UNNESUNNES
Law Research Review QuarterlyLaw Research Review QuarterlyPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pidana dalam kasus korban kejahatan kekerasan yang kemudian melakukan pembelaan paksa hingga melampaui batas akibat paksaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban kejahatan kekerasan yang melakukan tindakan pidana sebagai upaya pembelaan paksa dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 48-51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menjelaskan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman jika terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia. Namun, untuk mendapatkan hak ini, korban tetap harus melalui proses hukum.
Pengaturan mengenai alasan pemaaf dan pembenar dalam tindak pidana pembelaan paksa atau noodweer sangat krusial, di mana tindakan pembelaan diri yang memenuhi unsur-unsur pembelaan paksa sesuai Pasal 49 KUHP seharusnya tidak dikriminalisasi dan dapat menjadi alasan penghapusan pidana, bahkan jika tindakan tersebut memenuhi rumusan delik.Perlindungan hukum terhadap korban yang melakukan pembelaan paksa harus mengedepankan kepentingan hukum yang lebih tinggi dalam situasi darurat, dengan mempertimbangkan kondisi konkret yang menyertai tindakan tersebut dan memberikan otonomi kepada korban sebagai pemegang hak untuk memilih tindakan pembelaan yang diperlukan.Oleh karena itu, pemerintah dan penegak hukum, khususnya hakim, perlu meningkatkan pengawasan serta memberikan kepastian hukum yang jelas dan pertimbangan yang cermat dalam memutuskan perkara terkait noodweer demi mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat yang terancam.
Meskipun penelitian ini telah menganalisis aspek hukum dan victimologis dari korban perampokan dengan pembelaan paksa (noodweer), masih terdapat beberapa celah yang bisa dieksplorasi lebih lanjut untuk memperkaya pemahaman dan pengembangan hukum di Indonesia. Salah satu arah penelitian yang prospektif adalah melakukan studi empiris mendalam mengenai implementasi konsep noodweer dan noodweer-exces dalam praktik peradilan di Indonesia. Penelitian ini dapat menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait kasus-kasus pembelaan paksa, mengidentifikasi faktor-faktor yang secara konsisten dipertimbangkan hakim, serta mengevaluasi konsistensi penerapan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum diterapkan di lapangan akan sangat berharga untuk memastikan keadilan bagi korban yang terpaksa membela diri. Selain itu, sebuah studi komparatif yang menelaah kerangka hukum pembelaan diri paksa di beberapa yurisdiksi lain dapat memberikan perspektif berharga. Dengan membandingkan definisi, kriteria, dan preseden hukum noodweer dari negara-negara dengan sistem hukum yang relevan, kita dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan potensi reformasi yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan kejelasan serta keadilan dalam hukum pidana Indonesia. Terakhir, mengingat tekanan psikologis yang disebutkan dalam konteks noodweer-exces, penelitian interdisipliner yang fokus pada dampak psikologis dan sosial jangka panjang terhadap korban yang terpaksa melakukan pembelaan diri hingga mengakibatkan konsekuensi serius bagi penyerang akan sangat relevan. Studi ini dapat mengkaji dukungan yang tersedia bagi para korban pasca-insiden dan proses hukum, serta mengeksplorasi kebutuhan rehabilitasi dan perlindungan psikososial mereka, sehingga melengkapi tinjauan hukum dengan dimensi kemanusiaan yang lebih komprehensif. Upaya-upaya penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah dan penegak hukum dalam menciptakan kepastian dan keadilan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.
| File size | 410.77 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UM MetroUM Metro Dengan menggunakan SPSS, pengujian statistik menghasilkan nilai thitung sebesar 23,7, yang lebih besar dari ttabel 2,07, dan koefisien determinasi diperolehDengan menggunakan SPSS, pengujian statistik menghasilkan nilai thitung sebesar 23,7, yang lebih besar dari ttabel 2,07, dan koefisien determinasi diperoleh
UNIGRESUNIGRES Restorative justice semakin mendapat perhatian sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam kasus kekerasan seksual. PenelitianRestorative justice semakin mendapat perhatian sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam kasus kekerasan seksual. Penelitian
UntikaUntika Dengan memanfaatkan teknologi visual dan audio (seperti deepfake), manipulasi emosional berbasis chatbot, serta penyebaran konten otomatis yang menjatuhkanDengan memanfaatkan teknologi visual dan audio (seperti deepfake), manipulasi emosional berbasis chatbot, serta penyebaran konten otomatis yang menjatuhkan
STIHALBANNASTIHALBANNA Akan tetapi dalam sehari-hari masih ada saja kejahatan yang mengakibatlan anak sebagai korban. Seperti yang terjadi di Kecamtan Banda Sakti Kota lhokseumawe,Akan tetapi dalam sehari-hari masih ada saja kejahatan yang mengakibatlan anak sebagai korban. Seperti yang terjadi di Kecamtan Banda Sakti Kota lhokseumawe,
UMMUMM Anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak mampu membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya, sedangkanAnak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak mampu membentuk niat atau memahami konsekuensi perbuatannya, sedangkan
UNSURIUNSURI Pasal 14 dan 16 Permendikbudristek juga mengatur sanksi administratif bagi pelaku kejahatan seksual di perguruan tinggi. Meskipun KUHP tidak secara spesifikPasal 14 dan 16 Permendikbudristek juga mengatur sanksi administratif bagi pelaku kejahatan seksual di perguruan tinggi. Meskipun KUHP tidak secara spesifik
UNNESUNNES Anak merupakan mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri serta mahluk sosial yang sejakAnak merupakan mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri serta mahluk sosial yang sejak
UNNESUNNES Kejahatan pornografi terhadap anak membutuhkan perhatian serius, terutama dari penegak hukum. Pertimbangan yang digunakan oleh penegak hukum untuk menyelesaikanKejahatan pornografi terhadap anak membutuhkan perhatian serius, terutama dari penegak hukum. Pertimbangan yang digunakan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan
Useful /
UNHASUNHAS Temuan menunjukkan bahwa meskipun Konstitusi Federal Malaysia dan instrumen internasional seperti CEDAW menegaskan kesetaraan gender, masih ada kesadaranTemuan menunjukkan bahwa meskipun Konstitusi Federal Malaysia dan instrumen internasional seperti CEDAW menegaskan kesetaraan gender, masih ada kesadaran
UMMUMM Pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan teknologi canggih, yang membatasi kemampuan banyak negara untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa.Pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan teknologi canggih, yang membatasi kemampuan banyak negara untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa.
UNNESUNNES Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh polisi di Lubuklinggau menunjukkan kelemahan dalam sistem penegakan hukum dan perlindungan anak. Anak korbanKasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh polisi di Lubuklinggau menunjukkan kelemahan dalam sistem penegakan hukum dan perlindungan anak. Anak korban
UNILAUNILA Penelitian ini dilaksanakan pada dua tipe lahan yang ada di KPHL Batutegi, yaitu pada lahan hutan sekunder dan lahan kebun kopi campuran berumur 1 tahun.Penelitian ini dilaksanakan pada dua tipe lahan yang ada di KPHL Batutegi, yaitu pada lahan hutan sekunder dan lahan kebun kopi campuran berumur 1 tahun.