UNSURIUNSURI
JURNAL LEGISIAJURNAL LEGISIAPerlindungan hukum terhadap korban kejahatan kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan fokus utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual sering terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah, universitas, dan pesantren. Perlindungan bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (PPKS). Pasal 14 dan 16 Permendikbudristek juga mengatur sanksi administratif bagi pelaku kejahatan seksual di perguruan tinggi. Meskipun KUHP tidak secara spesifik mengatur tindak kekerasan seksual, pelaku tetap dapat dijerat dengan hukuman pidana sesuai Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP.
Pemerintah telah menerbitkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, termasuk memberikan pendampingan, pemulihan, sanksi administratif, dan perlindungan bagi korban.Pemberian sanksi kepada pelaku diharapkan memberikan keadilan bagi korban dan mengurangi trauma yang dialami, serta memberikan efek jera bagi pelaku lain sehingga kasus kekerasan seksual dapat menurun.Walaupun Permendikbudristek mengatur penanganan, pencegahan, perlindungan, dan sanksi administratif, hal ini saja belum cukup karena korban dapat mengalami gangguan aktivitas dan kesehatan psikis, sehingga diperlukan Undang-Undang yang secara eksklusif mengatur terkait kasus kekerasan seksual dengan sanksi pidana yang tepat dan setara.
Melihat masih banyaknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi korban. Bagaimana persepsi dan pengalaman korban terhadap mekanisme pelaporan dan penanganan kasus yang ada? Studi komparatif antara perguruan tinggi yang berbeda, baik negeri maupun swasta, dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk peran aktif mahasiswa. Selain itu, perlu diteliti mengenai dampak psikologis jangka panjang yang dialami korban, serta model intervensi yang paling efektif untuk pemulihan trauma dan reintegrasi sosial korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.
| File size | 423.74 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UNWAHAUNWAHA Pada saat ini dimana zaman sudah menjadi modern dengan banyaknya perubahan tradisi dan lingkungan sosial, begitu pula dengan peraturan yang telah diperbarui,Pada saat ini dimana zaman sudah menjadi modern dengan banyaknya perubahan tradisi dan lingkungan sosial, begitu pula dengan peraturan yang telah diperbarui,
PKRPKR Upaya pencegahan yang efektif meliputi partisipasi dalam kegiatan positif seperti program Generasi Berencana (GenRe) serta peningkatan pengetahuan melaluiUpaya pencegahan yang efektif meliputi partisipasi dalam kegiatan positif seperti program Generasi Berencana (GenRe) serta peningkatan pengetahuan melalui
JURNALFAMILIAJURNALFAMILIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa dispensasi nikah bagi anak di bawah umur merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dan anak yang belum lahir, terutamaPenelitian ini menyimpulkan bahwa dispensasi nikah bagi anak di bawah umur merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dan anak yang belum lahir, terutama
LITERASISAINSLITERASISAINS Prudential Life Assurance Cabang Kota Medan melakukan segmentasi pasar berdasarkan wilayah, yang memudahkan pertemuan dengan konsumen dan tidak memilikiPrudential Life Assurance Cabang Kota Medan melakukan segmentasi pasar berdasarkan wilayah, yang memudahkan pertemuan dengan konsumen dan tidak memiliki
UNSURIUNSURI Pada 6 November 2020, permohonan uji materi diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakanPada 6 November 2020, permohonan uji materi diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan
UNSURIUNSURI Seringkali kita menemukan parkir yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir dan masih banyak menemukan perkiraan illegal yang masih terjadi di kota‑kotaSeringkali kita menemukan parkir yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir dan masih banyak menemukan perkiraan illegal yang masih terjadi di kota‑kota
UNSURIUNSURI Penelitian ini bertujuan untuk mengurai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penangkapan pelaku tindak pidana korupsi yang kabur ke luar negeri. TindakPenelitian ini bertujuan untuk mengurai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penangkapan pelaku tindak pidana korupsi yang kabur ke luar negeri. Tindak
UNSURIUNSURI Permasalahan yang ditimbulkan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah adanya pengurangan hak-hak buruh, sepertiPermasalahan yang ditimbulkan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah adanya pengurangan hak-hak buruh, seperti
Useful /
UNKAUNKA Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasinya adalah karyawan pada Kantor Pusat KSP CU Usaha Kita Kabupaten Sekadau. Jumlah sampel yang sebanyakPengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasinya adalah karyawan pada Kantor Pusat KSP CU Usaha Kita Kabupaten Sekadau. Jumlah sampel yang sebanyak
STIE AMKOPSTIE AMKOP The implications underscore banks need to embrace digitalization, sustainability, and regulatory adaptability to stay competitive and meet evolving customerThe implications underscore banks need to embrace digitalization, sustainability, and regulatory adaptability to stay competitive and meet evolving customer
LITERASISAINSLITERASISAINS Harga yang dapat dijangkau oleh konsumen, barang yang sesuai dengan manfaatnya dan lokasi yang terletak di pusat kota akan meningkatkan loyalitas konsumen.Harga yang dapat dijangkau oleh konsumen, barang yang sesuai dengan manfaatnya dan lokasi yang terletak di pusat kota akan meningkatkan loyalitas konsumen.
UNSURIUNSURI Dalam proses yang berlangsung pada praktek perjokian seleksi masuk perguruan tinggi telah memenuhi unsur objektif dan subjektif dalam pasal 263 KUHP karenaDalam proses yang berlangsung pada praktek perjokian seleksi masuk perguruan tinggi telah memenuhi unsur objektif dan subjektif dalam pasal 263 KUHP karena