STAIN TDMSTAIN TDM

CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan PolitikCONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik

Pajak merupakan instrumen fiskal paling vital dalam struktur keuangan negara, namun efektivitasnya sangat bergantung pada fondasi kelembagaan yang kokoh dan independen. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga saat ini masih berkedudukan sebagai unit subordinat di bawah Kementerian Keuangan, kondisi yang secara inheren memunculkan conflict of interest struktural dan mereduksi otonomi kebijakan perpajakan nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan belum mampu menutup normative gap kelembagaan yang ada. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum kelembagaan DJP, memetakan hambatan struktural dan normatif menuju sistem perpajakan berkeadilan, serta merumuskan model reposisi kelembagaan yang ideal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subordinasi DJP menghambat independensi administratif, memperlemah mekanisme keberatan pajak yang seharusnya bersifat quasi-judicial, serta membuka celah intervensi politis dalam pelaksanaan fungsi perpajakan. Model semi-autonomous revenue authority (SARA) dengan dewan pengawas independen dipilih melalui mekanisme demokratis sebagaimana preseden kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dinilai paling sesuai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reposisi DJP sebagai lembaga independen merupakan keniscayaan konstitusional demi terwujudnya sistem perpajakan yang berkeadilan, akuntabel, dan berkelanjutan di Indonesia.

Reposisi kelembagaan DJP sebagai semi-autonomous revenue authority merupakan keniscayaan konstitusional yang tidak dapat ditunda.Kerangka hukum yang berlaku pasca UU HPP dan UU P2SK masih menyisakan normative gap yang signifikan, di mana DJP tetap beroperasi sebagai unit subordinat Kementerian Keuangan tanpa otonomi anggaran maupun kepegawaian yang memadai.Kondisi demikian melahirkan conflict of interest struktural yang menggerus kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.Transformasi kelembagaan yang menyeluruh menjadi prasyarat fundamental agar otoritas pajak mampu menjalankan fungsinya secara independen, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Saran penelitian lanjutan yang baru dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama, penelitian lebih lanjut tentang dampak model semi-autonomous revenue authority (SARA) terhadap kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pengumpulan pajak di Indonesia, terutama dalam konteks implementasi yang berbeda di berbagai daerah. Kedua, analisis mendalam mengenai mekanisme pengawasan independen yang dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas DJP, dengan membandingkan struktur otoritas keuangan seperti OJK. Ketiga, studi tentang peran teknologi digital, seperti platform e-Tax Court, dalam meningkatkan kecepatan dan keadilan penyelesaian sengketa pajak, serta potensi inovasi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan. Penelitian-penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mereformasi sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif.

  1. IMPLIKASI HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP PRINSIP KEADILAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL DALAM SISTEM... ejournal.upnvj.ac.id/statuta/article/view/11206IMPLIKASI HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP PRINSIP KEADILAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL DALAM SISTEM ejournal upnvj ac statuta article view 11206
  2. Merancang Ulang Desain Lembaga Keberatan Pajak Sebagai Kuasi Peradilan Yang Independen | Konferensi Nasional... doi.org/10.55292/760m2383Merancang Ulang Desain Lembaga Keberatan Pajak Sebagai Kuasi Peradilan Yang Independen Konferensi Nasional doi 10 55292 760m2383
  3. Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Penelitian | Jurnal Pengabdian Masyarakat... doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3747Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Sistem Perpajakan Indonesia Penelitian Jurnal Pengabdian Masyarakat doi 10 31004 jerkin v4i2 3747
  4. Reposisi Kelembagaan Otoritas Pajak sebagai Lembaga Independen dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan yang... doi.org/10.47498/constituo.v5i1.6440Reposisi Kelembagaan Otoritas Pajak sebagai Lembaga Independen dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan yang doi 10 47498 constituo v5i1 6440
Read online
File size333.67 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Minat UMK Di Pasar Kuliner Alun Alun Dadaha Tasikmalaya Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis Self Declare 2026More at 2026

IAINU KEBUMENIAINU KEBUMEN Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi dan pemahaman tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku ekonomi, khususnya di Tasikmalaya. TujuanHal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi dan pemahaman tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku ekonomi, khususnya di Tasikmalaya. Tujuan

JURIS Spiritualitas Islam sebagai Landasan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Integratif Teori dan Praktik 2026More at 2026

IAIN LANGSAIAIN LANGSA Sebagai dimensi esoteris yang berhubungan dengan pengabdian kepada Allah SWT, spiritualitas memberikan panduan moral dan nilai-nilai ilahiah yang menjadiSebagai dimensi esoteris yang berhubungan dengan pengabdian kepada Allah SWT, spiritualitas memberikan panduan moral dan nilai-nilai ilahiah yang menjadi

JURIS Legality of PPATK administrative actions in dormant account suspensions aupb analysis 2026More at 2026

GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPenelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

JURIS Kepatuhan dan Kepuasan Wajib Pajak pada Penggunaan Aplikasi E Filling di KPP Pratama Jakarta Cilandak 2026More at 2026

IAPIIAPI Hasil penelitian memberikan analisis terkait dampak sistem SPT elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Studi ini menunjukkanHasil penelitian memberikan analisis terkait dampak sistem SPT elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Studi ini menunjukkan

JURIS Peran Strategis Advokat Sebagai Opesium Nobel Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia 2026More at 2026

STAIN TDMSTAIN TDM Oleh karena itu, diperlukan penguatan kode etik, reformasi organisasi advokat, pendidikan profesi yang berintegritas, pengawasan yang efektif, serta optimalisasiOleh karena itu, diperlukan penguatan kode etik, reformasi organisasi advokat, pendidikan profesi yang berintegritas, pengawasan yang efektif, serta optimalisasi

JURIS The Influence of Work Attitude Work Motivation Job Satisfaction and Compensation on Employee Performance 2025More at 2025

STIE AASSTIE AAS Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menyelidiki pengaruh sikap kerja, motivasi kerja, kepuasan kerja, dan kompensasi terhadap kinerjaPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menyelidiki pengaruh sikap kerja, motivasi kerja, kepuasan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja

JURIS The Effect of Entrepreneurial Orientation on Family Business Performance with Organizational Business Culture and Family Involvement as Moderating Variables in Black Copra SMEs in Palu City Central S 2025More at 2025

STIE AASSTIE AAS Selain itu, keterlibatan keluarga dan budaya bisnis organisasi sebagai variabel moderasi juga memperkuat pengaruh positif orientasi kewirausahaan terhadapSelain itu, keterlibatan keluarga dan budaya bisnis organisasi sebagai variabel moderasi juga memperkuat pengaruh positif orientasi kewirausahaan terhadap

JURIS Pembatalan Akta Hibah karena Melanggar Legitimate Portion dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Studi Putusan No 17 Pdt G 2021 PN Klb 2025More at 2025

IAIN LANGSAIAIN LANGSA Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan hukum dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 914 ayat (3), menegaskan bahwa pewaris tidak boleh memberikan hibahHasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan hukum dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 914 ayat (3), menegaskan bahwa pewaris tidak boleh memberikan hibah

Useful /

JURIS Analysis Of The Message Of Childrens Stories By PGMI Students As An Alternative Literature Learning Material In Elementary Schools 2026More at 2026

UIJUIJ Temuan ini mengindikasikan bahwa cerita karya mahasiswa PGMI dapat dijadikan alternatif bahan ajar sastra yang kontekstual, menarik, serta relevan untukTemuan ini mengindikasikan bahwa cerita karya mahasiswa PGMI dapat dijadikan alternatif bahan ajar sastra yang kontekstual, menarik, serta relevan untuk

JURIS The Dynamics of Teachers Motivation Patterns and Their Impact on Students Learning Activities at Ar Roudloh Islamic Elementary School 2026More at 2026

UIJUIJ Menggunakan metode kuantitatif dengan desain ex post facto korelasional, penelitian ini melibatkan 20 guru dan 40 siswa sebagai sampel. Data dikumpulkanMenggunakan metode kuantitatif dengan desain ex post facto korelasional, penelitian ini melibatkan 20 guru dan 40 siswa sebagai sampel. Data dikumpulkan

JURIS Perbandingan Algoritma Simulated Annealing Genetic Algorithm dan Ant Colony Optimization terhadap Permasalahan Travelling Salesman Problem 2026More at 2026

UNIMUSUNIMUS Selain itu, percobaan ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk tuning parameter dan penerapan algoritma pada skala yang lebihSelain itu, percobaan ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk tuning parameter dan penerapan algoritma pada skala yang lebih

JURIS Analysis Of The Potential For Double Taxation On Household Electricity Consumption With Power Above 6 600 VoltAcAmpere Review From Compliance Costs 2025More at 2025

STIE AASSTIE AAS Sementara perubahan nomenklatur Pajak Penerangan Jalan (PPJ) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Listrik (PBJT‑TL) menegaskan PBJT‑TL sebagaiSementara perubahan nomenklatur Pajak Penerangan Jalan (PPJ) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Listrik (PBJT‑TL) menegaskan PBJT‑TL sebagai

ads-block-test