UNTANUNTAN
TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNALSecara harfiah Keadilan Restoratif adalah pemulihan keadilan, tetapi secara lebih jelas Keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku serta korbannya sendiri. Sedangkan pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu Keadilan Restoratif atau Restorative Justice, bagaimana penyelesaian perkara pencemaran nama baik dengan pendekatan tersebut, dan apa faktor-faktor pelaku melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dalam studi putusan yang di teliti. Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial di kota Bandar Lampung adalah faktor sakit hati akibat adanya peristiwa yang dialami pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial, juga ada pula faktor politik, serta faktor kurangnya kesadaran hukum oleh pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial.
Konsep hukuman berdasarkan teori keadilan restoratif (Restorative) menyatakan bahwa ada keadilan yang aman bagi hak-hak pelaku dan korban kejahatan.Keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang mengarah pada upaya melakukan revisi terhadap dampak kerusakan yang disebabkan oleh tindakan dalam bentuk tindak pidana.Menjaga hak-hak korban bukan hanya sekadar tindakan menghormati hak asasi manusia korban dalam penerapan bentuk hukuman yang adil.Berdasarkan studi kasus, perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan terdakwa Amrullah dapat dikaitkan dengan teori keadilan restoratif karena berdasarkan fakta persidangan antara terdakwa dan saksi Donny Leimena telah rujuk dan terdakwa telah meminta maaf serta mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa lagi, sehingga kasus ini sebaiknya berdasarkan teori keadilan restoratif dapat diselesaikan tidak hanya melalui mekanisme hukum peradilan pidana tetapi dapat dilakukan upaya sistematis untuk memperbaiki dan memulihkan dampak kerugian yang bersifat materiil akibat tindakan terdakwa.
Untuk mengurangi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Pertama, penelitian lanjutan bisa mengeksplorasi efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus serupa di daerah lain dengan membandingkan hasilnya. Kedua, penting untuk mengkaji dampak kampanye peningkatan kesadaran hukum terhadap pengguna media sosial, terutama generasi muda, melalui program edukasi yang lebih inovatif. Ketiga, penelitian dapat fokus pada peran platform media sosial dalam memfilter konten yang berpotensi merusak reputasi, dengan mempertimbangkan kolaborasi antara pemerintah dan penyedia layanan digital untuk mengembangkan sistem moderasi yang lebih proaktif.
| File size | 243.95 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTANUNTAN Beberapa tindakan terorisme telah tercatat mengganggu stabilitas keamanan internasional, termasuk jaringan Al-Qaeda, ISIS dan sebagainya. Selain kelompokBeberapa tindakan terorisme telah tercatat mengganggu stabilitas keamanan internasional, termasuk jaringan Al-Qaeda, ISIS dan sebagainya. Selain kelompok
UNTANUNTAN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Kanada terhadap pelaksanaan prinsip non-intervensi dan perlindunganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Kanada terhadap pelaksanaan prinsip non-intervensi dan perlindungan
UNTANUNTAN Studi kasus seperti konflik lahan adat dalam operasi Freeport di Papua dan pelanggaran di sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan memperlihatkan bagaimanaStudi kasus seperti konflik lahan adat dalam operasi Freeport di Papua dan pelanggaran di sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan memperlihatkan bagaimana
UNTANUNTAN Fakta menunjukkan bahwa penegakan hukum laut di Indonesia masih menggunakan paradigma Multi Agencies Single Tasks; hal ini berbanding terbalik dengan negaraFakta menunjukkan bahwa penegakan hukum laut di Indonesia masih menggunakan paradigma Multi Agencies Single Tasks; hal ini berbanding terbalik dengan negara
UNTANUNTAN Adapun, tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pendapat terkait permasalahan yang diangkat dengan adanya dinamika hukum khususnya kedinamikaan dalamAdapun, tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pendapat terkait permasalahan yang diangkat dengan adanya dinamika hukum khususnya kedinamikaan dalam
UNTANUNTAN Perlu adanya penerapan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap penganut kepercayaan Kejawen agar tercipta lingkungan yangPerlu adanya penerapan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap penganut kepercayaan Kejawen agar tercipta lingkungan yang
UNTANUNTAN Kajian dilakukanlah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian berupa strategi antisipasiKajian dilakukanlah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian berupa strategi antisipasi
UNTANUNTAN Perluasan kewenangan PTUN yang mencakup perbuatan melawan hukum oleh pemerintah memerlukan mekanisme yang jelas untuk memastikan keadilan. Saat ini, masyarakatPerluasan kewenangan PTUN yang mencakup perbuatan melawan hukum oleh pemerintah memerlukan mekanisme yang jelas untuk memastikan keadilan. Saat ini, masyarakat
Useful /
BASECAMPECOPUBMEDBASECAMPECOPUBMED Temuan menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keragaman disiplin, BPR PD Rokan Hulu telah menetapkan peraturan yang kuat dan menerapkan sanksi secara efektif.Temuan menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keragaman disiplin, BPR PD Rokan Hulu telah menetapkan peraturan yang kuat dan menerapkan sanksi secara efektif.
MACHUNGMACHUNG Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas produk berdasarkan kritik dan saran dari konsumen. Kesimpulan dari penelitian iniPenelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas produk berdasarkan kritik dan saran dari konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini
UNTANUNTAN Adapun ekstradisi Maria Pauline dari Serbia ke Indonesia didasarkan pada prinsip hubungan baik dan timbal balik antara Indonesia dan Serbia. Hal ini menjadiAdapun ekstradisi Maria Pauline dari Serbia ke Indonesia didasarkan pada prinsip hubungan baik dan timbal balik antara Indonesia dan Serbia. Hal ini menjadi
UNTANUNTAN Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan lembaga adat serta status kedudukan produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga adat,Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan lembaga adat serta status kedudukan produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga adat,