STIHALBANNASTIHALBANNA
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu HukumJurisprudensi: Jurnal Ilmu HukumIndonesia adalah negara hukum dimana Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya. Aturan yang ada di Indonesia untuk melindungi anak-anak sudah banyak, baik aturan yang dari tingkat tinggi tingkat rendah walaupun di daerah Aceh juga masih beberapa yang tunfuk terhadap aturan pemerintah pusat. Akan tetapi dalam sehari-hari masih ada saja kejahatan yang mengakibatlan anak sebagai korban. Seperti yang terjadi di Kecamtan Banda Sakti Kota lhokseumawe, pelecehan seksual terjadi menjadikan seorang anak sebagai korban. Hal ini mendapat perhatian tersendiri bukan hanya kepada si pelaku tetapi juga bagi si korban akan perlindungan yang didapatkan selama kasus di adili. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus pelecehan ini dan juga untuk mengetahui bagaimana saja bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan yang didapat oleh anak yang menjadi korban yakni pendampingan dari pihak keluarga selama dalam proses hukum untuk mengurangi rasa trauma dan takut korban terhadap pelaku, adapun perlindungan lainnya tidak tertulis dalam putusan yang menjadi dasar peneliti. Dalam memutuskan perkara dari kejahatan pelecehan seksual hakim mempertimbangkan asas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
Untuk memutus suatu kasus, hakim selalu menggunakan pertimbangan hukum.Pengertian penalaran hukum adalah menerima, mempertimbangkan, mengadili dan mengampukan setiap kasus yang terjadi sebelumnya, lalu juru lerai mempertimbangkan kasus tersebut dan akhirnya memutuskan.Untuk itu pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelecehan seksual khususnya harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan asas kesempatan hukum.
Peneliti bisa mempelajari efektivitas pelaksanaan Qanun Jinayat Aceh terhadap perlindungan hak anak korban pelecehan seksual dibandingkan dengan undang-undang nasional. Studi lanjut dapat mengeksplorasi dampak bantuan dari pihak keluarga selama proses hukum terhadap pemulihan psikologis korban, termasuk apakah ada standar nasional yang perlu diadopsi. Selain itu, kajian perbandingan antara sistem hukum syariah dan umum diperlukan untuk memahami apakah terdapat diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap kasus pelecehan anak di daerah otonom seperti Aceh.
| File size | 384.69 KB |
| Pages | 14 |
| Short Link | https://juris.id/p-35B |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNHASUNHAS Penerapan sanksi terhadap anak harus berorientasi pada pembinaan dan perlindungan anak. Namun, penerapan sanksi terhadap anak tidak efektif karena adanyaPenerapan sanksi terhadap anak harus berorientasi pada pembinaan dan perlindungan anak. Namun, penerapan sanksi terhadap anak tidak efektif karena adanya
UMMUMM Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan diversi sudah efektif meskipun masih terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala terberat untuk menerapkanHasil penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan diversi sudah efektif meskipun masih terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala terberat untuk menerapkan
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Para praktisi hukum berusaha untuk merumuskan elemen-elemen penjagaan anak ini melalui tafsiran terhadap ketentuan yang ada atau melalui alasan-alasanPara praktisi hukum berusaha untuk merumuskan elemen-elemen penjagaan anak ini melalui tafsiran terhadap ketentuan yang ada atau melalui alasan-alasan
UNHASUNHAS Meskipun orang tua Malaysia sering memandang sharenting sebagai ekspresi hak mereka, hal ini dapat secara tidak sengaja melanggar otonomi dan jejak digitalMeskipun orang tua Malaysia sering memandang sharenting sebagai ekspresi hak mereka, hal ini dapat secara tidak sengaja melanggar otonomi dan jejak digital
IAINPTKIAINPTK Hubungan antara hukum negara dengan agama (hukum Islam) masih menimbulkan problematika pada implementasinya. Hal ini terjadi pada praktik perceraian diHubungan antara hukum negara dengan agama (hukum Islam) masih menimbulkan problematika pada implementasinya. Hal ini terjadi pada praktik perceraian di
IAINPTKIAINPTK Ia lebih mengutamakan aspek kesiapan para calon pengantin daripada batas usia minimum perkawinan yang telah diatur oleh negara. Selain peran lebe, pemahamanIa lebih mengutamakan aspek kesiapan para calon pengantin daripada batas usia minimum perkawinan yang telah diatur oleh negara. Selain peran lebe, pemahaman
UNSUNS Penelitian ini dilakukan melalui analisis normatif terhadap berbagai sumber tertulis. Studi ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Anak Indonesia bahkanPenelitian ini dilakukan melalui analisis normatif terhadap berbagai sumber tertulis. Studi ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Anak Indonesia bahkan
UINUIN Penelitian ini bersifat normatif, dengan data diperoleh dari wawancara dan 150 putusan Pengadilan Agama. Putusan-putusan tersebut dikeluarkan oleh PengadilanPenelitian ini bersifat normatif, dengan data diperoleh dari wawancara dan 150 putusan Pengadilan Agama. Putusan-putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan
Useful /
PSPINDONESIAPSPINDONESIA Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta metode studi literatur, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentangDengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta metode studi literatur, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang
STIHALBANNASTIHALBANNA Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diHak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di
UNSUNS Namun, pertanyaan krusialnya adalah apakah undang-undang tersebut sudah memadai. Penelitian ini menelaah literatur terdahulu tentang usaha sosial dan perpajakanNamun, pertanyaan krusialnya adalah apakah undang-undang tersebut sudah memadai. Penelitian ini menelaah literatur terdahulu tentang usaha sosial dan perpajakan
UNSUNS Terdapat lima masalah utama dalam peran Dewan Pengawas Syariah di perbankan syariah Indonesia. pertama, tidak semua unit bisnis Islam memiliki dasar hukumTerdapat lima masalah utama dalam peran Dewan Pengawas Syariah di perbankan syariah Indonesia. pertama, tidak semua unit bisnis Islam memiliki dasar hukum