DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), serta menawarkan arah reformulasi regulasi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) dan mengadopsi berbagai regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, dan PP No. 44 Tahun 2008, pendekatan hukum yang dominan masih bersifat represif dan belum menempatkan pemulihan korban sebagai pusat kebijakan. Penelitian ini mengungkap bahwa ketidaksinkronan antarregulasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, minimnya pelatihan sumber daya manusia, serta ketiadaan sistem informasi terpadu menjadi faktor utama kegagalan sistem perlindungan. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasilnya menunjukkan urgensi reformulasi hukum yang mencakup revisi pasal-pasal kunci dalam UU PTPPO, penyetaraan standar intervensi terapeutik nasional, pengaturan pendampingan anak korban secara teknis-yuridis, dan penyusunan peraturan pelaksana di tingkat daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa sistem hukum yang memulihkan dan melindungi secara utuh, negara belum memenuhi amanat konstitusional dalam menjamin hak anak sebagai bagian dari kelompok rentan.
Perlindungan hukum berbasis HAM terhadap anak korban perdagangan manusia di Indonesia masih kurang memadai secara normatif, struktural, dan implementatif.Pendekatan hukum yang dominan bersifat represif dan belum memprioritaskan pemulihan korban.Ketidaksinkronan regulasi, koordinasi lemah, serta sistem informasi yang tidak terpadu menjadi penyebab utama kegagalan perlindungan.Diperlukan revisi UU PTPPO, standar intervensi terapeutik nasional, dan peraturan pelaksana daerah untuk memastikan perlindungan yang komprehensif.Reformulasi regulasi harus berfokus pada kepentingan terbaik anak dan penguatan koordinasi lintas sektor.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas sistem informasi terpadu dalam memantau kasus korban perdagangan anak di tingkat daerah. 2. Analisis peran koordinasi lintas lembaga dalam mempercepat proses rehabilitasi korban dan mengurangi tumpang tindih regulasi. 3. Studi tentang dampak partisipasi komunitas dalam program reintegrasi sosial korban, khususnya di wilayah dengan tingkat perdagangan manusia tinggi. Penelitian ini harus mengintegrasikan pendekatan berbasis bukti dan evaluasi kebijakan berkelanjutan untuk memastikan perlindungan anak yang berkeadilan.
| File size | 295.11 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah memberikan batasan terhadap tanah bekas milik adat yang dimiliki perorangan untuk wajib didaftarkan sebelum 5 (lima)Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah memberikan batasan terhadap tanah bekas milik adat yang dimiliki perorangan untuk wajib didaftarkan sebelum 5 (lima)
STAIN TDMSTAIN TDM Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan PenguatanKehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
STAIN TDMSTAIN TDM Oleh karena itu diperlukan Upaya penguatan peran advokat melalui reformasi organisasi profesi, penguatan kode etik, Pendidikan profesi yang berintegritas,Oleh karena itu diperlukan Upaya penguatan peran advokat melalui reformasi organisasi profesi, penguatan kode etik, Pendidikan profesi yang berintegritas,
DINASTIREVDINASTIREV Basic Agreement adalah kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini untuk mengembangkan perbatasan dalam berbagai aspek. Kedua negara juga sepakat untukBasic Agreement adalah kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini untuk mengembangkan perbatasan dalam berbagai aspek. Kedua negara juga sepakat untuk
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dari arsip naskah pidato dan teknik pengumpulan data sekunderMetode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dari arsip naskah pidato dan teknik pengumpulan data sekunder
DINASTIREVDINASTIREV Sengketa konsumen kemudian dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 TahunSengketa konsumen kemudian dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
DINASTIREVDINASTIREV Proses pembentukannya yang dinilai terburu-buru, minim partisipasi publik, dan kurang transparan telah menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakatProses pembentukannya yang dinilai terburu-buru, minim partisipasi publik, dan kurang transparan telah menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat
UNJAUNJA Namun, implementasinya menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman prosedur pelaporan, dan keterlambatan laporan,Namun, implementasinya menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman prosedur pelaporan, dan keterlambatan laporan,
Useful /
UNJAUNJA Secara lebih luas, keputusan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam pengaturan profesi, dari pendekatan yang kaku berdasarkan usia menjadi pendekatanSecara lebih luas, keputusan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam pengaturan profesi, dari pendekatan yang kaku berdasarkan usia menjadi pendekatan
DINASTIREVDINASTIREV Mediasi penal berdasarkan konsep restorative justice saat ini merupakan sebuah terobosan penyelesaian perkara hukum pidana yang sebelumnya mengedepankanMediasi penal berdasarkan konsep restorative justice saat ini merupakan sebuah terobosan penyelesaian perkara hukum pidana yang sebelumnya mengedepankan
DINASTIREVDINASTIREV Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meninjau kembali topik ini. Kedua, kombinasi sistem presidensialPutusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meninjau kembali topik ini. Kedua, kombinasi sistem presidensial
UNJAUNJA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam mengimplementasikan aplikasi