DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikKarakteristik tindak pidana yang dapat dilakukan Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, maka hal ini sangat berdampak positif dalam upaya efektivitas penegakan hukum secara umum di Indonesia, hal ini Jaksa dapat mengurangi beban penanganan perkara pada tingkat pengadilan karena telah melakukan penghentian penunututan, dengan demikian maka orientasi penyelesaian perkara menjadi lebih dan efektif. Kedua, dari aspek penganggaran biaya penegakan hukum, hal ini dapat menekan jumlah biaya, dimana biaya operasional penanganan perkara pada tingkat persidangan dapat berkurang, termasuk dalam hal proses pemidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Mengapa restorative justice dalam penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Purbalingga belum efektif, dan apa saja hambatan-hambatan restorative justice dalam penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Purbalingga. Metode penelitian ini yaitu Yuridis sosiologis. Restorative Justice dalam penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Purbalingga belum efektif, Rendahnya pelaksanaan Restorative Justice di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Purbalingga disebabkan karena pola perilaku dan pengetahuan masyarakat bahwa suatu perkara pidana harus diselesaikan melalui mekanisme pengadilan dengan outcome-nya Hambatan-hambatan restorative justice dalam penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Purbalingga, Struktur Hukum (structure of law), yaitu dalam hal ini adanya waktu yang terbatas dan masih kurangnya sosialisasi mengenai Restoratif justice di Masyarakat. Legal culture (kultur hukum) dalam hal ini Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui restorative justice namun tetap menginginkan perkara dilanjutkan ke persidangan, belum terbentuknya rumah restorative justice Kejaksaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga capaian restorative justice masih sangat minim.
Restorative Justice dalam penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Purbalingga belum efektif karena pola perilaku dan pengetahuan masyarakat, khususnya korban, yang meyakini bahwa perkara pidana harus diselesaikan melalui mekanisme pengadilan dengan hasil hukuman bagi pelaku.Jaksa penuntut umum sebagai mediator tidak dapat memutuskan penyelesaian perkara dengan Restorative Justice tanpa adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.Dalam prosesnya, Restorative Justice memerlukan peran aktif dari masyarakat dan aparat penegak hukum.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak sosialisasi keadilan restoratif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Selain itu, perlu dikaji optimalisasi penggunaan waktu dalam proses restorative justice untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. Terakhir, penelitian dapat mengusulkan pengembangan model rumah keadilan restoratif yang lebih inklusif dan berbasis komunitas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perdamaian.
| File size | 384.33 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini membahas mengenai pemakaian kartu lintas batas, yakni Pas Lintas Batas (PLB) dan kartu Traditional Boarding Cross (TBC) sebagai alat diplomasiPenelitian ini membahas mengenai pemakaian kartu lintas batas, yakni Pas Lintas Batas (PLB) dan kartu Traditional Boarding Cross (TBC) sebagai alat diplomasi
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mediasi penal dalam hukum positif Indonesia sebagai prinsip pemulihan korban, prinsip efektivitas, stabilisasiBerdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mediasi penal dalam hukum positif Indonesia sebagai prinsip pemulihan korban, prinsip efektivitas, stabilisasi
DINASTIREVDINASTIREV 2) Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3) Proses Audit Investigative/Penghitungan Kerugian Negara Oleh Pejabat2) Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3) Proses Audit Investigative/Penghitungan Kerugian Negara Oleh Pejabat
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa sistem hukum yang memulihkan dan melindungi secara utuh, negara belum memenuhi amanat konstitusional dalam menjaminPenelitian ini menegaskan bahwa tanpa sistem hukum yang memulihkan dan melindungi secara utuh, negara belum memenuhi amanat konstitusional dalam menjamin
DINASTIREVDINASTIREV Ambang batas presidensial digunakan sebagai mekanisme dalam sistem presidensial multi partai. Hal ini akan berimplikasi pada keberadaan presiden yang membutuhkanAmbang batas presidensial digunakan sebagai mekanisme dalam sistem presidensial multi partai. Hal ini akan berimplikasi pada keberadaan presiden yang membutuhkan
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi rumah sakit yang terlibat dalam praktik transplantasi ginjal terkait dengan risiko jual beli organ, denganPenelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi rumah sakit yang terlibat dalam praktik transplantasi ginjal terkait dengan risiko jual beli organ, dengan
DINASTIREVDINASTIREV Penguatan prosedur operasional, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk menjamin keselamatan pasienPenguatan prosedur operasional, peningkatan kapasitas tenaga medis, serta koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk menjamin keselamatan pasien
DINASTIREVDINASTIREV Hakim juga memerintahkan Kantor ATR/BPN untuk mencatat perubahan nama pemilik sertifikat atas nama penggugat. Keputusan ini sejalan dengan prinsip perlindunganHakim juga memerintahkan Kantor ATR/BPN untuk mencatat perubahan nama pemilik sertifikat atas nama penggugat. Keputusan ini sejalan dengan prinsip perlindungan
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen sudah ditegakkan dan setiap kerugian atau kerusakan yang dialami konsumen mendapatkanBerdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen sudah ditegakkan dan setiap kerugian atau kerusakan yang dialami konsumen mendapatkan
DINASTIREVDINASTIREV Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik internasional Tiongkok setelah Perang Dingin atau pada masa kepemimpinan Presiden Jiang Zemin sesuaiSehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik internasional Tiongkok setelah Perang Dingin atau pada masa kepemimpinan Presiden Jiang Zemin sesuai
DINASTIREVDINASTIREV Praktik yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur kabel di Bandung menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip dasar pemagangan yang bersifat edukatif,Praktik yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur kabel di Bandung menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip dasar pemagangan yang bersifat edukatif,
UWMUWM Disregulasi emosi pada anggota kepolisian sering berdampak pada perilaku marah yang meledak, agresif, kekerasan, dan permusuhan. Marah sering muncul ketikaDisregulasi emosi pada anggota kepolisian sering berdampak pada perilaku marah yang meledak, agresif, kekerasan, dan permusuhan. Marah sering muncul ketika