IAIN LANGSAIAIN LANGSA
Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi SyariahAl-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi SyariahIdealnya, pemberian hibah tidak melanggar hak legitime portie sebagai bagian mutlak ahli waris. Namun, realitasnya, dalam Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb, hibah diberikan melebihi batas yang diperbolehkan tanpa persetujuan ahli waris sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur legitime portie dalam KUHPerdata dan dampak pembatalan akta hibah terhadap harta warisan pewaris. Artikel ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan hukum dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 914 ayat (3), menegaskan bahwa pewaris tidak boleh memberikan hibah atau wasiat yang mengurangi hak legitime portie ahli waris garis lurus ke bawah. Implikasinya, hibah yang melanggar ketentuan ini, seperti dalam Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb, dapat dibatalkan, dan harta yang sebelumnya dihibahkan harus dikembalikan ke dalam harta warisan untuk kemudian dibagi secara adil sesuai dengan hak para ahli waris yang sah.
Ketentuan hukum yang mengatur legitime portie dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 914 ayat (3), menegaskan bahwa pewaris tidak dapat memberikan hibah atau wasiat yang mengurangi hak ahli waris garis lurus ke bawah.G/2021/PN Klb menegaskan bahwa pembagian harta warisan harus memperhatikan bagian mutlak para ahli waris yang sah, dan apabila hibah yang dilakukan melanggar ketentuan ini, maka hibah tersebut dapat dibatalkan.Hal ini untuk melindungi hak-hak legitime portie bagi ahli waris yang berhak menerima bagian tertentu dari warisan pewaris.Dampak yang ditimbulkan terhadap harta warisan pewaris akibat dibatalkannya akta hibah berdasarkan putusan tersebut adalah bahwa harta yang sebelumnya dihibahkan kepada pihak tertentu menjadi tidak sah dan harus dikembalikan ke dalam harta warisan yang akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Dalam hal ini, para ahli waris yang sah akan memperoleh hak mereka atas bagian yang seharusnya mereka terima, yaitu minimal ¾ dari total harta pewaris.Pembatalan hibah ini memastikan bahwa harta warisan dibagikan secara adil dan sesuai dengan hak hukum para ahli waris, tanpa ada yang dirugikan oleh pemberian hibah yang melanggar hak mereka.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak penggunaan teknologi digital dalam proses hibah terhadap perlindungan hak legitime portie, khususnya dalam konteks perubahan perilaku sosial dan hukum di era digital. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi perbedaan praktik hibah di berbagai daerah Indonesia dengan sistem hukum adat yang beragam, serta membandingkan efektivitas perlindungan hak ahli waris dalam sistem hukum perdata dan hukum Islam. Terakhir, penelitian juga dapat fokus pada peran pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang batasan hibah dan hak waris, sehingga mengurangi konflik yang timbul akibat pelanggaran legitimasi bagian ahli waris.
- Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata | Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa... journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/22266Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa journal uin alauddin ac index php shautuna article view 22266
- Legitime Portie In the Perspective of Civil Law on the Division of Inheritance | Edunity Kajian Ilmu... doi.org/10.57096/edunity.v2i6.102Legitime Portie In the Perspective of Civil Law on the Division of Inheritance Edunity Kajian Ilmu doi 10 57096 edunity v2i6 102
- Anak di Luar Kawin dalam Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Ragam Perspektif dan Analisa | El-Aqwal : Journal... doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6778Anak di Luar Kawin dalam Hukum Kewarisan Islam Sebuah Ragam Perspektif dan Analisa El Aqwal Journal doi 10 24090 el aqwal v1i1 6778
- Harmonization of Indonesian Criminal Law Through the New Criminal Code Towards Humane Law | Journal of... ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/2381Harmonization of Indonesian Criminal Law Through the New Criminal Code Towards Humane Law Journal of ojs journalsdg jlss article view 2381
| File size | 273.02 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
STIEPASIMSTIEPASIM Hasil analisis menunjukkan bahwa komunikasi memiliki korelasi 0,638 (pengaruh kuat) terhadap kepuasan konsumen, sedangkan pelayanan memiliki korelasi 0,662Hasil analisis menunjukkan bahwa komunikasi memiliki korelasi 0,638 (pengaruh kuat) terhadap kepuasan konsumen, sedangkan pelayanan memiliki korelasi 0,662
STIBASTIBA Tapi jika hartanya banyak, maka tidak ada masalah jika ia berwasiat sepertiga harta, bahkan dianjurkan untuk mewasiatkan sepertiga, seperempat, atau seperlimaTapi jika hartanya banyak, maka tidak ada masalah jika ia berwasiat sepertiga harta, bahkan dianjurkan untuk mewasiatkan sepertiga, seperempat, atau seperlima
UNISKAUNISKA Jbg di Pengadilan Agama Jombang. Dengan menggunakan metode normatif dan empiris, peneliti menganalisis proses pembuktian, dasar pertimbangan hakim, sertaJbg di Pengadilan Agama Jombang. Dengan menggunakan metode normatif dan empiris, peneliti menganalisis proses pembuktian, dasar pertimbangan hakim, serta
UNISKAUNISKA Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa harta bersama, sebagaimana tercermin dalam putusan nomor 162/Pdt. Kdr yang membagi harta secara setengah‑setengahPengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa harta bersama, sebagaimana tercermin dalam putusan nomor 162/Pdt. Kdr yang membagi harta secara setengah‑setengah
UNISKAUNISKA Dalam tesis ini membahas tentang pelaksanaan pembagian harta bersama di pengadilan agama kabupaten kediri, studi kasus perkara Nomor: 3580/Pdt. G/2022/PA.Dalam tesis ini membahas tentang pelaksanaan pembagian harta bersama di pengadilan agama kabupaten kediri, studi kasus perkara Nomor: 3580/Pdt. G/2022/PA.
UNISKAUNISKA Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti mengambil penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama BlitarBerdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti mengambil penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Blitar
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Motivasi utama untuk legalisasi didorong oleh kebutuhan sertifikasi halal yang berakar pada nilai-nilai religius. Namun, kurangnya informasi mengenai prosedurMotivasi utama untuk legalisasi didorong oleh kebutuhan sertifikasi halal yang berakar pada nilai-nilai religius. Namun, kurangnya informasi mengenai prosedur
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hak berserikat dan berkumpul dalam penguatan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian iniTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hak berserikat dan berkumpul dalam penguatan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini
Useful /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Syekh Ali Jumah memandang bunga bank bukan riba dan dapat diterima selama sesuai dengan maqasid asy-syariah, mendukung kemaslahatan, dan tidak melanggarSyekh Ali Jumah memandang bunga bank bukan riba dan dapat diterima selama sesuai dengan maqasid asy-syariah, mendukung kemaslahatan, dan tidak melanggar
UNYUNY Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara efikasi diri dan hasil belajar siswa dengan koefisien korelasi sebesar 0,431 dan nilai signifikansiHasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara efikasi diri dan hasil belajar siswa dengan koefisien korelasi sebesar 0,431 dan nilai signifikansi
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Strategi ini berhasil menarik konsumen baru dan mempertahankan pelanggan lama, yang berperan penting dalam menjaga stabilitas penjualan. Dari perspektifStrategi ini berhasil menarik konsumen baru dan mempertahankan pelanggan lama, yang berperan penting dalam menjaga stabilitas penjualan. Dari perspektif
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Kesimpulannya, penanganan yang efisien terhadap penimbunan dan manipulasi supply sangat diperlukan untuk mempertahankan keadilan dan keseimbangan dalamKesimpulannya, penanganan yang efisien terhadap penimbunan dan manipulasi supply sangat diperlukan untuk mempertahankan keadilan dan keseimbangan dalam