UNTANUNTAN
TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNALSalah satu ciri dari negara hukum adalah adanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menjamin agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Sering kali pengambilan keputusan organ negara tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Untuk menjamin hak-hak warga negara maka terdapat perluasan kewenangan PTUN. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Rumusan masalah dalam makalah ini adalah perluasan kewenangan PTUN dan implikasinya terhadap hak-hak warga negara. Perubahan ini berdampak pada adanya hambatan dalam mendapatkan keadilan karena belum adanya mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan atas tuntutan ganti kerugian. Sehingga masyarakat hanya dapat menuntut namun tidak mendapatkan ganti kerugian aktual yang dideritanya. Adapun temuan dalam penelitian ini terhadap putusan kasus banjir di Jakarta dan Banjarmasin adalah adanya ketidakadilan dalam menuntut ganti kerugian pada perluasan kewenangan PTUN. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat maka perluasan kewenangan PTUN harus mengatur ketentuan lengkap tentang mekanisme ganti kerugian PMH, mengganti kerugian faktual yang dialami oleh masyarakat oleh Pemerintah dalam perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.
Perluasan kewenangan PTUN yang mencakup perbuatan melawan hukum oleh pemerintah memerlukan mekanisme yang jelas untuk memastikan keadilan.Saat ini, masyarakat hanya dapat menuntut tanpa mendapatkan ganti rugi yang nyata karena ketidakjelasan regulasi.Perlu adanya revisi UU PTUN untuk mengatur mekanisme ganti kerugian secara rinci, serta memastikan pemerintah bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan masyarakat.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas mekanisme ganti rugi saat ini dalam memenuhi hak masyarakat. Selanjutnya, analisis perbedaan implementasi PMH di berbagai daerah dapat memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi. Terakhir, pengembangan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur tanggung jawab pemerintah dalam tindakan melawan hukum akan menjadi arah studi penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi rakyat.
| File size | 268.03 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTANUNTAN Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta studi kepustakaan terhadap instrumenPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta studi kepustakaan terhadap instrumen
UNTANUNTAN Urgensi pembahasan ini terletak pada lemahnya konsistensi penerapan asas kewajaran di tingkat pengadilan, yang berpotensi melanggengkan penyalahgunaanUrgensi pembahasan ini terletak pada lemahnya konsistensi penerapan asas kewajaran di tingkat pengadilan, yang berpotensi melanggengkan penyalahgunaan
UNTANUNTAN Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berargumen bahwa sistem saat ini menciptakan krimigrasi, yaitu persinggungan yang mengaburkanDengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berargumen bahwa sistem saat ini menciptakan krimigrasi, yaitu persinggungan yang mengaburkan
UNTANUNTAN Penelitian ini menemukan inkonsistensi dalam rumusan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganPenelitian ini menemukan inkonsistensi dalam rumusan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
UNTANUNTAN Namun terkadang NFT digunakan oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah karya seniman tanpa memiliki izin dari seniman itu. Tujuan daripadaNamun terkadang NFT digunakan oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah karya seniman tanpa memiliki izin dari seniman itu. Tujuan daripada
UNTANUNTAN Eksistensi kearifan lokal masyarakat di kawasan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) tetap terjaga meskipun banyak peraturanEksistensi kearifan lokal masyarakat di kawasan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) tetap terjaga meskipun banyak peraturan
UNTANUNTAN Normalization of provisions on legal products in order to obtain legal legitimacy must be included in the amendment to Article 8 paragraph (1) of the UUNormalization of provisions on legal products in order to obtain legal legitimacy must be included in the amendment to Article 8 paragraph (1) of the UU
UNTANUNTAN Pelindo (Persero) memiliki status yang sama dengan BUP Swasta, dimana pengusahaan atas pelabuhan dilakukan melalui hak konsesi yang diberikan oleh OtoritasPelindo (Persero) memiliki status yang sama dengan BUP Swasta, dimana pengusahaan atas pelabuhan dilakukan melalui hak konsesi yang diberikan oleh Otoritas
Useful /
UNTANUNTAN The crime of terrorism is a form of serious violation of human rights so that the crime can be categorized as a crime against humanity because it has similarThe crime of terrorism is a form of serious violation of human rights so that the crime can be categorized as a crime against humanity because it has similar
UNTANUNTAN Dalam kasus-kasus tertentu, seperti kasus Timah di Indonesia dan Kazatomprom di Kazakhstan, peraturan ekonomi yang terlalu ideologis telah merugikan masyarakatDalam kasus-kasus tertentu, seperti kasus Timah di Indonesia dan Kazatomprom di Kazakhstan, peraturan ekonomi yang terlalu ideologis telah merugikan masyarakat
UNTANUNTAN Adanya kemudahan tersebut membuatnya menjadi suatu potensi yang sangat penting untuk dapat mempengaruhi pola perdagangan, terkhusus transaksi elektronikAdanya kemudahan tersebut membuatnya menjadi suatu potensi yang sangat penting untuk dapat mempengaruhi pola perdagangan, terkhusus transaksi elektronik
UNTANUNTAN Secara harfiah Keadilan Restoratif adalah pemulihan keadilan, tetapi secara lebih jelas Keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan yang menitik beratkanSecara harfiah Keadilan Restoratif adalah pemulihan keadilan, tetapi secara lebih jelas Keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan yang menitik beratkan