DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Partai Idaman memiliki dua persoalan. Pertama, mengenai verifikasi partisipasi politik oleh pemilih. Kedua, mengenai adanya syarat ambang batas minimal partisipasi politik atau kemampuan partisipasi politik untuk mendukung presiden dan wakil presiden. Teknik penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilu Pasal 222 yang tetap mempertahankan keberadaan presidential threshold, selain karena MK tidak membatalkan ketentuan mengenai ambang batas dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, hal ini dapat dikaitkan dengan ambang batas, yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas sistem presidensial. Ambang batas presidensial digunakan sebagai mekanisme dalam sistem presidensial multi partai. Hal ini akan berimplikasi pada keberadaan presiden yang membutuhkan kehadiran mayoritas anggota legislatif. Tanpa konteks ini, maka pemerintahan dan konstruksi keseharian presiden akan menjadi tidak menentu. Persoalan konstitusional seputar hambatan pencalonan presiden telah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga advokasi konstitusional. Menurut pernyataan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, hal ini merupakan kebijakan hukum yang terbuka. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu meninjau kembali topik ini.

Pertama, pertanyaan-pertanyaan konstitusional seputar hambatan pencalonan presiden telah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga advokasi konstitusional.Menurut pernyataan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, hal ini merupakan kebijakan hukum yang terbuka.Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meninjau kembali topik ini.Kedua, kombinasi sistem presidensial dan sistem multipartai, serta pembentukan koalisi permanen, tidak sesuai dengan penerapan ambang batas dalam sistem presidensial Indonesia karena hal ini menekankan bahwa baik presiden maupun parlemen tidak dapat menjatuhkan satu sama lain, sehingga tidak terjadi ketergantungan.Ketiga, dalam proses pembangunan hukum dan pengujian undang-undang, konsep legislasi positif dan negatif sering kali menjadi kabur karena penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan hukum terbuka tidak memiliki batasan yang jelas.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak ambang batas pencalonan presiden terhadap dinamika partai politik dalam membentuk koalisi, terutama dalam konteks pemilu serentak. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif terhadap sistem presidensial di negara-negara lain yang tidak menerapkan ambang batas, untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Penelitian juga bisa mengeksplorasi alternatif mekanisme yang lebih inklusif untuk memastikan partisipasi politik rakyat tetap terjaga tanpa mengorbankan integritas sistem presidensial. Dengan menggabungkan pendekatan hukum dan politik, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana mengoptimalkan sistem pemilihan presiden yang demokratis dan efektif.

  1. Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik | Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora... doi.org/10.38035/jihhp.v5i6Vol 5 No 6 2025 JIHHP Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik Jurnal Ilmu Hukum Humaniora doi 10 38035 jihhp v5i6
Read online
File size332.55 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Tugas Dan Wewenang Gubernur Riau Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Tahun 2019 2022 2026More at 2026

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis masalah terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat diPenelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis masalah terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di

JURIS Living Law Versus Hukum Negara Konflik Tanah Adat Dayak dan Izin Pertambangan 2026More at 2026

UNJAUNJA Data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, metode triangulasi digunakan untuk mengujinya. HasilData dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, metode triangulasi digunakan untuk mengujinya. Hasil

JURIS Reposisi Kelembagaan Otoritas Pajak sebagai Lembaga Independen dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan yang Berkeadilan di Indonesia 2026More at 2026

STAIN TDMSTAIN TDM Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga saat ini masih berkedudukan sebagai unit subordinat di bawah Kementerian Keuangan, kondisi yang secara inheren memunculkanDirektorat Jenderal Pajak (DJP) hingga saat ini masih berkedudukan sebagai unit subordinat di bawah Kementerian Keuangan, kondisi yang secara inheren memunculkan

JURIS Rekonstruksi Konsep Tanggung Jawab Moral Advokat dalam Pembelaan Klien Berbasis Keadilan Substantif 2026More at 2026

STAIN TDMSTAIN TDM Profesi advokat memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan di dalam sistem peradilan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk disorientasiProfesi advokat memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan di dalam sistem peradilan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk disorientasi

JURIS Pemakaian Pas Lintas Batas PLB dan Kartu Traditional Boarding Cross TBC Sebagai Instrumen Diplomasi dalam Hubungan Indonesia Papua Nugini di Era Presiden Joko Widodo 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini membahas mengenai pemakaian kartu lintas batas, yakni Pas Lintas Batas (PLB) dan kartu Traditional Boarding Cross (TBC) sebagai alat diplomasiPenelitian ini membahas mengenai pemakaian kartu lintas batas, yakni Pas Lintas Batas (PLB) dan kartu Traditional Boarding Cross (TBC) sebagai alat diplomasi

JURIS Perlindungan Konsumen Transaksi Digital pada Platform E Commerce 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Seiring berjalannya waktu, penggunaan internet telah berdampak pada perubahan dunia, terutama dalam kegiatan perdagangan di bidang transaksi digital onlineSeiring berjalannya waktu, penggunaan internet telah berdampak pada perubahan dunia, terutama dalam kegiatan perdagangan di bidang transaksi digital online

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Terhadap Risiko Jual Beli Organ Dalam Transplantasi Ginjal Tinjauan Terhadap Undang Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Tantangan utama terletak pada pengawasan dan penerapan kebijakan yang efektif, sehingga diperlukan kolaborasi antara rumah sakit, pemerintah, dan lembagaTantangan utama terletak pada pengawasan dan penerapan kebijakan yang efektif, sehingga diperlukan kolaborasi antara rumah sakit, pemerintah, dan lembaga

JURIS Mahkamah Konstitusi Dan Restrukturisasi Kewenangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada 2025More at 2025

UNJAUNJA Putusan ini menegaskan bahwa MK berwenang secara permanen dalam mengadili sengketa Pilkada, yang sebelumnya bersifat transisional. Hasil penelitian menunjukkanPutusan ini menegaskan bahwa MK berwenang secara permanen dalam mengadili sengketa Pilkada, yang sebelumnya bersifat transisional. Hasil penelitian menunjukkan

Useful /

JURIS Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84 PUU XXII 2024 Tentang Perpanjangan Usia Jabatan Notaris 2026More at 2026

UNJAUNJA di satu sisi, keputusan ini memperkuat kepastian hukum dan perlindungan konstitusional bagi notaris yang masih aktif, tetapi di sisi lain menimbulkan ketidakpastiandi satu sisi, keputusan ini memperkuat kepastian hukum dan perlindungan konstitusional bagi notaris yang masih aktif, tetapi di sisi lain menimbulkan ketidakpastian

JURIS Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Sebagai Bagian Konsep Restorative Justice dalam Hukum Positif Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Mediasi penal berdasarkan konsep restorative justice saat ini merupakan sebuah terobosan penyelesaian perkara hukum pidana yang sebelumnya mengedepankanMediasi penal berdasarkan konsep restorative justice saat ini merupakan sebuah terobosan penyelesaian perkara hukum pidana yang sebelumnya mengedepankan

JURIS Efektivitas Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi di Kejaksaan NegeriTujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri

JURIS Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Potensi Gugatan Atas Kritik Terhadap Produk Jasa di Media Sosial 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder,Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder,

ads-block-test