UNTANUNTAN
TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNALSkema self declare (pernyataan mandiri) di Indonesia, khususnya yang diterapkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam konteks sertifikasi halal. Namun, di balik itu, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan serius seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal melalui skema self declare, pemalsuan data, penyalahgunaan sertifikasi halal, perubahan bahan baku dan ketidakpatuhan terhadap standar halal yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai problematika skema self declare bagi pelaku usaha dengan fokus pada permasalahan skema self declare dikaitkan pada aspek nilai-nilai islam dan etika bisnis pelaku usaha (teori bisnis tazkiyah).
Problematika skema self declare produk makanan dan minuman pelaku usaha mikro di Indonesia masih terdapat beberapa permasalahan seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan produknya, penyalahgunaan sertifikat halal, pelanggaran dalam proses produksi dan bahan baku, penamaan produk yang diharamkan.Landasan moral bagi pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal melalui skema self declare dapat dikaitkan dengan prinsip tazkiyah yang menuntut adanya kejujuran dan amanah yang kuat dari dalam diri pelaku usaha.Artinya, pernyataan kehalalan itu bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan cerminan dari komitmen internal untuk memproduksi dan menjual produk yang benar-benar halal sesuai syariat.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas kampanye kesadaran pelaku usaha mikro terhadap sertifikasi halal melalui pendekatan edukasi berbasis digital. Selanjutnya, studi tentang pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk meminimalkan penyalahgunaan sertifikat halal. Terakhir, penelitian tentang integrasi prinsip tazkiyah dalam pembentukan etika bisnis UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.
- A Model Integrating Islamic Religiosity and Theory of Planned Behavior to Explain the Dynamics of Halal... doi.org/10.22452/ris.vol10no1.5A Model Integrating Islamic Religiosity and Theory of Planned Behavior to Explain the Dynamics of Halal doi 10 22452 ris vol10no1 5
- A Shariah Perspective Study on the Concept of Halal Food | Journal of Social Sciences Review. shariah... jssr.pk/index.php/jssr/article/view/77A Shariah Perspective Study on the Concept of Halal Food Journal of Social Sciences Review shariah jssr pk index php jssr article view 77
- Vol. 4 No. 1 (2023): Alhaqiqa: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam | Alhaqiqa: Jurnal Komunikasi dan... doi.org/10.36915/alhaqiqa.v4i1Vol 4 No 1 2023 Alhaqiqa Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Alhaqiqa Jurnal Komunikasi dan doi 10 36915 alhaqiqa v4i1
- Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah |... jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/4797Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah jurnal stiq amuntai ac index php al qalam article view 4797
| File size | 335.83 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Model fiktif negatif dan positif tidak seharusnya berlaku bersamaan dalam kerangka regulasi yang sama. Hanya satu model yang seharusnya diadopsi dan dikodifikasi,Model fiktif negatif dan positif tidak seharusnya berlaku bersamaan dalam kerangka regulasi yang sama. Hanya satu model yang seharusnya diadopsi dan dikodifikasi,
UCYUCY Direksi memiliki peran penting dalam pengurusan perseroan, termasuk dalam proses akuisisi perusahaan, dan wajib melaksanakan tugas dengan itikad baik,Direksi memiliki peran penting dalam pengurusan perseroan, termasuk dalam proses akuisisi perusahaan, dan wajib melaksanakan tugas dengan itikad baik,
UNTANUNTAN Penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas korporasi multinasional di negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadirkan tantangan seriusPenelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas korporasi multinasional di negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadirkan tantangan serius
UNTANUNTAN Namun, fenomena penggunaan mobil pribadi untuk layanan angkutan penumpang dan/atau barang di luar trayek tanpa izin usaha dan trayek yang sah menimbulkanNamun, fenomena penggunaan mobil pribadi untuk layanan angkutan penumpang dan/atau barang di luar trayek tanpa izin usaha dan trayek yang sah menimbulkan
UNTANUNTAN Definisi ketertiban publik harus diformulasikan dengan indikator yang jelas dan spesifik untuk memastikan konsistensi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaanDefinisi ketertiban publik harus diformulasikan dengan indikator yang jelas dan spesifik untuk memastikan konsistensi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan
UNTANUNTAN Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan perundang-undangan. Berdasarkan analisis Penulis, terdapat beberapaPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif dan perundang-undangan. Berdasarkan analisis Penulis, terdapat beberapa
UNTANUNTAN The nature of the MDA and the MADN in the institutional structure is sui generis in the sense that these two institutions cannot be compared with pre-existingThe nature of the MDA and the MADN in the institutional structure is sui generis in the sense that these two institutions cannot be compared with pre-existing
UMRAHUMRAH Status Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982 memberikan hak sekaligus kewajiban. Salah satu kewajiban tersebut adalah menyediakan jalurStatus Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982 memberikan hak sekaligus kewajiban. Salah satu kewajiban tersebut adalah menyediakan jalur
Useful /
UNTANUNTAN Tantangan dalam implementasi NFT yaitu terdapat potensi pembajakan terhadap suatu karya seseorang menjadi obyek NFT melalui minting. Untuk mengatasi tantanganTantangan dalam implementasi NFT yaitu terdapat potensi pembajakan terhadap suatu karya seseorang menjadi obyek NFT melalui minting. Untuk mengatasi tantangan
UNTANUNTAN Adapun ekstradisi Maria Pauline dari Serbia ke Indonesia didasarkan pada prinsip hubungan baik dan timbal balik antara Indonesia dan Serbia. Hal ini menjadiAdapun ekstradisi Maria Pauline dari Serbia ke Indonesia didasarkan pada prinsip hubungan baik dan timbal balik antara Indonesia dan Serbia. Hal ini menjadi
UMRAHUMRAH Ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana tersebut di atas apabila ditafsirkan secara a contrario maka dapat diperoleh kesimpulanKetentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana tersebut di atas apabila ditafsirkan secara a contrario maka dapat diperoleh kesimpulan
UMRAHUMRAH Pasal 9 ayat (1) Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan PancasilaPasal 9 ayat (1) Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila