DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Permasalahan terkait perpindahan hak atas tanah tanpa kehadiran langsung pemilik sertifikat sering kali menjadi persoalan hukum yang banyak ditemui di masyarakat, terutama dalam transaksi jual beli yang bersifat informal atau yang tidak mengikuti prosedur resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme perpindahan hak atas tanah dalam kondisi di mana pemilik sertifikat tidak dapat hadir secara langsung, serta menganalisis dasar pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam kasus Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjl di Pengadilan Negeri Majalengka. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan gugatan ke pengadilan adalah langkah hukum yang sah untuk memperoleh pengakuan atas perpindahan hak tanah, terutama jika pihak penjual tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat hadir. Dalam putusannya, majelis hakim menilai bahwa transaksi jual beli antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hakim juga memerintahkan Kantor ATR/BPN untuk mencatat perubahan nama pemilik sertifikat atas nama penggugat. Keputusan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi pembeli dan didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan prosedur hukum yang benar dalam setiap transaksi tanah agar memberikan kepastian hukum serta melindungi hak kepemilikan.

1) Perpindahan hak atas tanah tanpa kehadiran pemilik sertifikat dapat dilakukan melalui proses hukum seperti gugatan ke pengadilan.2) Putusan pengadilan dalam kasus Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mjl dianggap adil dan sesuai hukum karena memenuhi unsur sah perjanjian.3) Penerapan prosedur hukum yang benar dalam transaksi tanah penting untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak transaksi tanah informal terhadap sengketa hukum yang berpotensi timbul. Selain itu, studi tentang efektivitas peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mencegah penipuan dalam pengalihan hak tanah dapat dikembangkan. Terakhir, penelitian tentang peran edukasi masyarakat dalam memahami prosedur hukum jual beli tanah akan memberikan solusi untuk mengurangi risiko konflik kepemilikan tanah.

  1. Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora... doi.org/10.38035/jihhp.v5i6Vol 5 No 6 2025 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Jurnal Ilmu Hukum Humaniora doi 10 38035 jihhp v5i6
Read online
File size446.01 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Tugas Dan Wewenang Gubernur Riau Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Tahun 2019 2022 2026More at 2026

DINASTIREVDINASTIREV Bidang hukum, keuangan, dan perencanaan melakukan fasilitasi kepada daerah. Bidang hukum memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah, bidang keuanganBidang hukum, keuangan, dan perencanaan melakukan fasilitasi kepada daerah. Bidang hukum memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah, bidang keuangan

JURIS Rekonstruksi Konsep Tanggung Jawab Moral Advokat dalam Pembelaan Klien Berbasis Keadilan Substantif 2026More at 2026

STAIN TDMSTAIN TDM Rekonstruksi konseptual yang ditawarkan menempatkan keadilan substantif sebagai prinsip operasional yang aktif membentuk setiap keputusan pembelaan advokat.Rekonstruksi konseptual yang ditawarkan menempatkan keadilan substantif sebagai prinsip operasional yang aktif membentuk setiap keputusan pembelaan advokat.

JURIS Pemakaian Pas Lintas Batas PLB dan Kartu Traditional Boarding Cross TBC Sebagai Instrumen Diplomasi dalam Hubungan Indonesia Papua Nugini di Era Presiden Joko Widodo 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Kedua negara memiliki perjanjian Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation yang merupakan perjanjian berkomitmen dalam kerjasama dalam mengatasiKedua negara memiliki perjanjian Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation yang merupakan perjanjian berkomitmen dalam kerjasama dalam mengatasi

JURIS Perlindungan Konsumen Transaksi Digital pada Platform E Commerce 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen sudah ditegakkan dan setiap kerugian atau kerusakan yang dialami konsumen mendapatkanBerdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen sudah ditegakkan dan setiap kerugian atau kerusakan yang dialami konsumen mendapatkan

JURIS Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Sebagai Bagian Konsep Restorative Justice dalam Hukum Positif Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Mediasi pidana merupakan bagian dari konsep keadilan restoratif, diharapkan dapat memberikan keseimbangan keadilan bagi para pihak serta masyarakat sehinggaMediasi pidana merupakan bagian dari konsep keadilan restoratif, diharapkan dapat memberikan keseimbangan keadilan bagi para pihak serta masyarakat sehingga

JURIS Efektivitas Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Purbalingga 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Karakteristik tindak pidana yang dapat dilakukan Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, maka hal ini sangat berdampak positif dalam upayaKarakteristik tindak pidana yang dapat dilakukan Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, maka hal ini sangat berdampak positif dalam upaya

JURIS Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Terhadap Pasien Jiwa yang Melukai Diri atau Orang Lain Saat Dirawat 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konstruksi tanggung jawab perdata rumah sakit terhadap pasien jiwa yang melukai diri sendiriBerdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konstruksi tanggung jawab perdata rumah sakit terhadap pasien jiwa yang melukai diri sendiri

JURIS Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 2025More at 2025

UNJAUNJA Efektivitas pencegahan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan Bawaslu dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga diperlukan penguatan sistem pelaporanEfektivitas pencegahan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan Bawaslu dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga diperlukan penguatan sistem pelaporan

Useful /

JURIS Penerapan Teori Hukum Positivisme Terhadap Penghapusan Tanah Adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah 2026More at 2026

DINASTIREVDINASTIREV Di tengah era perkembangan teknologi yang semakin masif, pemerintah juga saat ini sedang melakukan pengubahan sertifikat tanah yang semula fisik menjadiDi tengah era perkembangan teknologi yang semakin masif, pemerintah juga saat ini sedang melakukan pengubahan sertifikat tanah yang semula fisik menjadi

JURIS The 22nd And 25th Amendments Constitutional Succession And Presidential Term Limits 2026More at 2026

UNJAUNJA Analisis doktrinal, bukti konstitusional komparatif dari sistem presidensial Amerika Latin, dan penerapan kerangka teoritis triadik menghasilkan tiga kesimpulanAnalisis doktrinal, bukti konstitusional komparatif dari sistem presidensial Amerika Latin, dan penerapan kerangka teoritis triadik menghasilkan tiga kesimpulan

JURIS Konsep Sistem Hukum Pada Perlindungan Terhadap Hak Cipta dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini juga menelaah berbagai kelemahan dalam implementasi hukum, termasuk lemahnya penegakan hukum, ketidakefisienan kelembagaan, rendahnya kesadaranPenelitian ini juga menelaah berbagai kelemahan dalam implementasi hukum, termasuk lemahnya penegakan hukum, ketidakefisienan kelembagaan, rendahnya kesadaran

JURIS Problematika Perubahan Status Peserta Magang Menjadi Pekerja Kontrak Kajian Yuridis Terhadap Kepatuhan Perusahaan Ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelengg 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemagangan berdasarkan Permenaker Nomor 6 TahunPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemagangan berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun

ads-block-test