UNTANUNTAN

TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNAL

Transportasi sebagai sarana perhubungan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Meskipun suatu daerah mungkin terisolasi akibat letak geografisnya, sistem transportasi yang efektif dan efisien mampu mengatasi tantangan tersebut dan mendukung aktivitas masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi, desain, serta jenis dan sarana transportasi, kebutuhan masyarakat akan kendaraan pribadi, seperti mobil dan motor, juga meningkat. Namun, fenomena penggunaan mobil pribadi untuk layanan angkutan penumpang dan/atau barang di luar trayek tanpa izin usaha dan trayek yang sah menimbulkan permasalahan hukum. Fenomena ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 173 ayat (1) huruf b. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kendaraan pribadi beralih menjadi kendaraan umum serta untuk mengevaluasi peran dan upaya Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam mengawasi dan menertibkan kendaraan pribadi yang beroperasi sebagai angkutan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena mobil pribadi yang beroperasi sebagai angkutan umum marak terjadi di Kota Pontianak menuju Singkawang, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan kebutuhan ekonomi. Dinas Perhubungan telah melakukan razia dan penertiban meskipun menghadapi kendala kekurangan personel. Pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa peringatan, denda administratif, atau pencabutan izin.

Penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum di Pontianak menuju Singkawang marak terjadi karena faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan.Dinas Perhubungan telah melakukan penertiban, tetapi masih menghadapi tantangan seperti kekurangan personel.Rekomendasi untuk meningkatkan regulasi dan penegakan hukum diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak ekonomi penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum terhadap pendapatan masyarakat di wilayah Pontianak-Singkawang. 2. Analisis efektivitas kebijakan penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan dalam mengatasi praktik angkutan ilegal di kawasan tersebut. 3. Studi tentang potensi penerapan teknologi digital untuk memantau dan mengelola angkutan umum berbasis mobil pribadi, sehingga meningkatkan transparansi dan keselamatan transportasi.

  1. PERAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM KONSERVASI PENYU SEBAGAI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI INDONESIA... doi.org/10.26418/tlj.v9i1.67567PERAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM KONSERVASI PENYU SEBAGAI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI INDONESIA doi 10 26418 tlj v9i1 67567
Read online
File size325.15 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

ads-block-test