DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Kerugian yang dialami negara karena akibat pengelolaan keuangan negara dan telah diupayakan pengembaliannya melalui prosedur ganti kerugian berdasarkan hukum keuangan negara. Prosedur yang ditempuh berdasarkan hukum keuangan negara merupakan cara pengembalian keuangan negara sebagai akibat kerugian negara tanpa melalui peradilan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purbalingga sudah efektif, dan bagaimana hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini yaitu Yuridis sosiologis. Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purbalingga belum Efektif, dikarenakan hukum yang diterapkan bagi pelaku hanya sebatas hukuman badan dan mengembalikan kerugian negara dan juga ditambah denda bagi sipelaku, cara demikian hanya efektif membuat para pelaku menjadi jera atau kapok, tapi tidak membuat calon korupsi semakin berkurang dan berhenti. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam upaya penegakan hukum pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi, antara lain adalah : 1) Minimnya Saksi-Saksi Yang Mendukung Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi. 2) Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3) Proses Audit Investigative/Penghitungan Kerugian Negara Oleh Pejabat Yang Berwenang Relative Lama.

Efektivitas Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purbalingga belum Efektif dikarenakan hukum yang diterapkan bagi pelaku hanya sebatas hukuman badan dan mengembalikan kerugian negara dan juga ditambah denda bagi sipelaku, cara demikian hanya efektif membuat para pelaku menjadi jera atau kapok, tapi tidak membuat calon korupsi semakin berkurang dan berhenti.Hendaknya Negara memberikan sarana dan prasarana yang cukup bagi kejaksaan dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian baik pemberian wewenang penyadapan maupun dalam bentuk atau cara lain yang mengikuti perkembangan tehnologi yang semakin canggih sehingga tidak kalah dengan para pelaku tindak pidana korupsi yang telah canggih menggunakan tehnologi yang tinggi.Dan diharapkan dukungan dan dorongan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dengan menyampaikan informasi atau laporan berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk menyampaikan informasi atau laporan ke kejaksaan.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan sistem pelacakan aset digital untuk mempercepat proses penyitaan harta pelaku korupsi. Selain itu, perlu dilakukan studi tentang peran lembaga independen dalam memperkuat koordinasi antar instansi untuk mengatasi hambatan birokrasi dalam audit kerugian negara. Terakhir, penelitian juga dapat mengeksplorasi dampak pelatihan teknologi forensik terhadap efisiensi penegakan hukum dalam kasus korupsi, khususnya dalam mengungkap bukti-bukti elektronik yang semakin kompleks.

  1. Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora... doi.org/10.38035/jihhp.v5i6Vol 5 No 6 2025 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Jurnal Ilmu Hukum Humaniora doi 10 38035 jihhp v5i6
Read online
File size342 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Tugas Dan Wewenang Gubernur Riau Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Tahun 2019 2022 2026More at 2026

DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Riau terbagi menjadi lima bidang, yaitu pemerintahan, hukum dan organisasi,Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Riau terbagi menjadi lima bidang, yaitu pemerintahan, hukum dan organisasi,

JURIS Living Law Versus Hukum Negara Konflik Tanah Adat Dayak dan Izin Pertambangan 2026More at 2026

UNJAUNJA Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat, hukum adat Dayak masih berfungsi sebagai hukum hidup yangHasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat, hukum adat Dayak masih berfungsi sebagai hukum hidup yang

JURIS Reposisi Kelembagaan Otoritas Pajak sebagai Lembaga Independen dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan yang Berkeadilan di Indonesia 2026More at 2026

STAIN TDMSTAIN TDM Pajak merupakan instrumen fiskal paling vital dalam struktur keuangan negara, namun efektivitasnya sangat bergantung pada fondasi kelembagaan yang kokohPajak merupakan instrumen fiskal paling vital dalam struktur keuangan negara, namun efektivitasnya sangat bergantung pada fondasi kelembagaan yang kokoh

JURIS Pemakaian Pas Lintas Batas PLB dan Kartu Traditional Boarding Cross TBC Sebagai Instrumen Diplomasi dalam Hubungan Indonesia Papua Nugini di Era Presiden Joko Widodo 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Di era presiden Joko Widodo terjadi banyak perubahan mulai dari penataan PLBN Skouw di Kota Jayapura. Infrastruktur pembangunan yang membaik membawa banyakDi era presiden Joko Widodo terjadi banyak perubahan mulai dari penataan PLBN Skouw di Kota Jayapura. Infrastruktur pembangunan yang membaik membawa banyak

JURIS Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Sebagai Bagian Konsep Restorative Justice dalam Hukum Positif Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Tujuan penyelesaian dengan mediasi bagi korban adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dariTujuan penyelesaian dengan mediasi bagi korban adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari

JURIS Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Adanya Akta Jual Beli Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 11 Pdt G 2024 Pn Mjl 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV 1) Perpindahan hak atas tanah tanpa kehadiran pemilik sertifikat dapat dilakukan melalui proses hukum seperti gugatan ke pengadilan. 2) Putusan pengadilan1) Perpindahan hak atas tanah tanpa kehadiran pemilik sertifikat dapat dilakukan melalui proses hukum seperti gugatan ke pengadilan. 2) Putusan pengadilan

JURIS Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kartu Sakit Jiwa dalam Penggunaan Obat yang Mengandung Narkotika 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, mengindikasikan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem dokumentasi medis, pengawasan farmasi, dan integrasi teknologi digital dalamOleh karena itu, mengindikasikan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem dokumentasi medis, pengawasan farmasi, dan integrasi teknologi digital dalam

JURIS Mahkamah Konstitusi Dan Restrukturisasi Kewenangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada 2025More at 2025

UNJAUNJA Secara umum, putusan ini membantu mempromosikan stabilitas politik daerah dan memperkuat perlindungan hak-hak politik warga negara. Berdasarkan PutusanSecara umum, putusan ini membantu mempromosikan stabilitas politik daerah dan memperkuat perlindungan hak-hak politik warga negara. Berdasarkan Putusan

Useful /

JURIS Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84 PUU XXII 2024 Tentang Perpanjangan Usia Jabatan Notaris 2026More at 2026

UNJAUNJA Secara lebih luas, keputusan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam pengaturan profesi, dari pendekatan yang kaku berdasarkan usia menjadi pendekatanSecara lebih luas, keputusan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam pengaturan profesi, dari pendekatan yang kaku berdasarkan usia menjadi pendekatan

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Menjamin Hak Warga Negara Dalam Perspektif Peraturan Perundang Undangan 2026More at 2026

UNJAUNJA Kondisi tersebut mengakibatkan pada lemahnya jaminan konstitusional atas hak privasi dan kepastian hukum bagi warga negara. Perlindungan data pribadi diKondisi tersebut mengakibatkan pada lemahnya jaminan konstitusional atas hak privasi dan kepastian hukum bagi warga negara. Perlindungan data pribadi di

JURIS Konsep Sistem Hukum Pada Perlindungan Terhadap Hak Cipta dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, pengadilan niaga juga diberi peran dalam penyelesaian sengketa hak cipta, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Hal ini menegaskan bahwaSelain itu, pengadilan niaga juga diberi peran dalam penyelesaian sengketa hak cipta, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Hal ini menegaskan bahwa

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Terhadap Risiko Jual Beli Organ Dalam Transplantasi Ginjal Tinjauan Terhadap Undang Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Tantangan utama terletak pada pengawasan dan penerapan kebijakan yang efektif, sehingga diperlukan kolaborasi antara rumah sakit, pemerintah, dan lembagaTantangan utama terletak pada pengawasan dan penerapan kebijakan yang efektif, sehingga diperlukan kolaborasi antara rumah sakit, pemerintah, dan lembaga

ads-block-test