UNTANUNTAN
TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNALStudi ini meneliti permasalahan hukum terkait penilaian keahlian sebagai bentuk kontribusi modal non-tunai dalam Perseroan Terbatas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ketiadaan regulasi eksplisit mengenai keahlian sebagai modal menciptakan ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan nilai wajar dan memastikan objektivitas dalam penilaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka normatif yang mengatur kontribusi modal non-tunai dan merumuskan konstruksi hukum untuk menilai keahlian dalam hukum perusahaan. Studi ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan statutori dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa keahlian dapat diinterpretasikan sebagai aset tak berwujud dalam frasa bentuk modal lainnya, namun kurangnya metode penilaian yang terstandarisasi dan definisi ahli independen yang terbatas menciptakan potensi konflik kepentingan dan ketidakpastian hukum. Artikel ini mengusulkan reformulasi ketentuan hukum, termasuk pengakuan eksplisit keahlian sebagai modal, standardisasi metode penilaian, dan mekanisme kelembagaan untuk memastikan objektivitas dan kepastian hukum.
Penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian dapat diakui sebagai bentuk modal non-tunai dalam Perseroan Terbatas, tetapi masih diperlukan regulasi yang jelas untuk mengatasi ketidakpastian hukum.Standarisasi metode penilaian dan mekanisme objektivitas menjadi penting untuk mencegah manipulasi nilai.Rekomendasi penelitian lanjutan mencakup pengembangan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan evaluasi dampak reformulasi terhadap praktik bisnis.
Berdasarkan hasil penelitian, tiga saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah: (1) Analisis dampak standarisasi metode penilaian keahlian terhadap kepastian hukum dalam perseroan terbatas, dengan mengevaluasi perbandingan antara pendekatan biaya, pendapatan, dan pasar. (2) Studi komparatif mengenai pengakuan keahlian sebagai modal di negara-negara lain, seperti Prancis dengan konsep apport en industrie, untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia. (3) Penelitian tentang peran dan keterbatasan ahli independen dalam proses penilaian, termasuk pengembangan mekanisme sertifikasi dan audit untuk meminimalkan konflik kepentingan. Ketiga saran ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung pengakuan keahlian sebagai modal non-tunai, sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi ekonomi dan perlindungan hak para pihak terkait.
- Legal Vacuum in Indonesian Administrative Law: Urgency of Policy Regulation | Indonesian Journal of Law... doi.org/10.21070/ijler.v19i1.991Legal Vacuum in Indonesian Administrative Law Urgency of Policy Regulation Indonesian Journal of Law doi 10 21070 ijler v19i1 991
- Pengaruh Independensi Auditor, Good Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan... doi.org/10.31539/costing.v5i2.2365Pengaruh Independensi Auditor Good Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan doi 10 31539 costing v5i2 2365
| File size | 313.01 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTANUNTAN Sengketa Noel Besi–Citrana dan Bijael Sunan-Oben di perbatasan Indonesia–Timor Leste menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengancam hak ekonomi masyarakatSengketa Noel Besi–Citrana dan Bijael Sunan-Oben di perbatasan Indonesia–Timor Leste menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengancam hak ekonomi masyarakat
UNTANUNTAN Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 telah mengubah kerangka hukum perlindungan tertanggung dalam asuransi kesehatan dengan menegaskan bahwaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 telah mengubah kerangka hukum perlindungan tertanggung dalam asuransi kesehatan dengan menegaskan bahwa
UNTANUNTAN The crime of terrorism is a form of serious violation of human rights so that the crime can be categorized as a crime against humanity because it has similarThe crime of terrorism is a form of serious violation of human rights so that the crime can be categorized as a crime against humanity because it has similar
UNTANUNTAN Proses normalisasi melalui dialog bilateral, negosiasi informal, dan pemanfaatan forum multilateral seperti APEC membuktikan bahwa diplomasi tetap menjadiProses normalisasi melalui dialog bilateral, negosiasi informal, dan pemanfaatan forum multilateral seperti APEC membuktikan bahwa diplomasi tetap menjadi
UNTANUNTAN Artinya, pernyataan kehalalan itu bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan cerminan dari komitmen internal untuk memproduksi dan menjual produk yangArtinya, pernyataan kehalalan itu bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan cerminan dari komitmen internal untuk memproduksi dan menjual produk yang
UNTANUNTAN Sementara itu, pengaturan hakim tunggal dalam RUU KUHAP dinilai masih kurang komprehensif dibandingkan dengan ketentuan dalam sistem hukum acara pidanaSementara itu, pengaturan hakim tunggal dalam RUU KUHAP dinilai masih kurang komprehensif dibandingkan dengan ketentuan dalam sistem hukum acara pidana
UNTANUNTAN Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa prinsip Tri Hita Karana sebagai falsafah Hindu pada dasarnya telah mengatur terkait hubungan manusia dengan lingkungannyaHasil dari penelitian ini ditemukan bahwa prinsip Tri Hita Karana sebagai falsafah Hindu pada dasarnya telah mengatur terkait hubungan manusia dengan lingkungannya
UNTANUNTAN Kontrak elektronik yang bermuatan klausula baku berpotensi melanggar hukum dan merusak martabat pengguna apabila tidak mematuhi Undang-Undang tentang InformasiKontrak elektronik yang bermuatan klausula baku berpotensi melanggar hukum dan merusak martabat pengguna apabila tidak mematuhi Undang-Undang tentang Informasi
Useful /
IPBIPB Bio-oil mengandung senyawa fenol yang bersifat antimikroba dan bernilai ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh variasi suhu danBio-oil mengandung senyawa fenol yang bersifat antimikroba dan bernilai ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh variasi suhu dan
UNTANUNTAN Hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian mengenai unamendability dalam konteks demokrasi transisional. Artikel ini menawarkan perbandingan fungsionalHal ini menimbulkan kesenjangan penelitian mengenai unamendability dalam konteks demokrasi transisional. Artikel ini menawarkan perbandingan fungsional
UNTANUNTAN Meskipun suatu daerah mungkin terisolasi akibat letak geografisnya, sistem transportasi yang efektif dan efisien mampu mengatasi tantangan tersebut danMeskipun suatu daerah mungkin terisolasi akibat letak geografisnya, sistem transportasi yang efektif dan efisien mampu mengatasi tantangan tersebut dan
MACHUNGMACHUNG Untuk mengembangkan pengetahuan tentang Perusahaan, dibutuhkan sebuah situs website Kaishop Cookies. Situs ini berisi tentang home page, deskripsi produk,Untuk mengembangkan pengetahuan tentang Perusahaan, dibutuhkan sebuah situs website Kaishop Cookies. Situs ini berisi tentang home page, deskripsi produk,