DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPerlindungan hak cipta di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks, khususnya dalam merespons tantangan era digital. Artikel ini membahas konsep sistem hukum perlindungan hak cipta menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan turunannya menyediakan perlindungan hukum terhadap pencipta, serta sejauh mana sistem hukum nasional mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, seperti konten digital dan kecerdasan buatan (AI). Penelitian ini juga menelaah berbagai kelemahan dalam implementasi hukum, termasuk lemahnya penegakan hukum, ketidakefisienan kelembagaan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketiadaan pengaturan yang komprehensif terkait tanggung jawab platform digital dan kerja sama lintas batas. Temuan menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum Indonesia telah mengadopsi standar internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPS Agreement, penerapannya belum maksimal karena kendala institusional dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan kelembagaan yang meliputi penyusunan peraturan pelaksana, penguatan kapasitas lembaga, serta integrasi lintas sektor. Dengan demikian, sistem hukum hak cipta Indonesia dapat lebih adaptif dan menjamin perlindungan efektif di tengah kemajuan teknologi digital global.
Sistem hukum perlindungan hak cipta di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan melalui pembaruan regulasi, khususnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Undang-undang ini menjadi fondasi normatif dalam melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta atas karya intelektualnya.Dalam konteks sistem hukum nasional yang bercorak civil law, perlindungan hak cipta dilakukan melalui instrumen legal yang bersifat kodifikasi, serta diperkuat oleh struktur kelembagaan seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).Selain itu, pengadilan niaga juga diberi peran dalam penyelesaian sengketa hak cipta, baik melalui jalur perdata maupun pidana.Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga institusional dan prosedural.
Penelitian lanjutan perlu mengkaji efektivitas strategi penegakan hukum dalam menangani pembajakan digital di era digital. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi implikasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam menciptakan karya dan perannya dalam regulasi hak cipta. Terakhir, diperlukan analisis mendalam mengenai tantangan penegakan hak cipta lintas batas dalam konteks kerja sama internasional, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang mempercepat distribusi karya secara global.
| File size | 335.91 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Aturan penghapusan tanah adat di tahun 2026 ini dibuat demi terciptanya kepastian hukum bagi pemilik tanah. Pemerintah mengeluarkan Peraturan PemerintahAturan penghapusan tanah adat di tahun 2026 ini dibuat demi terciptanya kepastian hukum bagi pemilik tanah. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
DINASTIREVDINASTIREV Basic Agreement adalah kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini untuk mengembangkan perbatasan dalam berbagai aspek. Kedua negara juga sepakat untukBasic Agreement adalah kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini untuk mengembangkan perbatasan dalam berbagai aspek. Kedua negara juga sepakat untuk
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mediasi penal dalam hukum positif Indonesia sebagai prinsip pemulihan korban, prinsip efektivitas, stabilisasiBerdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mediasi penal dalam hukum positif Indonesia sebagai prinsip pemulihan korban, prinsip efektivitas, stabilisasi
DINASTIREVDINASTIREV Sengketa konsumen kemudian dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 TahunSengketa konsumen kemudian dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
DINASTIREVDINASTIREV Dan diharapkan dukungan dan dorongan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dengan menyampaikan informasi atau laporan berkaitan denganDan diharapkan dukungan dan dorongan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dengan menyampaikan informasi atau laporan berkaitan dengan
DINASTIREVDINASTIREV Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat, namun tetap berlaku sampai dilakukanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat, namun tetap berlaku sampai dilakukan
DINASTIREVDINASTIREV Partai Idaman memiliki dua persoalan. Pertama, mengenai verifikasi partisipasi politik oleh pemilih. Kedua, mengenai adanya syarat ambang batas minimalPartai Idaman memiliki dua persoalan. Pertama, mengenai verifikasi partisipasi politik oleh pemilih. Kedua, mengenai adanya syarat ambang batas minimal
UNJAUNJA Dalam proses pemilu, pelanggaran pemilu seperti pelanggaran politik uang, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan kecurangan dalam perhitunganDalam proses pemilu, pelanggaran pemilu seperti pelanggaran politik uang, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan kecurangan dalam perhitungan
Useful /
PUSKOMCERIAPUSKOMCERIA Sementara itu, temuan lain dari penelitian kami adalah bahwa profitabilitas dengan indikator return on assets juga berpengaruh negatif meskipun tidak signifikanSementara itu, temuan lain dari penelitian kami adalah bahwa profitabilitas dengan indikator return on assets juga berpengaruh negatif meskipun tidak signifikan
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen sudah ditegakkan dan setiap kerugian atau kerusakan yang dialami konsumen mendapatkanBerdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen sudah ditegakkan dan setiap kerugian atau kerusakan yang dialami konsumen mendapatkan
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian ini yaitu Yuridis sosiologis. Restorative Justice dalam penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidanaMetode penelitian ini yaitu Yuridis sosiologis. Restorative Justice dalam penghentian penuntutan sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana
UNJAUNJA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) danPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan