang pada akhirnya mempersempit ruang hidup masyarakat adat dan memperkuat ketimpangan kuasa antar aktor.Sementara itu, wacana tandingan berbasis klaim atas tanah adat mulai bermunculan, meskipun kapasitas strukturalnya masih lemah dan sulit menandingi dominasi narasi utama.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif antar wilayah yang menghadapi situasi serupa di bawah tekanan ekspansi industri ekstraktif. Selain itu, pendekatan etnografi wacana dapat digunakan untuk menelaah bagaimana komunitas adat merumuskan narasi resistensi mereka sendiri dan bagaimana strategi komunikasi dapat memperluas pengaruh wacana tandingan dalam perdebatan kebijakan di tingkat nasional maupun internasional. Rekomendasi bagi pemerintah daerah adalah membentuk Dewan Konsultasi SDA yang bersifat independen dan melibatkan akademisi serta tokoh adat. Model ini bertujuan untuk menyeimbangkan distribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan terkait perizinan lahan industri ekstraktif.

  1. Regulations and Implementation of the Green Economy in the Development of Green SMEs in North Sumatra... doi.org/10.30863/al-bayyinah.v9i1.8676Regulations and Implementation of the Green Economy in the Development of Green SMEs in North Sumatra doi 10 30863 al bayyinah v9i1 8676
  2. Environmental Governance Challenges of Indigenous Forest Recognition: Climate Solution Ideal and Its... doi.org/10.24259/fs.v8i2.34423Environmental Governance Challenges of Indigenous Forest Recognition Climate Solution Ideal and Its doi 10 24259 fs v8i2 34423
Read online
File size507.25 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

ads-block-test