UNTANUNTAN
TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNALPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan pemanfaatan asas kewajaran dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi implementatifnya. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui studi pustaka dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman: reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kewajaran berfungsi sebagai instrumen pengimbang antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam putusan tata usaha negara. Urgensi pembahasan ini terletak pada lemahnya konsistensi penerapan asas kewajaran di tingkat pengadilan, yang berpotensi melanggengkan penyalahgunaan kewenangan administratif. Kebaruan tulisan ini terletak pada pemetaan sistematis faktor penghambat internal dan eksternal dalam penerapan asas tersebut, serta penyusunan rekomendasi berbasis putusan yurisprudensi. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan asas kewajaran yang konsisten tidak hanya mencegah malpraktik kekuasaan, tetapi juga memperkuat legitimasi moral sistem hukum administrasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan.
Asas kewajaran dalam hukum administrasi negara memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara karena menjadi landasan bagi hakim dalam menilai apakah suatu keputusan pejabat administrasi tidak hanya sah secara yuridis formal, tetapi juga adil secara substantif dan sejalan dengan norma sosial serta kepentingan masyarakat.Melalui penerapan asas ini, pengadilan tata usaha negara dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan administratif dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara etis.Meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman hakim, tekanan eksternal, dan keterbatasan informasi masih menjadi hambatan, penerapan asas kewajaran yang konsisten dan efektif sangat diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, transparan, dan terpercaya dalam mendukung asas-asas pemerintahan yang baik.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan pedoman objektif untuk menilai kewajaran keputusan administratif, seperti mengintegrasikan kriteria proporsionalitas dan uji keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penting untuk meningkatkan partisipasi publik dalam prosedur administratif melalui mekanisme transparansi yang lebih terbuka, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan sebelum keputusan diambil. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi dampak pelatihan etika dan hukum bagi pejabat publik terhadap konsistensi penerapan asas kewajaran, serta membandingkan praktik pengadilan di berbagai wilayah untuk mengidentifikasi perbedaan interpretasi hakim terhadap prinsip ini.
- Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik | HUKMY : Jurnal Hukum.... doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik HUKMY Jurnal Hukum doi 10 35316 hukmy 2021 v1i1 55 72
- Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: UU Nomor 5 Tahun 1986, Asas-Asas HAPTUN,... journal.pbnsurabaya.co.id/index.php/jupm/article/view/86Asas Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara UU Nomor 5 Tahun 1986 Asas Asas HAPTUN journal pbnsurabaya index php jupm article view 86
- Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan. gugatan pelanggaran asas pemerintahan berlakunya uu administrasi... doi.org/10.21831/civics.v14i1.14564Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan gugatan pelanggaran asas pemerintahan berlakunya uu administrasi doi 10 21831 civics v14i1 14564
- Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara | Safitri | Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.... ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10232Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Safitri Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia ejournal2 undip ac index php jphi article view 10232
| File size | 328.68 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
UCYUCY Variabel PDB memiliki dampak negatif tidak signifikan terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia karena adanya faktor lain seperti ketidakpastian politik,Variabel PDB memiliki dampak negatif tidak signifikan terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia karena adanya faktor lain seperti ketidakpastian politik,
UNTANUNTAN Skema self declare (pernyataan mandiri) di Indonesia, khususnya yang diterapkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan bentuk keberpihakanSkema self declare (pernyataan mandiri) di Indonesia, khususnya yang diterapkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan bentuk keberpihakan
UNTANUNTAN Studi ini telah mengungkap kompleksitas dan multifasetnya ketimpangan gender di tempat kerja Pontianak, yang dipengaruhi oleh defisiensi struktural danStudi ini telah mengungkap kompleksitas dan multifasetnya ketimpangan gender di tempat kerja Pontianak, yang dipengaruhi oleh defisiensi struktural dan
UNTANUNTAN Temuan utama menunjukkan bahwa kelemahan regulasi domestik, ketidakseimbangan kekuatan antara negara dan korporasi, serta lemahnya mekanisme pengawasanTemuan utama menunjukkan bahwa kelemahan regulasi domestik, ketidakseimbangan kekuatan antara negara dan korporasi, serta lemahnya mekanisme pengawasan
UINMADURAUINMADURA Teknik pengumpulan data meliputi penyebaran angket kepada siswa melalui purposive sampling dan wawancara dengan guru bahasa Indonesia. Hasil penelitianTeknik pengumpulan data meliputi penyebaran angket kepada siswa melalui purposive sampling dan wawancara dengan guru bahasa Indonesia. Hasil penelitian
UNTANUNTAN In addition, the normalization of the position of the MDA and the MADN legal products must be separated from a single formal structural hierarchy to material,In addition, the normalization of the position of the MDA and the MADN legal products must be separated from a single formal structural hierarchy to material,
UMRAHUMRAH Sebelum perubahan, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat namun dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Sementara setelah perubahan kedaulatan tetap beradaSebelum perubahan, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat namun dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Sementara setelah perubahan kedaulatan tetap berada
STAISUMATERA MEDANSTAISUMATERA MEDAN Ia mengklasifikasikan sejarah umat beragama ke dalam enam periode, menekankan bahwa kerja sama antar pemeluk agama harus didasarkan pada nilai moral danIa mengklasifikasikan sejarah umat beragama ke dalam enam periode, menekankan bahwa kerja sama antar pemeluk agama harus didasarkan pada nilai moral dan
Useful /
UINSIUINSI Namun, karena penelitian ini menggunakan desain one-shot case study dengan jumlah sampel terbatas, hasil penelitian perlu dimaknai secara kontekstual danNamun, karena penelitian ini menggunakan desain one-shot case study dengan jumlah sampel terbatas, hasil penelitian perlu dimaknai secara kontekstual dan
UNIVERSITASMULIAUNIVERSITASMULIA Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya karena melalui permainan, anak-anak dapat belajar berinteraksi dengan temanSelain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya karena melalui permainan, anak-anak dapat belajar berinteraksi dengan teman
UNTANUNTAN Indonesia juga memiliki dasar pertimbangan hukum atau ratio decidendi untuk mengadili Maria Pauline berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial objektifIndonesia juga memiliki dasar pertimbangan hukum atau ratio decidendi untuk mengadili Maria Pauline berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial objektif
UNTANUNTAN Hasil penelitian yakni nilai keadilan bermartabat bertujuan untuk memanusiakan manusia, dalam hal ini untuk memberikan keadilan bagi konsumen dan pelakuHasil penelitian yakni nilai keadilan bermartabat bertujuan untuk memanusiakan manusia, dalam hal ini untuk memberikan keadilan bagi konsumen dan pelaku