UNTANUNTAN
TANJUNGPURA LAW JOURNALTANJUNGPURA LAW JOURNALKemajuan teknologi dan informasi melalui jejaring internet memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan kebutuhan manusia secara pesat dan cepat. Adanya kemudahan tersebut membuatnya menjadi suatu potensi yang sangat penting untuk dapat mempengaruhi pola perdagangan, terkhusus transaksi elektronik melalui e-commerce yang secara yuridis terikat kepada kontrak elektronik. Kontrak elektronik memiliki klausula baku, klausula baku memiliki manfaat untuk menghemat waktu penggunaan dan transaksi para pihak. Kontrak elektronik yang bermuatan klausula baku berpotensi melanggar hukum dan merusak martabat pengguna apabila tidak mematuhi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier, serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yakni nilai keadilan bermartabat bertujuan untuk memanusiakan manusia, dalam hal ini untuk memberikan keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam kontrak elektronik.
Kontrak elektronik di Indonesia sah dan dapat dilaksanakan jika memenuhi ketentuan Undang-Undang ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah No.Kontrak elektronik harus diterapkan dengan martabat dan keadilan.Baik pelaku usaha maupun konsumen harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai kesepakatan awal.Khususnya bagi pelaku usaha untuk meminimalkan potensi gagal bayar.
Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi dampak penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam standarisasi klausula kontrak elektronik, mengkaji regulasi transaksi e-commerce lintas batas dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen, serta menganalisis efektivitas pendidikan konsumen terhadap hak dan kewajiban dalam kontrak digital. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang keseimbangan kekuasaan antara pelaku usaha dan konsumen dalam konteks teknologi digital yang terus berkembang.
- RECONSTRUCTION OF STANDARD CLAUSES IN ELECTRONIC CONTRACTS IN INDONESIA: THE VALUE ORIENTATION OF DIGNIFIED... jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/67437RECONSTRUCTION OF STANDARD CLAUSES IN ELECTRONIC CONTRACTS IN INDONESIA THE VALUE ORIENTATION OF DIGNIFIED jurnal untan ac index php tlj article view 67437
- ANALISIS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SMART CONTRACT E-COMMERCE | TANJUNGPURA LAW JOURNAL. analisis kebebasan... jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/46223ANALISIS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SMART CONTRACT E COMMERCE TANJUNGPURA LAW JOURNAL analisis kebebasan jurnal untan ac index php tlj article view 46223
| File size | 237.82 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTANUNTAN Proses normalisasi melalui dialog bilateral, negosiasi informal, dan pemanfaatan forum multilateral seperti APEC membuktikan bahwa diplomasi tetap menjadiProses normalisasi melalui dialog bilateral, negosiasi informal, dan pemanfaatan forum multilateral seperti APEC membuktikan bahwa diplomasi tetap menjadi
UNTANUNTAN In conclusion, the sustainability of Indonesias constitutional democracy depends not on expanding unamendable clauses, but on institutionalising credibleIn conclusion, the sustainability of Indonesias constitutional democracy depends not on expanding unamendable clauses, but on institutionalising credible
UNTANUNTAN Urgensi pembahasan ini terletak pada lemahnya konsistensi penerapan asas kewajaran di tingkat pengadilan, yang berpotensi melanggengkan penyalahgunaanUrgensi pembahasan ini terletak pada lemahnya konsistensi penerapan asas kewajaran di tingkat pengadilan, yang berpotensi melanggengkan penyalahgunaan
UNTANUNTAN Penyebab utama dikarenakan adanya disharmonisasi kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum di Indonesia antara Bakamla dan institusiPenyebab utama dikarenakan adanya disharmonisasi kewenangan dalam pengamanan, penertiban, dan penegakan hukum di Indonesia antara Bakamla dan institusi
UNTANUNTAN Penelitian ini dilaksanakan dengan pokok bahasan pengelolaan sampah hasil upacara adat di Bali berlandaskan atas konsep Tri Hita Karana dan Undang-UndangPenelitian ini dilaksanakan dengan pokok bahasan pengelolaan sampah hasil upacara adat di Bali berlandaskan atas konsep Tri Hita Karana dan Undang-Undang
UNTANUNTAN Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dianggap sebagai solusi sementara, tetapi masih menyisakan tantangan dalam memastikan keadilan bagi pekerja dan keseimbanganPerppu Nomor 2 Tahun 2022 dianggap sebagai solusi sementara, tetapi masih menyisakan tantangan dalam memastikan keadilan bagi pekerja dan keseimbangan
UNTANUNTAN Penegakan hukum melalui kebijakan subsidi usaha menjadi solusi yang seimbang. Konsep penghapusan ini bertujuan melindungi pekerja tekstil dan memastikanPenegakan hukum melalui kebijakan subsidi usaha menjadi solusi yang seimbang. Konsep penghapusan ini bertujuan melindungi pekerja tekstil dan memastikan
UNTANUNTAN Tujuan penelitian ini untuk membahas mengenai kedudukan majelis desa adat di Provinsi Bali dan majelis adat dayak nasional di Kalimantan dalam peraturanTujuan penelitian ini untuk membahas mengenai kedudukan majelis desa adat di Provinsi Bali dan majelis adat dayak nasional di Kalimantan dalam peraturan
Useful /
BASECAMPECOPUBMEDBASECAMPECOPUBMED Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya utang. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap biayaProfitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya utang. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya
BASECAMPECOPUBMEDBASECAMPECOPUBMED Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel Brand Trust, Brand Image, dan Persepsi KualitasAnalisis data menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel Brand Trust, Brand Image, dan Persepsi Kualitas
UNTANUNTAN Kasus klaim atas varietas lokal milik Indonesia seperti yang dilakukan oleh Malaysia dimana mengklaim varietas tanaman lokal milik Indonesia yaitu berasKasus klaim atas varietas lokal milik Indonesia seperti yang dilakukan oleh Malaysia dimana mengklaim varietas tanaman lokal milik Indonesia yaitu beras
UNTANUNTAN Namun, diskriminasi masih dirasakan oleh para penghayat Kejawen di masyarakat. Mereka mengalami penolakan, cemoohan, dan penghakiman dari orang lain. SebagianNamun, diskriminasi masih dirasakan oleh para penghayat Kejawen di masyarakat. Mereka mengalami penolakan, cemoohan, dan penghakiman dari orang lain. Sebagian