DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesTren formalisme yudisial dalam menyelesaikan sengketa pajak menimbulkan antinomi tajam antara prinsip kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Studi ini bertujuan menganalisis keselarasan pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim pengadilan pajak yang bersifat formalistik dengan tujuan teleologis Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (UU KUP), serta merumuskan bentuk perlindungan hukum ideal bagi wajib pajak dalam mewujudkan keadilan fiskal substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-juridis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim dalam beberapa putusan tidak sejalan dengan tujuan teleologis Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP. Hakim cenderung terjebak dalam pemikiran positivis-legistis yang memprioritaskan kepatuhan administratif, sehingga mengabaikan hak material dan pencarian kebenaran material. Konsekuensi hukum dari pendekatan ini sangat merusak: mengubah fungsi pengadilan menjadi stempel bagi otoritas pajak, menghilangkan pencarian kebenaran material, merusak struktur perlindungan hukum wajib pajak, dan menyebabkan peningkatan tidak adil bagi negara.
Ratio decidendi hakim pengadilan pajak yang terlalu fokus pada aspek formal tidak sejalan dengan tujuan teleologis Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP.Tujuan legislator adalah mengutamakan keadilan substantif di atas pembatasan prosedural.Konsekuensi hukum pendekatan formalistik sangat merusak, karena mengubah pengadilan menjadi stempel bagi otoritas pajak, menghilangkan pencarian kebenaran material, melanggar prinsip proporsionalitas, dan menyebabkan peningkatan tidak adil bagi negara terhadap hak ekonomi wajib pajak.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak putusan pengadilan yang bersifat formalistik terhadap hak wajib pajak. Selanjutnya, perbandingan pendekatan hukum antara Indonesia dengan negara lain yang menerapkan prinsip keadilan substantif dalam sengketa pajak bisa menjadi arah studi baru. Selain itu, pengembangan rekomendasi reformasi sistem perpajakan yang mengintegrasikan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak wajib pajak dalam proses penegakan hukum perpajakan. Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi bagaimana sistem perpajakan Indonesia dapat memperkuat keseimbangan antara kepentingan negara dan hak konstitusional wajib pajak. Selain itu, analisis mengenai efektivitas mekanisme banding dan gugatan dalam menghadapi putusan yang bersifat formalistik dapat menjadi fokus penelitian. Terakhir, studi tentang implementasi prinsip keadilan substantif dalam peraturan perpajakan nasional dapat memberikan wawasan penting untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil.
| File size | 673.22 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Masalah utama terletak pada penggunaan frase perilaku dan sikap yang patut dipuji, yang tidak disertai indikator objektif dan dapat diukur, sehingga meninggalkanMasalah utama terletak pada penggunaan frase perilaku dan sikap yang patut dipuji, yang tidak disertai indikator objektif dan dapat diukur, sehingga meninggalkan
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan data pribadi setelah penuh berlakunya UU PDP dan mengidentifikasi hambatan yuridisPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan data pribadi setelah penuh berlakunya UU PDP dan mengidentifikasi hambatan yuridis
DINASTIRESDINASTIRES Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan akademik, tetapi jugaHasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan akademik, tetapi juga
DINASTIRESDINASTIRES di mana kerangka hukum lex specialis dan pendanaan afirmatif yang besar ternyata gagal membebaskan daerah-daerah ini dari ketergantungan struktural terhadapdi mana kerangka hukum lex specialis dan pendanaan afirmatif yang besar ternyata gagal membebaskan daerah-daerah ini dari ketergantungan struktural terhadap
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkanPenelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan
DINASTIRESDINASTIRES 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Kesultanan Ternate Maluku Utara meliputi beberapa faktor, yaitu. (1) risiko komersialisasi budaya terhadap sanksi pidana adat.1 Tahun 2023 tentang KUHP di Kesultanan Ternate Maluku Utara meliputi beberapa faktor, yaitu. (1) risiko komersialisasi budaya terhadap sanksi pidana adat.
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Salah satu perkembangan penting adalah munculnya dan pertumbuhan pesat fintech pinjaman peer-to-peer (P2P) berbasis syariah di Indonesia. Sub-sektor iniSalah satu perkembangan penting adalah munculnya dan pertumbuhan pesat fintech pinjaman peer-to-peer (P2P) berbasis syariah di Indonesia. Sub-sektor ini
IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah mengadopsi berbagai prinsip perlindungan data yang sejalan dengan General Data Protection RegulationHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah mengadopsi berbagai prinsip perlindungan data yang sejalan dengan General Data Protection Regulation
Useful /
UNRAMUNRAM Studi ini berfokus pada analisis potensi daur ulang minyak goreng bekas di komunitas Dukuh Pakis dengan tujuan mempromosikan realisasi pemukiman berkelanjutan.Studi ini berfokus pada analisis potensi daur ulang minyak goreng bekas di komunitas Dukuh Pakis dengan tujuan mempromosikan realisasi pemukiman berkelanjutan.
UNRAMUNRAM Rendahnya tingkat kesadaran serta belum optimalnya penerapan praktik keamanan pangan oleh pengelola kantin atau penjamah pangan dapat meningkatkan risikoRendahnya tingkat kesadaran serta belum optimalnya penerapan praktik keamanan pangan oleh pengelola kantin atau penjamah pangan dapat meningkatkan risiko
IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmonisasi pengaturan mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara berbentukPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmonisasi pengaturan mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara berbentuk
IAINFMPAPUAIAINFMPAPUA Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mukomuko disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Faktor manusia seperti kelalaian pengemudiKecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mukomuko disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Faktor manusia seperti kelalaian pengemudi