DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikTujuan makalah ini adalah untuk meninjau dan menganalisis karakter politik internasional Tiongkok dari perspektif Etika Konfusianisme Baru melalui studi tentang politik internasional Tiongkok. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan wawasan tentang landasan moral politik internasional Tiongkok dan menjelaskan peran etika dalam membentuk perilaku politik internasional yang dapat memiliki implikasi bagi kepemimpinan politik dan pengambilan keputusan. Studi ini dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan kompleks antara etika, politik, dan budaya di Tiongkok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dari arsip naskah pidato dan teknik pengumpulan data sekunder dari buku dan karya ilmiah, seperti tesis dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konfusianisme Baru merupakan representasi dari proses dialektis yang menjembatani dua kontradiksi antara tradisional dan konservatif klasik. Dari kombinasi kedua hal tersebut, penerapan Neo-Konfusianisme dalam memandang ideologi, gerakan, dan sistem politik internasional China. China dengan gerakan politik Neo-Konfusianisme melalui upaya kelompok intelektual dan elit menekankan pentingnya membangun kembali karakteristiknya dan menegaskannya kepada komunitas internasional melalui penggunaan soft power.
Konfusianisme Baru merupakan representasi dari proses dialektika yang telah menjembatani dua kontradiksi antara konservatif tradisional dan klasik.Dari perpaduan keduanya, penerapan Konfusianisme Baru dalam memandang ideologi, gerakan, dan sistem politik internasional Tiongkok.Tiongkok dengan gerakan politik Konfusianisme Baru melalui upaya kelompok intelektual dan elit yang menekankan pentingnya membangun kembali karakteristiknya dan menegaskannya kepada masyarakat internasional melalui penggunaan soft power.Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik internasional Tiongkok setelah Perang Dingin atau pada masa kepemimpinan Presiden Jiang Zemin sesuai dengan nilai-nilai Konfusianisme Baru.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji bagaimana Konfusianisme Baru berperan dalam membentuk kebijakan luar negeri Tiongkok pasca-Jiang Zemin, terutama dalam konteks perubahan geopolitik saat ini. Selain itu, penelitian dapat membandingkan pengaruh Konfusianisme Baru dengan filosofi politik lainnya, seperti Marxisme, dalam membentuk identitas Tiongkok. Terakhir, studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Konfusianisme Baru diterapkan dalam kebijakan domestik Tiongkok, seperti pembangunan sosial dan ekonomi, serta dampaknya terhadap kohesi masyarakat.
| File size | 446.32 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Pada bidang pemerintahan, GWPP melaksanakan tugas administratif seperti pemberian rekomendasi dan pelantikan kepala daerah. Bidang hukum, keuangan, danPada bidang pemerintahan, GWPP melaksanakan tugas administratif seperti pemberian rekomendasi dan pelantikan kepala daerah. Bidang hukum, keuangan, dan
STAIN TDMSTAIN TDM Kondisi demikian melahirkan conflict of interest struktural yang menggerus kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. Transformasi kelembagaanKondisi demikian melahirkan conflict of interest struktural yang menggerus kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. Transformasi kelembagaan
STAIN TDMSTAIN TDM Sebagai saran, organisasi profesi perlu memperbarui kurikulum pendidikan etika secara substansial, pemerintah didorong untuk memperbarui regulasi profesiSebagai saran, organisasi profesi perlu memperbarui kurikulum pendidikan etika secara substansial, pemerintah didorong untuk memperbarui regulasi profesi
DINASTIREVDINASTIREV Pemakaian kartu lintas batas tradisional sangat efektif dalam hubungan bilateral Indonesia dan Papua Nugini, namun harus tetap ditingkatkan agar tidakPemakaian kartu lintas batas tradisional sangat efektif dalam hubungan bilateral Indonesia dan Papua Nugini, namun harus tetap ditingkatkan agar tidak
DINASTIREVDINASTIREV Ketidaksinkronan regulasi, koordinasi lemah, serta sistem informasi yang tidak terpadu menjadi penyebab utama kegagalan perlindungan. Diperlukan revisiKetidaksinkronan regulasi, koordinasi lemah, serta sistem informasi yang tidak terpadu menjadi penyebab utama kegagalan perlindungan. Diperlukan revisi
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme perpindahan hak atas tanah dalam kondisi di mana pemilik sertifikat tidak dapat hadir secaraPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme perpindahan hak atas tanah dalam kondisi di mana pemilik sertifikat tidak dapat hadir secara
DINASTIREVDINASTIREV Ketiga, dalam proses pembangunan hukum dan pengujian undang-undang, konsep legislasi positif dan negatif sering kali menjadi kabur karena penafsiran MahkamahKetiga, dalam proses pembangunan hukum dan pengujian undang-undang, konsep legislasi positif dan negatif sering kali menjadi kabur karena penafsiran Mahkamah
UNJAUNJA Namun dalam pelaksaannya, Bawaslu masih menghadapi kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia,dan permasalahanNamun dalam pelaksaannya, Bawaslu masih menghadapi kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia,dan permasalahan
Useful /
UNJAUNJA Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses pembuatan undang-undang berjalan dengan sedikit transparansi, kurang partisipasi masyarakat, dan lebih mengedepankanHasil penelitian mengungkapkan bahwa proses pembuatan undang-undang berjalan dengan sedikit transparansi, kurang partisipasi masyarakat, dan lebih mengedepankan
DINASTIREVDINASTIREV Temuan menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum Indonesia telah mengadopsi standar internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPS Agreement, penerapannyaTemuan menunjukkan bahwa meskipun struktur hukum Indonesia telah mengadopsi standar internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPS Agreement, penerapannya
DINASTIREVDINASTIREV Tujuan penyelesaian dengan mediasi bagi korban adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dariTujuan penyelesaian dengan mediasi bagi korban adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari
UNJAUNJA (2) mengukuhkan perluasan cakupan kewenangan MK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang secara penuh dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada. (3)(2) mengukuhkan perluasan cakupan kewenangan MK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang secara penuh dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada. (3)