DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini menganalisis koordinasi otoritas antara BP Batam, TNI, dan Polri dalam mengamankan objek vital di Zona Perdagangan Bebas (ZPT) dan Pelabuhan Bebas Batam. Studi ini didasarkan pada posisi strategis Batam sebagai area yang mengintegrasikan fungsi industri, komersial, transportasi, investasi, layanan publik, dan pengelolaan aset negara. Penelitian menggunakan metode empiris-hukum dengan pendekatan normatif, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui tinjauan regulasi, analisis dokumen institusi, dan evaluasi praktik keamanan di area tersebut. Hasil menunjukkan bahwa BP Batam memiliki wewenang administratif untuk mengamankan aset dan area strategis, Polri bertanggung jawab atas keamanan umum dan penegakan hukum, sedangkan TNI dapat memberikan dukungan dalam situasi tertentu dalam kerangka pertahanan nasional. Temuan menunjukkan bahwa keragaman objek vital di Batam memerlukan model keamanan berbasis risiko, bukan pola operasional seragam. Kendala utama meliputi kurangnya matriks peran optimal, integrasi data risiko terbatas, standar dokumentasi operasional yang tidak memadai, dan prosedur antar-lembaga yang belum berkembang. Penelitian merekomendasikan penguatan SOP terpadu, pembuatan database objek vital, klarifikasi alokasi tugas operasional, dan evaluasi berkala. Model ini penting untuk memastikan keabsahan tindakan, akuntabilitas institusi, perlindungan aset negara, dan stabilitas Batam sebagai area strategis.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengamanan objek vital di ZPT dan Pelabuhan Bebas Batam memerlukan tata kelola otoritas yang lebih terstruktur karena area ini mencakup fungsi ekonomi, transportasi, industri, layanan publik, dan pengelolaan aset negara.BP Batam tidak hanya bertindak sebagai pengelola administratif area, tetapi juga memiliki tanggung jawab awal dalam menjaga ketertiban, fungsi, dan keamanan aset strategis.Namun, wewenang ini memiliki batasan ketika masalah lapangan masuk ke ranah ketertiban umum, penegakan hukum, atau dukungan pertahanan.Pada titik ini, keterlibatan Polri dan TNI menjadi relevan sebagai mitra institusi yang beroperasi dalam kerangka fungsional masing-masing.Koordinasi antara BP Batam, Polri, dan TNI harus dibangun melalui pola yang berlandaskan hukum, bukan hanya kebiasaan kerja atau komunikasi situasional.Penelitian ini juga menemukan bahwa objek vital di Batam memiliki karakteristik risiko yang berbeda, sehingga keamanan tidak dapat dilakukan melalui satu pola.Setiap objek memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan jenis ancaman, status hukum, pemangku kepentingan, dan dampak yang mungkin terjadi.Tantangan utama adalah kurangnya optimalisasi alat koordinasi yang mampu menghubungkan mandat berbeda antar-institusi.Ketidakhadiran matriks otoritas terperinci, kurangnya data terpadu tentang objek vital dan titik risiko, serta standar operasional yang lemah mengurangi efektivitas di lapangan.
1. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak kerangka hukum terhadap efektivitas koordinasi antar-lembaga dalam pengamanan objek vital, dengan fokus pada perbandingan antara wilayah strategis di Indonesia dan negara lain. 2. Studi tentang integrasi teknologi digital dalam sistem koordinasi, seperti penggunaan platform berbasis AI untuk pemantauan risiko dan pengambilan keputusan real-time antar-institusi. 3. Analisis peran komunitas lokal dalam pengamanan area strategis, termasuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan dan pencegahan pelanggaran hukum, serta dampaknya terhadap kebijakan keamanan nasional.
| File size | 514.42 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini didorong oleh revisi ketentuan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memperkenalkanPenelitian ini didorong oleh revisi ketentuan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memperkenalkan
DINASTIRESDINASTIRES Tren formalisme yudisial dalam menyelesaikan sengketa pajak menimbulkan antinomi tajam antara prinsip kepastian hukum formal dan keadilan substantif. StudiTren formalisme yudisial dalam menyelesaikan sengketa pajak menimbulkan antinomi tajam antara prinsip kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Studi
DINASTIRESDINASTIRES Hambatan yuridis utama berasal dari vakum institusional akibat kurangnya formalisasi lembaga pengawasan PDP independen di bawah Presiden. Kondisi ini menyebabkanHambatan yuridis utama berasal dari vakum institusional akibat kurangnya formalisasi lembaga pengawasan PDP independen di bawah Presiden. Kondisi ini menyebabkan
DINASTIRESDINASTIRES Kemandirian fiskal terbukti memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, namun tidak memoderasi dana alokasi umum dan dana alokasiKemandirian fiskal terbukti memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, namun tidak memoderasi dana alokasi umum dan dana alokasi
DINASTIRESDINASTIRES Hasil studi menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif IPL, khususnya prinsip lex loci rei sitae, kepemilikan tanah harus tunduk pada hukum Indonesia. OlehHasil studi menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif IPL, khususnya prinsip lex loci rei sitae, kepemilikan tanah harus tunduk pada hukum Indonesia. Oleh
DINASTIRESDINASTIRES Dasar regulasi untuk hal ini terletak pada kerangka LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) terbaru di bawah POJK Nomor 40 TahunDasar regulasi untuk hal ini terletak pada kerangka LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) terbaru di bawah POJK Nomor 40 Tahun
IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Kondisi tersebut menimbulkan implikasi terhadap kewenangan BPK berupa ketidakjelasan objek pemeriksaan, tumpang tindih kewenangan pengawasan, serta perluasanKondisi tersebut menimbulkan implikasi terhadap kewenangan BPK berupa ketidakjelasan objek pemeriksaan, tumpang tindih kewenangan pengawasan, serta perluasan
IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Selain itu, keterbatasan infrastruktur keamanan siber dan rendahnya literasi serta kesadaran digital masyarakat turut memengaruhi efektivitas pelaksanaanSelain itu, keterbatasan infrastruktur keamanan siber dan rendahnya literasi serta kesadaran digital masyarakat turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan
Useful /
IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Buku digital berbantuan Heyzine pada materi geometri di sekolah dasar telah terbukti sangat valid dan praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produkBuku digital berbantuan Heyzine pada materi geometri di sekolah dasar telah terbukti sangat valid dan praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk
IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Ada jalinan yang tidak dapat diputus antara syarat formil kenotariatan dan syarat substantif hukum perjanjian, dan kehadiran penghadaplah yang menjadiAda jalinan yang tidak dapat diputus antara syarat formil kenotariatan dan syarat substantif hukum perjanjian, dan kehadiran penghadaplah yang menjadi
IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa potensi kriminalisasi masih tetap ada karena beberapa frasa seperti menyerang kehormatan, menimbulkan kebencian,Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa potensi kriminalisasi masih tetap ada karena beberapa frasa seperti menyerang kehormatan, menimbulkan kebencian,
IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Instrumen yang digunakan yaitu nontest berupa angket yang berisi 20 pernyataan tentang minat belajar matematika siswa setelah dilakukan proses pembelajaranInstrumen yang digunakan yaitu nontest berupa angket yang berisi 20 pernyataan tentang minat belajar matematika siswa setelah dilakukan proses pembelajaran